Unedited version dari artikel yang dimuat di kolom WACANA Harian Suara Merdeka, 4 Oktober 2013

Versi online dapat dibaca di sini

Diduga menerima suap senilai 3 miliar terkait pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gunung Mas, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muchtar ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Penangkapan Akil terkait dugaan pelanggaran hukum ini bukan skandal pertama yang melibatkan hakim MK. Sebelumnya pada 2011 dugaan pemalsuan surat oleh salah seorang hakim MK juga pernah terjadi dan walaupun telah sampai dalam pengusutan oleh pihak kepolisian, kelanjutan kasus itu terkesan seperti ditelan angin. Tulisan ini merupakan refleksi atas integritas hakim dan ekspektasi yang melingkupi profesi ini di tengah semakin muramnya wajah penegakan hukum, terkhusus lembaga peradilan.

Independensi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar untuk dimiliki dalam setiap figur hakim yang kerap disebut sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Bebasnya lembaga peradilan dari campur tangan kekuasaan lain (eksekutif dan legislatif) adalah suatu keharusan, agar lembaga peradilan dengan para hakim di dalamnya dapat memutus dengan seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan keadilan.

Hakim adalah sebuah profesi yang terhormat lagi mulia. Menjadi hakim, orang haruslah  cakap bidang hukum, kearifan dalam falsafah keadilan, dan ketabahan atas segala godaan dan pressure yang bisa memengaruhi independensi diri maupun institusinya. Sebutan yang ditujukan padanya di berbagai negara menunjukkan betapa luhur dan mulianya profesi ini. Di Malaysia ia disebut sebagai “Tuan”. Di Australia dan banyak negara bagian di Amerika, di depan nama seorang hakim disematkan “Your Honour” dan bahkan “Justice” jika seorang menjadi hakim mahkamah agung (supreme court).

Hakim memiliki kewenangan untuk memberi kata putus dalam mengakhiri suatu sengketa yang dihadapkan padanya. Ia mendengarkan kesaksian, memeriksa bukti-bukti, dan menilai kredibilitas informasi yang disampaikan para pihak untuk kemudian menjatuhkan putusan. Betapapun tajam argumentasi seorang pengacara maupun pakar hukum dalam memandang suatu kasus, pada akhirnya hakimlah yang akan memutuskan penyelesaian suatu sengketa.

Nature dari profesi pengadil ini meniscayakan kapasitas ilmu serta standar moral yang tinggi karena apa yang diputuskan seorang hakim akan berdampak pada hak dan kewajiban, harkat dan martabat, dan bahkan hidup mati seseorang. Tak saja diidealkan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional serta berpengalaman di bidang hukum, hakim dan hakim konstitusi dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia bahkan memikul tanggung jawab moral yang maha berat. Bunyi Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan betapa di negara ini sebuah putusan pengadilan tidak saja harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasio, namun mestilah harmonis dengan keadilan dari Sang Pencipta.

Dalam konteks hakim konstitusi, ekspektasi akan independensi hakim ini menjadi lebih kuat, lebih sangat. Hal ini bisa dimengerti mengingat aneka kewenangan konstitusional yang dimiliki MK seperti dalam menguji Undang-undang terhadap UUD begitu memengaruhi hidup dan mati warga negara dan sesiapa saja  manusia dan badan hukum dalam  jurisdiksi NKRI. Pula kewenangan MK  dalam menguji sengketa antar lembaga negara dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum begitu krusial dalam menentukan kehidupan berdemokrasi.  Putusan MK dalam aneka kewenangannya bersifat final dan mengikat, yang artinya sekali diputus, ia tak dapat dirubah lagi, tiada upaya hukum yang tersedia untuk mengujinya. Ini adalah keluarbiasaan yang pada taraf tertentu memang diperlukan danoleh karena itulah apapun sebabnya yang mengakibatkan terjadinya kesalahan, ketidakcermatan maupun ketidakmerdekaan MK dalam memutus perkara, lebih-lebih karena korupsi, benar-benar tak dapat ditoleransi.

Maka ketika seorang Ketua MK digelandang ke tahanan KPK  karena dugaan suap, sungguh peristiwa tersebut bermakna simbolis yang  teramat serius:  peradilan Indonesia di ambang kiamat. Manakala pimpinan sekaligus hakim di  lembaga  pengawal dan penafsir konstitusi ternyata tak imun dari korupsi,  amat mudah untuk menerka bahwa sangat boleh jadi aneka putusan lembaga  nan agung ini bukan berasal dari hikmat kebijaksanaan hakim, melainkan faktor lain yakni uang. Dan jika penangkapan Akil ini adalah fenomena gunung es saja atas apa yang selama ini berlangsung di MK, maka keraguan publik akan lembaga peradilan di Indonesia berikut aneka putusan yang dihasilkannya telah menemukan pembenarannya yang teramat sempurna.