Versi unedited dari artikel yang dimuat di kolom WACANA Suara Merdeka, 19 September 2013. Versi online dapat dibaca di sini

Di Hari kebebasan Pers Dunia 3 Mei silam, kalangan jurnalis tanah air memeringati banyaknya jurnalis yang terampas hak hidupnya dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) mencatat tak kurang dari 55 jurnalis menjadi korban kekerasan sepanjang 2011-2012. Masih misteriusnya kasus terbunuhnya Munir dan aneka perampasan hak hidup dalam pelanggaran HAM berat masa lalu lainnya menjadi catatan tersendiri yang memprihatinkan jelang akhir pemerintahan Presiden SBY. Tulisan ini oleh karenanya hendak membahas mengenai hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun tersebut dan kontekstualitasnya dalam permasalahan kebangsaan dewasa ini. Tulisan ini dirasa relevan setelah Rakernas Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta  pidana mati bagi koruptor.

Diantara sekian banyak klausul dan muatan hak asasi manusia (HAM) dalam UUD 1945 hasil amandemen terbilanglah pasal yang secara spesifik mengatur mengenai HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. HAM yang dimaksud Pasal 28I ayat (1) adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasar hukum yang berlaku surut.

Pemahaman Pasal 28I UUD 1945 tak dapat dilepaskan dari perjanjian internasional HAM yang mengatur mengenai  hak yang tidak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun juga (non-derogable rights) yang dikenal melalui rejim Pasal 4 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Secara ringkas disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu, negara peserta ICCPR dapat menunda maupun mengurangi penikmatan hak-hak yang ada di dalam ICCPR. Keadaan yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1) itu adalah ketika negara dalam keadaan darurat. Namun demikian tidak semua keadaan genting dapat menjadi pembenar adanya penundaan atau pengurangan HAM. Hanyalah jika memang dikehendaki oleh keadaan, maka suatu hak tertentu bisa dikurangi penikmatannya.

Selanjutnya, Pasal 4 (2) ICCPR menentukan bahwa dalam keadaan darurat sekalipun, meskipun suatu negara dalam keadaan emergency, tidaklah diperbolehkan adanya penundaan atau pengurangan terhadap hak-hak tertentu. Hak-hak tertentu yang dimaksudkan ialah sejumlah hak dalam beberapa pasal dalam ICCPR yang dinyatakan sebagai non-derogable rights yakni hak hidup, hak untuk tidak disiksa, tidak diperlakukan kejam dan merendahkan, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dipenjara hanya karena ketidakmampuan memenuhi kontrak, hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut,  hak atas pengakuan di muka hukum, dan hak berkeyakinan dan beragama. Terkhusus hak hidup, ICCPR dalam Pasal 6 (1) mewanti agar hak hidup ini, jikalau masih hendak dipertahankan, maka hendaklah pada kejahatan yang paling serius saja dan harus sesuai hukum yang berlaku. Pada titik ini, penilaian  serius atau tidaknya kejahatan korupsi sebagai suatu kejahatan akan memengaruhi penilaian rekomendasi Rakernas MUI tentang hukuman mati bagi koruptor tersebut.

Rumusan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 memiliki semangat yang sama dengan ICCPR bahwa dalam prinsipnya terdapa beberapa hak dan kebebasan asasi manusia  yang terbilang sebagai hak yang tak dapat dikurangi penikmatannya dalam keadaan apapun. Kendati terdapat perbedaan di sana sini antara UUD 1945 dan ICCPR (misalnya dengan tidak dinyatakannya  oleh UUD 1945 hak untuk  tidak diperlakukan maupun dihukum secara kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan sebagai hak yang tak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun) namun hak hidup adalah hak yang sama-sama dinyatakan dalam kedua instrumen sebagai hak yang terbilang sebagai non-derogable right.

Mengacu Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 sebagaimana telah disinggung di atas, hak hidup yang merupakan muatan Pasal 28A UUD 1945 oleh karenanya terbilang sebagai hak yang tak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun juga. Negara berkewajiban tidak saja untuk menahan diri dari tindakan merampasi hak hidup tiap-tiap orang yang ada dalam teritorinya namun pula harus secara aktif melindungi hak hidup ini dari ancaman individu-individu dalam masyarakat. Termasuk tindakan negara untuk melindungi hak hidup adalah adanya kriminalisasi perampasan nyawa (sebagaimana tercantum dalam KUHP kita) maupun tindakan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan terhadap setiap tindakan yang mengancam maupun merampas hak hidup.

Hak hidup kerapkali dihubungkan dengan pro kontra pidana mati, padahal sesungguhnya hak hidup memiliki konotasi yang lebih luas. Kewajiban negara untuk mereduksi angka kematian Ibu dan bayi dalam proses persalinan merupakan satu contoh betapa negara harus secara aktif melindungi nyawa tiap orang dalam wilayahnya. Negara harus mengupayakan agar tiada orang yang ada di dalam wilayahnya mati karena kelaparan, karena kurang gizi tidak saja karena kemiskinan, namun pula karena menurunnya kwalitas hidup ke titik nadir sebagai akibat pemiskinan yang diakibatkan oleh korupsi. Atau lagi; kewajiban negara untuk memastikan  bahwa tiada satupun orang  di dalam teritorinya boleh mati karena kelaparan atau penyakit yang sesungguhnya bisa tertangani.

Menggunakan perspektif hak asasi manusia,  kecelakaan yang terjadi karena dibiarkannya kondisi jalan raya yang buruk sebagaimana kini banyak diberitakan  harus dipandang sebagai ketidaksungguhan negara menjalankan kewajiban konstitusionalnya melindungi hak hidup warga. Pula perampasan hak hidup warga terlebih dengan secara sewenang-wenang sebagaimana yang beberapa hari terjadi di Cebongan, Sleman merupakan pelanggaran serius terhadap hak hidup, terlebih apabila dilakukan oleh alat negara. Tak terselesaikannya aneka persoalan pelanggaran HAM yang terkait hak hidup sebagaimana kasus penghilangan paksa aktifis 1997/1998, kasus penembakan mahasiswa Trisakti, kasus Munir dan aneka pelanggaran HAM lainnya pula reflekasi akan abainya negara terhadap hak hidup.

Perlindungan HAM yang masih buruk akan hal hidup di negara ini memberi satu pesan penting bahwa negara masih harus didorong dan diawasi agar serius melindungi hak hidup warga. Pressure dan kontrol dari rakyat baik melalui institusi lembaga perwakilan maupun sarana komunikasi politik lainnya diharapkan akan menggerakkan negara untuk mau melakukan tindakan antisipatif maupun represif bersaranakan hukum pidana agar semakin sedikit nyawa melayang, dan agar mereka yang melakukan perampasan nyawa atau mengakibatkan terampasnya nyawa bertanggung jawab di muka hukum. Argumen konstitusionalnya teramat jelas: segenap warga bangsa ini menyerahkan dirinya untuk memasuki kehidupan bernegara yang bernama Republik Indonesia untuk terlindungi segenap tumpah darahnya dan bukan sebaliknya: terampas haknya yang paling dasar justeru ketika dalam keadaan bernegara.