Versie original artikel yang dimuat di Suara Merdeka 10 November 2014. Klik di sini untuk membaca versi online

Download PDF

Tiga orang yang diduga admin akun jejaring sosial Twitter Triomacan2000 baru-baru ini ditangkap pihak kepolisian. Ketiganya masing-masing  Raden Nuh, Edy Syahputra, dan Hari Koeshardjono diamankan pihak berwajib terkait dugaan pemerasan terhadap petinggi PT Telkom. Sebelumnya  di kalangan tweople (sebutan untuk pengguna Twitter) akun anonim ini dikenal  lewat aneka cuitannya terkait  isu-isu  politik aktual serta bahkan tak segan mengangkat berbagai isu suku ras dan agama (SARA). Penangkapan yang terjadi tak lama setelah ditangkapnya seseorang bernama Arsyad yang mengungggah gambar-gambar yang diduga mengandung unsur pornografi dan atau penghinaan terhadap figur Joko Widodo (yang kini Presiden RI) menjadi hal menarik perhatian publik. Sejauh manakah hukum mampu menjangkau persoalan ini dan bilamana? Tulisan ini adalah analisa singkat terhadap fenomena ini.

Tak dapat dipungkiri, kehadiran internet dan media sosial dalam perikehidupan umat manusia menjadikan orang terhubung satu sama lain dengan semakin kerap dan cepat. Manusia modern kini tak sekedar  berinteraksi  melalui jalur-jalur konvensional yang mengandung keterbatasan, namun pula melalui media sosial yang relatif mudah dan murah. Persoalan antar pribadi hingga masalah-masalah yang menjadi persoalan publik dipertukarkan melalui media sosial. Satu cuitan Twitter dapat dengan cepat dicuitkan ulang (retweet) sehingga diketahui banyak orang tanpa terhalang jarak geografis. Begitu ampuhnya persebaran informasi melalui media sosial  sehingga penggunaannya untuk memengaruhi opini publik semakin disadari sebagai sesuatu yang strategik. Presiden AS Barrack Obama adalah contoh fenomenal figur terkemuka dunia yang mengoptimalkan jaringan media sosial dalam mensosialisasikan visi misi politiknya di masa kampanye. Di tanah air, partisipasi publik yang tinggi dalam Pemilu Legislatif maupun Presiden di tahun 2014 disebut sebagai tak lepas dari peran media sosial yang memungkinkan orang untuk lebih involved dalam tahapan pemilu, misalnya dalam pemutakhiran data pemilih. Lebih lanjut, angka pengguna internet yang tak kurang dari 82 juta orang  membuat kedua pasangan capres dan cawapres dalam pilpres 2014  memanfaatkan akun media sosial terkemuka seperti Twitter dan Facebook untuk meraih dan memelihara dukungan politik.

Digunakannya media sosial dalam mengkomunikasikan isu-isu publik adalah hal yang amat menunjang  terciptanya iklim demokrasi yang sekaligus pula berkeselarasan dengan cita negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Media sosial menjadi sarana bagi warga negara untuk berkomunikasi dalam arasnya yang vertikal maupun horizontal, mengartikulasikan aneka pendapat dan gagasan dalam memengaruhi kebijakan publik. Kritik terhadap jalannya pemerintahan dan kinerja penyelenggara negara tersebar dengan cepat dan segera, menjadi alternatif keterbatasan dan kekakuan berbagai saluran resmi dan konvensional yang telah ada seperti parlemen, serta berbagai institusi kemasyarakatan lainnya.

Terrhubungnya manusia warga negara dan  dan realita bahwa media sosial kian menjadi media alternatif tak terkecuali dalam komunikasi politik rupanya terbaca oleh sebagian pihak sebagai peluang  yang menjanjikan. Jasa untuk melancarkan agenda politik seperti kampanye melalui media sosial menjadi marak, menjadi komplemen metode konvensional yang telah ada.  Sayangnya, demi mencapai keuntungan, fungsi strategis media sosial ini  dalam perkembangannya dimanfaatkan sebagian pihak secara melawan hukum dengan menyerang martabat dan integritas seseorang maupun lembaga di muka umum.  Tujuannya mudah ditebak;  memaksa  pihak yang diserang untuk bernegoisasi dan memenuhi keinginan sang penyerang, umumnya berupa uang. Modus inilah yang disinyalir dilakukan oleh akun triomacan sehingga kemudian dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap mereka yang diduga menjadi adminnya. Dalam kasus ini, metode kejahatan boleh saja terbilang relatif baru maupun canggih, akan tetapi esensi  tindakan berupa public blaming yang diikuti dengan pemerasan sebenarnyalah modus yang klasik, dan telah mengambil bentuknya jauh sebelum terciptanya dunia cyber.

Jika hal ini yang terjadi dalam kasus akun Triomacan2000, maka tindakan seperti itu adalah perbuatan jahat yang oleh karenanya klaim-klaim seperti penggunaan kebebasan berpendapat tak bisa digunakan. Klaim penggunaan kebebasan berpendapat kehilangan pembenaran konstitusionalnya manakala digunakan untuk menyerang kepentingan orang lain guna kepentingan diri pribadi. Kebebasan berpendapat bukan hak asasi yang mutlak penggunaannya, melainkan dibatasi oleh hukum yang demokratis dan menjamin penikmatan hak orang lain. Oleh karenanya, tindak kejahatan yang dilakukan melalui media sosial, sebagaimana kejahatan dengan cara konvensional,  telah seharusnya dan pula sewajarnya menjadi perbuatan yang punishable.