Full version Dari Artikel Yang Dimuat Dalam Kolom WACANA Suara Merdeka, 5 Desember 2014

online version bisa dibaca di sini

Download Versie PDF

Kalangan pemerhati dan pegiat HAM  tanah air dikejutkan dengan berita pembebasan bersyarat yang diterima Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana kasus pembunuhan  aktivis HAM Munir.Sebagaimana diketahui, Pollycarpus dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap pembela HAM Munir Said Thalib yang tengah dalam penerbangan menuju Negeri Belanda pada 2004 silam. Di tengah tuntutan untuk menuntaskan kasus Munir dengan mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa pidana tersebut, pembebasan bersyarat Polly dipandang sebagai sinyal buruk penegakan HAM di Indonesia. Tulisan ini meninjau pembebasan bersyarat Pollycarpus  dari sudut pandang  hukum hak asasi manusia.

Adalah hak setiap orang yang tengah menjalani pidana untuk mendapat pembebasan bersyarat. Dalam konteks negara hukum Indonesia, hal ini bukan sesuatu yang berada di ranah wacana, namun sungguh-sungguh telah menjadi ketentuan peraturan perundangan, telah ketentuan hukum yang berlaku, hukum positif. UU Pemasyarakatan dalam Penjelasan Pasal 12 huruf k menyebutkan pada intinya bahwa pembebasan bersyarat adalah pembebasan narapidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya  dua pertiga masa pidana dengan ketentuan dua pertiga itu tidak boleh kurang dari 9 bulan.  Rumusan yang lebih kurang sama dijumpai dalam Pasal 1 ayat (2) Permenhukham No.1 Tahun 2007  tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.  Dalam Permenhukham inilah dicantumkan berbagai alasan baik substantif maupun administratif.

Dari kacamata hukum oleh dapat diasumsikan bahwa Pollycarpus  pastilah dinilai (oleh pejabat yang berwenang untuk itu) sebagai telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan serta berbuat baik. Laporan dari pembimbing kemasyarakatan  sebagai salah satu  hal yang dipersyaratkan agar seorang narapidana (termasuk narapidana anak) dapat memperoleh pembebasan pastilah juga telah dipenuhi mantan pilot Garuda tersebut. Oleh karenanya, terhadapnya, permohonan pembebasan bersyarat ini dikabulkan. Hal ini  pula berkesesuaian dengan pernyataan Dirjen Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Ham Asasi Manusia Handoyo Sudrajat pada media terkait pembebasan Polly dan aneka syarat yang telah dipenuhinya.

Memandang  fenomena ini dari kacamata hukum positif, diskursus mengenai pembebasan Pollycarpus bisa jadi akan berhenti pada titik ini. Terlebih jika mengingat  kepastian hukum adalah pula hak asasi manusia, maka pembebasan yang diterima oleh Pollycarpus ini pula adalah hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Pertanyaannya, cukup dan tepatkah memandang keputusan pembebasan bersyarat terhadap  Pollycarpus semata  dari telah terpenuhinya aneka persyaratan hukum positif? Apakah fenomena ini berlokus melulu pada ranah administrasi saja?

Munir adalah manusia warga negara biasa. Yang membuatnya tidak biasa adalah kapasitasnya sebagai human rights defender. Hukum Internasional mengakui pembela HAM sebagai orang yang secara sendiri maupun bersama-sama memperjuangkan pemenuhan HAM. Pembela HAM adalah kelompok yang rentan dan rawan mengalami pelanggaran HAM terlebih di negara-negara dimana demokrasi konstitusional belum menemukan tempatnya yang mapan. Bisa dimengerti mengingat nature  kerja pembela HAM adalah mempertanyakan dan mengkritisi tindak kebijakan negara yang memasuki ranah hak asasi manusia warga negara.  Tak heran, PBB benar-benar mewanti agar negara benar-benar menahan diri dari pelanggaran HAM terhadap pembela HAM.

Perampasan dan pengingkaran HAM seorang pejuang HAM oleh karenanya mempunyai maknanya yang extraordinary. Alih-alih  berbobot dipandang sebagai tindak pidana biasa, represi terhadap pembela HAM terkait aktifitasnya di lapangan HAM pada hakekatnya adalah ancaman bahkan perlukaan serius terhadap penikmatan dan penghormatan HAM khalayak banyak. Pembela HAM sebagaimana Munir  memperjuangkan hak asasi bagi warga negara  yang terancam oleh eksesifnya kekuasaan negara.  Memahami kapasitas Munir dan  perampasan hak hidup secara begitu mengenaskan yang dialaminya maka perampasan hak hidup terhadapnya adalah pengingkaran tak saja haknya dasarnya sebagai individu melainkan pula terampasnya kepentingan masyarakat luas akan dipenuhi dan dihormatinya HAM. Dalam konteks inilah pembebasan bersyarat Pollycarpus tak pelak terbaca sebagai refleksi  abai dan sebelah matanya negara memandang mereka yang terbilang human rights defender.

Dari sudut pandang HAM, keputusan sebagaimana demikian kendati bisa dibela sebagai administratively correct akan tetap sukar dikatakan sebagai keputusan yang pas secara etik.  Sekaligus menjadi diketahui betapa HAM warga negara secara simbolik maupun realistik lebih dari satu dasawarsa reformasi ternyata masih  jauh dari menggembirakan.