Martin H Len dalam Group Facebook Diskusi Pluralis – Lembaga Bhinneka memposting berita dari portal Republika.co.id mengenai dua tokoh Baduy yang meminta agama Sunda Wiwitan dimasukkan dalam KTP. Sedikit dari berita Republika.co.id yang diposting Martin adalah sebagai berikut:

REPUBLIKA.CO.ID, Tokoh adat masyarakat Baduy yang tinggal di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, meminta Sunda Wiwitan dicantumkan kolom agama pada kartu tanda penduduk.

“Kami terus berjuang agar Sunda Wiwitan tercatat pada identitas KTP sebagai agama masyarakat Baduy,” kata Dainah, seorang tokoh adat Baduy yang juga Kepala Desa Kanekes saat ditemui perayaan Seba di Rangkasbitung, Sabtu.

….

Atas posting itu saya memberi komentar:

Agama, sebenarnya tak perlu masuk dalam identity card. Source of Discrimination

Akun Haliem Sijokokere Elekkoyotekek membalas:

Manunggal_trus masuk mana lho?

Saya menanggapi komentar Haliem sbb.:

ya ora perlu masuk mana mana broer. Kalaupun negara mau tau agama orang, boleh saja, akan tetapi dalam arsip kependudukan yang privat confidential sifatnya. Agama itu enggak ditentukan negara, ABCDE nya, Jumlahnya, tapi oleh masyarakat itu sndiri, dia mau mengidentifikasi dengan apa terpulang masyarakat. Bukan ditentukan negara. Negara mesti mengakui apapun agama preferensi warga. Itu kalau kita percaya kedaualatan rakyat. Kalau percaya kedaualatan negara, ya kayak sekarang ini : agama dilimitasi ama negara. You musti milih ABCD. E F G H dst engga boleh. enggak diakui.

Terhadap komentar itu Made Putra Dinata dan Theo Weenas memberi tanggapan yang bernada sepakat. Theo misalnya menulis:

Kolom agama dalam KTP ga penting, bahkan berpotensi terjadinya perlakuan diskriminatip terhadap si pemilik…… jauh lebih penting kolom ‘golongan darah’……….. sepakat dengan sodaraku Manunggal K. Wardaya …….

Made lebih lanjut mengajukan pertanyaan yang ditujukan pada saya sbb.:

lalu apa yg kira2 jadi pemikiran/tujuan negara sampai memasukan agama dlm identity cardnya ?

Saya menanggapi sbb.:

untuk menjawab pertanyaan anda, perlu penelusuran historikal broer Made, saya tak punya kompetensi untuk menjawab setakat ini. Tapi asumsi saya, itu ada kaitannya dengan politik rejim terdahulu untuk mau tau apa relijiusitas warga nya. Nah di sini, menjadi kemudian sumber diskriminasi. ada potensi pembedaan perlakuan. Karena diketahui agama anda X maka anda akan dipersulit atau menjadi tak bisa kompetitif terutama dalam jabatan2 publik manakala anda adalah bagian religi yang minor. Ini tendensinya.Sebenarnya pertanyaan anda bisa jadi pula semacam retorik: emang buat apa? apa urgensinya. Maka kembali ke urun pendapat saya di atas, kalaulah negara punya itikad baik dengan pingin tau keagamaan sso (misal katakanlah untuk identifikasi) boleh saja, tapi mestinya cukup jadi arsip kependudukan, yang privat confidential sifatnya en selain itu: negara tidak punya legitimasi buat membatasi apa keyakinan warganya. Saya cocok dan belive serta iman agama X, ya udah, negara nggak punya pilihan lain kecuali mencatat, mendata (kalaulah rejim pendataan dan pencatatan masih kita terima sebagai jalan tengah). Yang tidak bisa diterima dalam logika konstitusionalisme (dimana agama adalah hak mutlak WN) adalah ketika negara membatasi “you boleh beragama, tapi ABCDE aza eaa”. Ini yang terjadi di kita sekarang, dan ini, lepas dari setuju tidak setuju, amatan dari teori konstitusi, fenomena seperti ini tidak lain tidak bukan ya karakter Kedaulatan Negara: negara yang berdaulat, bukan warga/rakyat/kita.