Unedited version dari artikel yang dimuat di kolom WACANA Suara Merdeka 29 Agustus 2012. Klik di sini untuk membaca versi online.

Kicauan (tweet) Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana di jejaring sosial Twitter menjadi polemik. Dalam kicauannya Denny menyebut advokat koruptor sama dengan koruptor itu sendiri karena menerima bayaran dari hasil korupsi. Masih banyak kata Denny, advokat yang menolak mendampingi koruptor seraya mencontohkan dirinya sendiri  yang menolak mendampingi koruptor manakala menjadi pengacara. Kicauan Denny membuat berang sejumlah advokat yang sontak memperkarakannya secara pidana, menganggap professor hukum tata negara UGM tersebut melecehkan profesi advokat. Tulisan ini hendak menelaah pernyataan Denny tersebut dari sudut pandang hukum.

Adalah hak setiap orang yang disangka, didakwa bersalah melakukan kejahatan untuk didampingi ahli hukum. Hak ini begitu penting mengingat hukum adalah pula kuasa, yang manakala mewujud di proses hukum pidana, berpotensi menyebabkan seseorang terampas haknya karena aplikasinya yang tak tepat (entah karena kesalahan analisa maupun kesewenangan kuasa). Orang yang buta hukum bisa saja mendapatkan putusan yang tak semestinya, tak seadilnya, karena tak sempurna atau bahkan tak mampu melakukan pembelaan atas tuduhan yang didakwakan kepadanya. Hasil dari penyidikan, penuntutan, dan peradilan terhadap warga negara yang demikian bisa jadi akan berujung pada ketidakadilan lain, yang dalam kehidupan bernegara yang menghendaki tak saja hukum yang tegak namun juga tercapainya keadilan menjadi sesuatu yang harus dihindari.

Orang yang disangka maupun didakwa melakukan suatu tindak pidana belum tentu melakukan tindak pidana yang disangkakan maupun didakwakan padanya. Demikian pula dalam kasus korupsi: seseorang yang didakwa korupsi tak selalu benar-benar melakukan korupsi. Oleh karenanya orang yang diadili atas tuduhan korupsi pula berhak melakukan pembelaan diri. Kalaupun memang nantinya terbukti melakukan, ada kemungkinan bahwa apa yang dituduhkan padanya bisa jadi tak seluruhnya benar.  Jumlah, macam kesalahan, derajat kejahatan bisa jadi berbeda dari yang disangkakan, didakwakan. Diperlukan kecakapan hukum dan kemelekan tata cara berperkara pidana yang mumpuni agar seseorang mendapatkan putusan hukum yang adil, agar kalaupun terbukti melakukan korupsi maka akan dipidana sesuai dengan kesalahannya. Di sinilah makna pentingnya pendampingan hukum oleh advokat/pengacara sehingga putusan hukum yang dijatuhkan pada seorang terdakwa kasus korupsi memang benar-benar sesuai dengan prosedur hukum yang fair.

Terlepas bahwa peradilan di negeri ini kerap menjatuhkan putusan kontroversial dalam berbagai kasus korupsi dan sinyalemen banyak pihak akan penegak hukum (polisi, hakim, jaksa, pengacara) yang menjadi bagian dari mafia peradilan, tidak lantas menjadikan hak setiap tersangka maupun terdakwa kasus korupsi untuk didampingi penasihat hukum menjadi alpa, menjadi tiada dan kehilangan urgensinya. Sementara itu, adalah menjadi pilihan bebas setiap advokat untuk menerima atau tidak menerima kasus yang disodorkan padanya. Bahwa ada sementara lawyer yang memiliki komitmen untuk tidak mendampingi tersangka maupun terdakwa kasus korupsi hal itu harus dipandang sebagai sikap moral pribadi yang tak lantas kemudian menjadi ideal hukum apalagi generalisasi citra buruk mereka para advokat yang bersedia mendampingi tersangka maupun terdakwa kasus korupsi. Menyamakan advokat yang mendampingi tersangka maupun terdakwa koruptor dengan koruptor itu sendiri oleh karenanya sukar untuk dikatakan sebagai pernyataan yang tepat, terlebih disampaikan oleh pejabat negara yang menangani bidang hukum.

Namun begitu kicauan Denny akan menjadi kritik konstruktif manakala diletakkan dan dipahami dengan kepala dingin sebagai keprihatinan akan semakin lenyapnya integritas para penegak hukum di Indonesia, terkhusus dalam berbagai kasus yang menyangkut kasus korupsi. Begitu banyak korupsi peradilan yang berujung pada putusan bebas tersangka maupun terdakwa korupsi karena para penegak hukum dapat dibeli dan bukan karena ketidakbersalahan si tersangka maupun terdakwa. Tertangkapnya para hakim yang menerima suap oleh KPK di Semarang baru-baru ini maupun kasus hakim bermasalah lainnya mengindikasikan sinyamelen ini, dimana para hakim tersebut mempunyai rekam jejak membebaskan terdakwa kasus korupsi.  Padahal, korupsi peradilan seperti itu bisa terjadi bukan karena peran satu pihak saja aparat penegak hukum, namun rantai korupsi yang telah menggurita dan membelit caturwangsa penegak hukum, termasuk di dalamnya para advokat.

Oleh karenanya, kicauan Denny Indrayana ini kiranya memberi hikmah tidak saja kepada pejabat negara agar lebih arif dalam berkomunikasi dengan publik, namun pula seyogyanya menjadi momen bagi para advokat untuk membuktikan pada publik akan kinerja, profesionalitas, dan dedikasi mereka dalam berkontribusi terhadap tegaknya hukum dan keadilan. Jika yang terakhir ini dilaksanakan dan dijaga teguh, niscaya anggapan dan generalisasi bahwa advokat yang bersedia membela tersangka maupun terdakwa koruptor adalah pula koruptor yang bersemboyan “Maju Tak Gentar Membela Yang Bayar” akan runtuh dengan sendirinya.