Unedited version dari Artikel yang dimuat di kolom Wacana SUARA MERDEKA 10 Desember 2012. Versi online dapat diakses di sini

Suara Merdeka 10 Desember 2012Dalam konteks penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM), peran yang sentral lagi vital disandang oleh negara. Dikatakan demikian, karena negaralah yang memiliki aparat penegak hukum serta birokrasi untuk didayagunakan bagi terealisirnya pelbagai jaminan hak dan kebebasan manusia. Adalah kewajiban negara menurut hukum internasional maupun konstitusi untuk memenuhi HAM setiap individu yang ada di dalam jurisdiksinya. Terkait dengan Hari HAM yang diperingati tiap 10 Desember, tulisan ini adalah catatan atas performa pemerintahan SBY dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.

Salah satu capaian besar gerakan Reformasi setelah disahkannya UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM adalah dicantumkannya sejumlah klausul hak dan kebebasan asasi manusia ke dalam UUD 1945. Ekspektasi akan kondisi HAM yang lebih baik makin menguat dengan ratifikasi International Covenant on Economic Social and Cultural Right (ICESCR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) pada September 2005. Tak dapat dibantah bahwa ratifikasi kedua perjanjian internasional HAM yang bersama-sama dengan Deklarasi HAM 1948 terbilang sebagai The International Bills of Human Rights tersebut merupakan kemajuan yang makin mengukuhkan dasar hukum penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM di tanah air.

Namun begitu, meski instrumen HAM yang dimiliki jauh lebih komprehensif daripada rejim Orde Baru, capaian dan implementasi HAM di era reformasi yang relatif lebih menjanjikan keterbukaan ternyata tak menunjukkan kemajuan signifikan. Harus diakui bahwa penikmatan beberapa hak dan kebebasan dasar di bidang sipil dan politik dirasakan relatif lebih baik dengan lebih terbukanya ruang kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun begitu beberapa hak sipil dan politik hingga kini masih saja teringkari. Contoh nyata hal ini adalah masih tidak jelasnya nasib keberadaan sejumlah aktivis 1997/1998. Hingga kini tak ada langkah serius untuk mengusut keberadaan mereka yang diduga keras dihilangkan paksa jelang runtuhnya rejim Soeharto. Konvensi Internasional Perlindungan Bagi Setiap Orang Dari Penghilangan Paksa yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada 2010 hingga tulisan ini dibuat juga belum diratifikasi. Terkait dengan perlindungan terhadap pembela HAM (human rights defender) terkesan kuat terlembaganya praktik impunitas dalam penyelesaian kasus terbunuhnya Munir. Hal ini terbukti dengan masih tak terungkapnya aktor intelektual yang mengotaki pembunuhan pembela HAM yang dikenal luas secara internasional tersebut. Padahal, SBY di awal pemerintahannya menyatakan bahwa kasus Munir adalah test of our history, kasus yang menjadi penentu apakah pemerintahannya bagian dari sejarah kelam rejim pengingkar HAM ataukah tidak.

Sementara itu kebebasan beragama yang dijamin kukuh dalam Deklarasi HAM 1948, ICCPR maupun UUD 1945 justeru mengalami kemerosotan di tataran implementasi. Ada diskriminasi, perlakuan istimewa (privilege),  pengakuan, dan perlindungan hanya terhadap agama-agama tertentu saja yang mainstream, yang mayoritas. Padahal, beragama dan berkeyakinan adalah hak asasi manusia yang terbilang sebagai non-derogable rights dimana negara tak punya pilihan lain kecuali harus mengakui apapun agama dan keyakinan yang dipilih oleh individu dalam negara. Ironisnya, pejabat pemerintah kerapkali tak mampu menempatkan diri sebagai pengayom dalam penghormatan salah satu kebebasan paling mendasar ini. Perilaku tak sensitif HAM pejabat pemerintahan SBY pula menjadi catatan publik manakala beberapa tahun silam seorang menteri melontarkan joke berkaitan dengan AIDS yang disebut sebagai akronim “Akibat Itunya Dipakai Sembarangan”, suatu kampanye negatif yang amat kontrapruduktif dengan pemajuan (promotion) hak atas kesehatan orang dengan virus HIV/AIDS (ODHA). Dua contoh di atas mengindikasi kuat bahwa pemahaman dan sensitivitas HAM para pejabat pemerintahan  SBY  belum bisa dikatakan tinggi. Alih-alih menjadi role model dalam pengakuan, perlindungan, dan pemajuan HAM, mereka para pejabat negara justeru menjadi aktor pelanggar HAM. Lambat atau bahkan ketiadaan teguran dari Presiden terhadap tindakan para pembantunya tersebut seakan refleksi betapa permisifnya rejim terhadap tindakan yang kontraproduktif dengan penghormatan HAM.

Terkait HAM di bidang ekonomi sosial budaya, berbagai kasus kekerasan yang menimpa buruh migran menunjukkan betapa lemahnya posisi tawar negara untuk melindungi kaum pekerja manakala berhadapan dengan negara lain. Ketidakmampuan negara menciptakan lapangan kerja di dalam negeri nyatalah tak dibarengi dengan perlindungan hukum yang memadai dan tindakan diplomatik yang preventif manakala warga negara mencari penghidupan di negara lain. Sementara itu, kesungguhan aparat negara dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi tak menggembirakan dengan masih marak terlibatnya unsur penegak hukum di jajaran eksekutif ke dalam bagian dari permasalahan besar bernama korupsi. Padahal, korupsi menimbulkan dampak negatif terhadap keuangan negara yang pada gilirannya membawa pada destruksi aneka macam HAM dikarenakan tidak optimalnya negara dalam memenuhi apa yang menjadi hak dan kebebasan warga

Pada akhirnya, dapatlah disimpulkan bahwa setumpuk instrumen hukum hak asasi manusia (HAM) yang telah dimiliki Indonesia bukanlah tongkat ajaib yang bisa dalam sekejap mata membawa kondisi HAM ke arah yang lebih baik. Instrumen hukum apapun, entah itu ratifikasi perjanjian internasional, jaminan hak dan kebebasan dasar baik dalam UUD maupun UU organik yang telah dipunyai akan tetap menjadi “macan kertas” tanpa adanya tindakan implementasi yang konkrit serta kemauan politik yang kuat dari pihak yang paling memiliki peran strategis ini: pemerintah. Namun demikian, patutlah untuk diingat bahwa tegaknya HAM tidak dapat diserahkan pada semata kemauan dan kebaikan hati pemerintah. Menjadi kewajiban setiap elemen bangsa untuk mendorong pemerintah agar mau menghormati HAM, ketidakmauan mana telah diakui secara universal menjadi legitimasi bagi rakyat untuk mencabut kekuasaan; satu hal yang harus diingat baik-baik pula oleh sesiapa saja yang duduk di jajaran administrasi negara..