Tulisan ini pernah dikirimkan ke media massa, namun tidak dimuat

 

Menyikapi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik komisioner  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie baru-baru ini melontarkan usulan yang membuat geger  banyak pihak: pembubaran KPK. Marzuki yang pula petinggi Partai Demokrat ini mempertanyakan perlunya lagi KPK jika para pimpinannya tak memiliki integritas dan bahkan menjadi bagian dari korupsi.  Lontaran Marzuki tersebut dipicu sinyalemen Nazaruddin bahwa Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah pernah menerima uang terkait tidak diadakannya pengusutan pengadaan seragam hansip. Buron kasus korupsi Wisma Atlit yang hingga tulisan ini dibuat tak diketahui keberadaannya itu juga melontarkan pernyataan yang mengindikasikan pernah terjadinya pertemuan komisioner KPK Ade Rahardja dengan pihak-pihak yang berperkara. Tulisan ini menunjukkan bahwa pembubaran KPK walaupun memperoleh pembenaran dalam sudut hukum ketatanegaraan, namun dalam konteks darurat korupsi sebagaimana dialami Indonesia patutlah dicurigai hanya akan menguntungkan para koruptor.

KPK adalah lembaga negara ad hoc, sesuatu yang dalam literatur hukum ketatanegaraan kerap dikenal sebagai auxiliary state agency. Dibandingkan dengan lembaga  negara lainnya yang diberikan kewenangannya oleh konstitusi,  kehadiran lembaga seperti KPK ini dalam keadaan normal sesunguhnya tidak harus dan bahkan tidak perlu ada. Hal ini karena fungsi KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, terhadap dugaan tindak pidana korupsi sebenarnyalah secara tradisional dimiliki oleh institusi kepolisian dan kejaksaan.

Mengapa KPK dihadirkan dalam sistem  ketatanegaraan kita? Tak lain dikarenakan korupsi di negeri ini begitu memprihatinkannya. Indonesia  selalu saja menjadi salah satu negara paling korup di dunia, lebih rendah peringkatnya daripada negara-negara di kawasan ASEAN pada umumnya. Salah satu faktor utama penyebab korupsi yang sedemikian parah itu adalah karena aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian  masih tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, di samping keroposnya  lembaga penegak hukum lain yakni peradilan. Penegakan hukum di negeri yang telah dikuasai oleh para mafia hukum ini akhirnya hanya menimpakan represi pada kejahahatan  ‘kerah biru’ yang dilakukan oleh mereka yang tak berpunya lagi berstrata sosial rendah, dan bukannya pada para elite pemegang kuasa.

Berangkat dari latar belakang historis eksistensi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana dipaparkan di atas, secara falsafati,  bubar dan berhentinya KPK seharusnya menjadi idaman setiap warga negara yang berpikiran sehat. Ibarat sebuah alat bantu, ia tak perlu ada jika alat utama pemberantasan korupsi yakni  kejaksaan dan kepolisian telah berfungsi dengan baik.  Bersinergi dengan kekuasaan kehakiman yang pula bersih, haruslah divisikan bahwa  profesionalitas kejaksaan dan kepolisian semakin meningkat kelak pada suatu ketika seiring reformasi di tubuh kedua lembaga tersebut, sehingga  lembaga ad hoc seperti KPK (yang pula menimbulkan konsekwensi pembiayaan  yang tak kecil) dapatlah dikaji kembali keberadaannya. Mengharapkan KPK langgeng abadi dalam struktur ketatanegaraan dan bahkan cita untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang permanen tak ubahnya memimpikan langgeng abadinya ketidakprofesionalan kepolisian dan kejaksaan.

Namun begitu dalam konteks korupsi stadium akut yang kini tengah dialami bangsa ini, keberadaan KPK masih amat sangat dibutuhkan. Korupsi masih merajalela dan bahkan makin menggurita dengan modus operandi yang makin canggih.  Penangkapan anggota DPR, mantan gubernur, bupati, walikota, beberapa hakim dan pula jaksa yang selama ini pernah dilakukan oleh KPK menunjukkan bahwa lembaga ini mampu memenuhi ekspektasi masyarakat yang mendambakan represi lebih tegas terhadap para pejabat yang melakukan korupsi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashidiqie bahkan menilai perlu dijadikannya KPK menjadi lembaga permanen, sebuah refleksi begitu parahnya korupsi di negeri ini. Walau kerap dikritik terlalu berhati-hati dan kurang berani, sepak terjang KPK selama ini telah berhasil menyeret para koruptor baik yang berujung pada pemidanaan, sesuatu yang sebelumnya hampir-hampir tak terjadi.

Sebagai lembaga  yang memiliki mandat memberantas korupsi, banyak pihak berkepentingan akan delegitimasi dan bahkan likuidasi KPK. Dengan semakin melemahnya KPK, melemahnya kepercayaan publik, atau bahkan dibubarkannya KPK, akan semakin mudah dan leluasa bagi koruptor dan pelaku kuasa untuk meneruskan kegiatannya mengeruk harta rakyat. Pada titik inilah akan mudah dipahami kepentingan politik tersembunyi di balik usul pembubaran KPK terutama jika dikaitkan dengan kasus mega korupsi yang diduga melibatkan elit politik partai politik berkuasa. Menjadi lebih jelas pula manakala lontaran tersebut diajukan sepaket dengan usulan untuk mengampuni para koruptor.

Lebih jauh, tudingan Nazarudin akan pelanggaran kode etik bahkan tindak pidana yang dilakukan komisioner KPK tentu saja bukan sesuatu yang tidak mungkin terbukti kebenarannya.  Oleh karenanya, perlu dilakukan investigasi menyeluruh, dan independen terhadap semua pejabat KPK yang disebut namanya oleh Nazaruddin. Jika pun pada akhirnya terbukti terjadi pelanggaran kode etik atau bahkan pelanggaran hukum, maka terhadap sesiapa saja komisioner KPK yang tersangkut harus dikenakan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi harus diingat, bahwa persoalan yang menyangkut individu tidaklah kemudian lantas dikaitkan dengan organisasi apalagi menjadi justifikasi dibubarkannya KPK. Logika berfikir demikian tidak saja sesat bin keliru, namun pula harus benar-benar diwaspadai sebagai pembentukan mindset publik yang jelas-jelas menguntungkan para koruptor dengan satu tujuan: melemahnya pemberantasan korupsi di negeri ini.