Tulisan dimuat dalam buku PANCASILA SEBAGAI REALITAS, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016

1.     PENDAHULUAN

Bagi bangsa Indonesia, keyakinan akan adanya Tuhan adalah sesuatu yang teramat sentral. Keyakinan ini bersemayam tak saja dalam ruang privat hati sanubari manusia-manusianya sebagai individu namun pula dalam kesadarannya yang kolektif dalam kehidupan berorganisasi negara. Relijiusitas bangsa Indonesia tercermin dalam alinea ke-tiga Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan kemerdekaan Indonesia sebagai “…berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa…”. Tak saja mengakui campurtangan Tuhan dalam pencapaian kemerdekaan, alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 menegaskan kehendak bangsa Indonesia untuk meneguhkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu dari lima sila (prinsip) yang mendasari kehidupan bernegara Indonesia, Pantja-Sila.[1] Betapapun signifikan  eksistensi Tuhan dalam kehidupan bernegara sebagaimana dikemukakan di atas, keberagamaan tak lantas dijadikan sebagai kewajiban warga oleh para founding fathers. Alih-alih demikian, memeluk agama dan kepercayaan sebagai wujud pengakuan adanya Tuhan diakui sebagai kemerdekaan tiap-tiap penduduk, pengakuan mana tertuang dalam Pasal 29 (2) UUD 1945.[2]

Dalam perjalanannya mengarungi kehidupan bernegara, beragama dan berkepercayaan yang merupakan hak konstitusional sebagaimana dikemukakan di atas seakan mengalami pergeseran menjadi kewajiban. Kesan ini dalam praktik di lapangan seakan menemukan kebenarannya antara lain dengan adanya kolom agama pada kartu penduduk yang seolah mesti diisi dengan agama ataupun kepercayaan tertentu. Walau sebenarnya tak ada ketentuan hukum apapun yang mengharuskan hal demikian, praktik yang telah berlangsung lama dalam birokrasi kependudukan tersebut seakan mengkonfirmasi adanya kewajiban ini.[3] Tak saja keberagamaan yang seakan telah berubah menjadi kewajiban, ada kesan bahwa keberagamaan di Indonesia hanya dapat dinikmati terbatas pada agama dan atau keyakinan yang diakui oleh negara. Kesan seperti ini menurut Todung Mulya Lubis bermula buka dari Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Disebutkannya  sejumlah agama yang dipeluk penduduk di Indonesia dalam bagian penjelasan perundangan ini menimbulkan anggapan bahwa memang hanya agama-agama yang disebutkan itulah yang diakui di Indonesia.[4] Walaupun pula telah dibantah kebenarannya, kesan seperti itu semakin sukar dihilangkan dan bahkan semakin dipercaya sebagai ‘hukumnya’ manakala fakta di lapangan justeru mengkonfirmasi hal sebaliknya.[5]  

Dampak dari berbagai kesan tersebut di atas tidaklah sederhana. Berbagai agama dan kepercayaan termasuk agama lokal masyarakat Indonesia seperti Sunda Wiwitan tak mendapat pengakuan negara seperti yang dinikmati agama-agama mainstream yang notabene berasal dari luar Indonesia.[6]  Para pemeluk  agama dan kepercayaan yang tak diakui tersebut tak jarang mengalami diskriminasi bahkan ada yang dipaksa untuk bergabung dengan agama lain yang ‘diakui’ oleh negara. Tak bebasnya orang untuk memilih agama yang dianutnya ini terasa ironik manakala agama yang dipaksa bergabung  merupakan agama yang justeru mempunyai klaim sebagai agama asli bangsa Indonesia. Penganut Kaharingan di Kalimantan misalnya, dipaksa menjadi Hindu sekalipun penganutnya meyakini sebagai memiliki ajaran, kitab suci, dan bahkan sebutan untuk Tuhan yang berbeda dengan Hindu.[7] Keberagamaan yang sebenarnyalah berada dalam ruang pribadi dan menjadi pilihan bebas warga justeru menimbulkan masalah  dan terasa sebagai kewajiban nan memaksa ketika dihadapkan pada kekuasaan negara.

2.     PERMASALAHAN

Terlepas fakta bahwa tidak ada ketentuan hukum apapun yang mewajibkan keberagamaan maupun membatasi agama yang diakui negara, adalah fakta bahwa terdapat aspirasi yang begitu kuat di sebagian kalangan masyarakat bahkan elit politik yang mendukung dan mendesakkan  kewajiban beragama ini. Aspirasi seperti itu pada umumnya mendasarkan pada status Pancasila (yang merupakan dasar negara dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa itu) dan Pasal 29 (1) UUD 1945 yang kemudian ditafsirkan sebagai menimbulkan kewajiban bagi warga negara untuk beragama.[8] Di ranah akademik, ketentuan Pasal 28E (1) UUD 1945 terkait jaminan untuk memeluk agama pula telah dimaknai sebagai justifikasi konstitusional dibatasinya hak atas kebebasan beragama dan berkepercayaan. Feri Amsari dan Lukman Hakim Saifuddin meyakini hal ini dengan menyatakan:

“Negara hanya menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama masing-masing. Ini berarti kebebasan untuk tidak memeluk agama tidak dijamin, bahkan bisa dikatakan dilarang jika disertai dengan upaya mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama karena secara tidak langsung merusak jaminan negara kepada warganya untuk memeluk agama masing-masing.” [9]

Menjadi pertanyaan kemudian adalah benarkah pembatasan hak atas kebebasan beragama dan berkepercayaan memang dimungkinkan dan bahkan dikehendaki oleh konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam kutipan di atas? Apakah kebebasan beragama (yang dapat dibatasi itu) adalah kebebasan warganegara (dan bukannya setiap orang) sebagaimana pula tersurat dalam kutipan di atas? Apakah beragama di Indonesia memang dimaksudkan sebagai  kewajiban dan bukannya hak karena sila pertama Pancasila itu?  Apakah negara memang memiliki alas baik secara moral maupun hukum untuk mengakui maupun tak mengakui agama? Bagaimana sudut pandang hukum hak asasi manusia (HAM) terhadap pembatasan kebebasan beragama dan berkepercayaan? Bagaimana Pancasila terkhusus sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa secara normatif mesti dimaknai terkait kebebasan beragama dan berkepercayaan ini?

Aneka pertanyaan di atas sebenarnya terbilang klasik dalam diskursus seputar HAM di tanah air. Namun demikian, wacana yang mencabar kewajiban beragama kerapkali dihindari dan bahkan dianggap sebagai persoalan yang telah terjawab dan tak perlu dikritisi lagi. Keengganan untuk membincangkan persoalan di atas merupakan warisan (legacy) kebijakan politik Orde Baru yang menjadikan polemik seputar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagai hal yang tabu dibicarakan terlebih manakala dilakukan di ruang publik.[10] Apapun yang melatarbelakanginya, tak berkembangnya diskursus mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan terutama dari perspektif hukum HAM sebagaimana digambarkan di atas berdampak serius terhadap penikmatan hak ini. Ketiadaan eksplanasi hukum yang cergas terkait penikmatan kebebasan ini menjadikan terlanggengkannya pelanggaran HAM yang tak jarang berujung pada berbagai tindak kekerasan dan intoleransi. Pengusiran terhadap warga Syiah Madura misalnya, adalah salah satu persoalan terkait kebebasan beragama yang masih terus berlangsung manakala tulisan ini disusun.  Keberagamaan yang sebenarnyalah HAM justeru menjadi sumber represi terhadap pemeluk agama dimana negara seakan tak hadir untuk memberi proteksi.

Tulisan ini secara ringkas mendiskusikan pengakuan dan jaminan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Secara spesifik, tulisan ini membincangkan bagaimana Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa mesti dimaknai dalam penikmatan HAM atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Instrumen hukum HAM yang relevan dengan pengakuan dan jaminan kebebasan beragama dalam level internasional dan domestik akan dipaparkan guna memberi gambaran tentang bagaimana hak dan kebebasan ini mesti dinikmati. Beranjak dari berbagai kaidah hukum tersebut, berbagai isu terkait kebebasan beragama dan implementasinya di Negara Republik Indonesia yang ber-Pancasila  sebagaimana dipaparkan di atas akan dikaji dan bincangkan. Konklusi hukum konstitusi dan hak asasi manusia atas berbagai persoalan yang secara ringkas disorot di bagian pendahuluan ini berikut rekomendasi penyelesaian masalahnya akan disajikan di bagian penutup.

3.     KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN  DALAM NORMA HUKUM

3.1.          Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Hukum Internasional

Pengakuan terhadap hak setiap orang atas kebebasan beragama dan berkeyakinan secara universal untuk pertama kalinya dinyatakan dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Pasal 18 dari deklarasi sejagad yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 ini menyatakan:

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private to manifest his religion in teaching, practice, worship and observance.

Sebagaimana terlihat dalam rumusan di atas, UDHR mengakui hak setiap orang untuk memiliki kebebasan dalam berfikir, berkeyakinan dan beragama. Kebebasan tersebut meliputi kemerdekaan untuk berganti agama atau keyakinan dan kemerdekaan, baik secara sendiri maupun dalam komunitas bersama orang lain dan secara publik maupun privat untuk mengejawantahkan agamanya itu dalam pengajaran, praktik, ibadah dan ketaatan.

UDHR dimana pengakuan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan secara universal untuk pertamakalinya dinyatakan adalah sebuah deklarasi, sebuah pernyataan. Ia bukanlah merupakan instrumen hukum menurut hukum internasional dan dengan sendirinya tak memiliki kekuatan mengikat secara hukum yang dapat dipaksakan. Sejak perancangannya, UDHR memanglah tidak didesain sebagai instrumen hukum melainkan sebagai standar bersama pencapaian HAM bagi semua negara. Namun demikian, penerimaan yang begitu luas manakala diumumkan membuat deklarasi ini berdaya ikat yang teramat kuat secara moral.[11] Menurut Adnan Buyung Nasution, UDHR bahkan mengikat bagi negara-negara anggota PBB.[12]

Pengakuan terhadap kebebasan beragama dalam instrumen hukum internasional untuk pertama kalinya tertuang  dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Berlainan dengan UDHR, ICCPR yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 1966 ini merupakan perjanjian internasional dan oleh karenanya mempunyai kekuatan mengikat secara hukum terhadap negara-negara pesertanya. Terkait kebebasan beragama,  Pasal 18  ICCPR menyatakan:

  1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice, and teaching.
  2. No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or adopt religion or belief of his choice.
  3. Freedom to manifest one’s religion or belief may be subject to limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.
  4. The State parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.   

Ketentuan Pasal 18 ICCPR yang terdiri dari empat (4) ayat tersebut di atas menegaskan kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama sebagai hak setiap manusia. Rumusan ayat pertama dari pasal ini berkemiripan dengan Pasal 18 UDHR  yang menegaskan kebebasan setiap orang untuk menganut agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihan serta kebebasan untuk secara sendiri-sendiri maupun bersama komunitas, baik terbuka maupun privat untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya itu dalam ibadah, ketaatan, praktik, dan pengajaran. Ayat ke-dua menegaskan hak setiap orang untuk bebas dari paksaan yang dapat merusak kebebasan untuk menganut agama dan kepercayaan. Sementara itu ayat ke-tiga menegaskan mengenai kebebasan mengejawantahkan keberagamaan seseorang yang dimungkinkan untuk dibatasi sepanjang diatur oleh hukum dan dirasa perlu untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, maupun moral publik ataupun hak dan kebebasan mendasar orang lain. Adapun ayat ke-empat menegaskan komitmen negara peserta ICCPR untuk menghormati kebebasan orang tua dalam memberikan pendidikan agama maupun moral sesuai dengan keyakinannya.

Hak atas kebebasan beragama menurut ICCPR adalah hak yang teramat mendasar. Hak ini merupakan salah satu hak yang terbilang sebagai non-derogable rights yakni hak yang tak dapat dikurangi maupun ditunda dalam keadaan apapun juga. Jika Pasal 4 (1) ICCPR memberi celah kemungkinan dikuranginya penikmatan berbagai hak dan kebebasan manusia manakala negara dalam keadaan public emergency, Pasal 4 (2) Kovenan ini mewanti bahwa pembolehan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) tersebut di atas tak dapat diterapkan terhadap beberapa hak dan kebebasan tertentu dalam Kovenan, termasuk di dalamnya Pasal 18 ICCPR. Kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai salah satu non-derogable rights oleh karenanya adalah hak yang benar-benar mutlak, tak dapat ditunda pemenuhannya sekalipun dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan negara.[13]

Kendati telah dirumuskan sedemikian rupa, pemahaman atas berbagai norma dalam ICCPR tak dapat diperoleh semata hanya dengan mendasarkan pada rumusan pasal-pasal di dalamnya saja. Pemahaman yang utuh atas berbagai  ketentuan di dalam Kovenan ini harus pula memerhatikan General Comment (Komentar Umum) yang dikeluarkan oleh Human Rights Committee (HRC), sebuah  badan yang terdiri dari ahli independen yang memiliki mandat untuk memantau pelaksanaan ICCPR negara-negara peserta. Terkait Pasal 18 ICCPR, General Comment No. 22 pada Paragraf ke-1 menyatakan:

The right to freedom of thought, conscience and religion (which includes the freedom to hold beliefs) in Article 18.1 is far-reaching and profound; it encompasses freedom of thought on all matters, personal conviction and the commitment to religion or belief, whether manifested individually or in community with others. The Committee draws the attention of State parties to the fact that freedom of thought and freedom of conscience are protected equally with the freedom of religion    and belief. The fundamental character of these freedoms is also reflected in the fact that this provision cannot be derogated from, even in time of public emergency, as stated in Article 4.2 of the Covenant.

Sebagaimana terlihat dalam rumusan di atas, HRC menyatakan kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama (termasuk di dalamnya kebebasan untuk berkepercayaaan) dalam Pasal 18 (1) ICCPR sebagai kebebasan yang  mendasar. Kebebasan ini meliputi kebebasan berfikir dalam segala hal, keyakinan pribadi dan komitmen terhadap agama atau keyakinan baik secara perorangan maupun dalam komunitas bersama orang lain. HRC meminta agar negara peserta memerhatikan bahwa kebebasan berfikir dan memiliki hati nurani dilindungi secara sama dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Disebutkan kemudian oleh HRC bahwa karakter mendasar dari kebebasan-kebebasan di atas tercermin dalam kenyataan bahwa ketentuan Pasal 18 ICCPR tidak dapat dialihkan dalam keadaan apapun, meski dalam keadaan public emergency yang mengancam kelangsungan hidup suatu negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal  4 (2) ICCPR.

Karakteristik umum kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama dalam paragraf ke-1 General Comment di atas kemudian dilanjutkan dengan penjelasan lebih mendalam mengenai perlindungan kemerdekan beragama dan berkeyakinan yang terkandung dalam muatan Pasal 18 ICCPR. Paragraf ke-2 General Comment No. 22 menyatakan:

Article 18 protects theistic, non-theistic and atheistic belief, as well as the right not to profess any religion or belief. The term “belief” and “religion” are to be broadly construed.  Article 18 is not limited in its application to traditional religion or to religions and beliefs with institutional characteristics or practices analogous to those traditional religions.  The committee therefore views with concern any tendency to discriminate against any religion or belief for any reason, including the fact that they are newly established, or represent religious minorities that may be the subject to hostility on the part of the predominant religious community.

Paragraf ke-2 General Comment No. 22 di atas memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai perlindungan terkait kemerdekaan beragama dalam ICCPR. Disebutkan bahwa Pasal 18 melindungi kepercayaan ketuhanan (theistic) dan non-ketuhanan (non-theistic), dan juga hak untuk tidak menganut agama maupun keyakinan. HRC menyatakan bahwa dalam penerapannya, istilah “keyakinan” dan “agama” mestilah dimaknai secara luas, tidak saja terbatas pada agama tradisional maupun agama dan kepercayaan dengan karakteristik kelembagaan maupun praktik-praktik yang sejalan dengan agama-agama tradisional tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, HRC menyatakan keprihatinan atas segala kecenderungan untuk mendiskriminasi agama maupun kepercayaan apapun alasannya, termasuk kenyataan bahwa ada agama-agama baru atau agama yang merepresentasi minoritas agama yang mungkin dimusuhi oleh komunitas agama mayoritas.

Lebih lanjut, paragraf ke-3 General Comment No.22 menegaskan perbedaan antara kebebasan berfikir, berkeyakinan dan memeluk agama dan kebebasan mengejawantahkan agama (freedom to manifest religion). Kebebasan yang pertama tak membolehkan pembatasan apapun, dan mutlak sifatnya. Kebebasan mengejawantahkan keberagamaan di sisi lain, dapat dibatasi. Sesuai dengan Pasal 18 (2) dan 17, tak seorangpun dapat dipaksa untuk mengungkapkan pikiran  ataupun pemujaannya terhadap  agama maupun kepercayaan. Catatan penting pula diberikan oleh HRC terkait  kebebasan untuk mempunyai ataupun memeluk agama.  Disebutkan dalam Paragraf ke-5 bahwa kebebasan tersebut di atas “…entails the freedom to choose a religion or belief, including the right to replace one’s current religion or belief with another or to adopt atheistic views, as well as the right to retain one’s religion or belief.” Dengan demikian, jelas bahwa kebebasan beragama meliputi pula kebebasan untuk memilih suatu agama atau keyakinan, termasuk hak untuk mengganti agama atau keyakinan dengan agama atau keyakinan yang lain, atau menganut pandangan yang ateistik, dan hak untuk mempertahankan agama atau kepercayaan.

Berbagai catatan HRC atas aplikasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di atas memberi pemahaman yang mendalam mengenai ruang lingkup kebebasan beragama sebagaimana  dimaksud Pasal 18 ICCPR. Komentar Umum HRC di atas menjadi panduan otoritatif bagi pemerintah negara-negara peserta dalam memaknai maupun melaksanakan ketentuan ICCPR dalam penerapan perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.  Terlepas dari itu, patut diingat bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari ICCPR telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional (customary international law). Penerimaan ICCPR  oleh begitu banyak negara di dunia telah menjadikan berbagai norma yang terdapat di dalamnya dianggap sebagai standar kehidupan yang harus dicapai oleh pemerintah negara-negara beradab.  Dalam hal ini, ada ekspektasi bahwa setiap orang dalam jurisdiksi negara dapat secara bebas menikmati jaminan hak kebebasan ini sekalipun suatu  negara  dimana seseorang tengah berada bukanlah peserta ICCPR.

Pada 1981 Majelis Umum PBB pula mengesahkan Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief. Pasal 1 Deklarasi ini seakan mendengungkan kembali muatan Pasal 18 UDHR dan Pasal 18 (1) ICCPR dengan menyatakan:

Everyone shall have the right to freedom of thought and, conscience, and religion. This right shall include freedom to have a religion or whatever belief of his choice and freedom either individually or in community with others in public or in private, to manifest his religion and belief in worship, observance, practice and teaching.

Terkait kebebasan beragama, Pasal 2 Deklarasi ini menyatakan bahwa menyatakan “No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have a religion or belief of his choice.” Jika rumusan Pasal 1 Deklarasi ini memiliki semangat yang sama dengan Pasal 18 (1) ICCPR, Pasal 3 Deklarasi menyatakan hal yang senada dengan Pasal 18 (2) ICCPR mengenai dapat dibatasinya kebebasan untuk mengejawantahkan agama sepanjang ditentukan dengan hukum dan memang diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan dan moral  publik atau hak dan kebebasan fundamental orang lain.

3.2.          Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Hukum Nasional

Sebagaimana telah secara ringkas disebutkan pada  Bagian 1 tulisan ini, kebebasan beragama dan berkeyakinan telah diakui bangsa Indonesia  sejak didirikannya negara Republik Indonesia.  Pengakuan terhadap hak atas kebebasan beragama tercantum dalam Pasal 29 (2) UUD 1945  yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan. Adanya pengakuan kebebasan memeluk agama dalam konstitusi tertulis yang pertama kali dimiliki oleh Indonesia tersebut terbilang istimewa terlebih jika mengingat bahwa UUD yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPK) pada 18 Agustus 1945 tersebut sebenarnyalah amat minim dalam jaminan perlindungan HAM.[14] Lebih lanjut, ketentuan Pasal 29 (2) UUD 1945  juga terbilang istimewa mengingat pengakuan atas kebebasan beragama dalam UUD 1945 ini mendahului pengakuan hak atas kebebasan yang sama dalam  UDHR maupun ICCPR.

Keberadaan UUD 1945 yang mendahului adanya UDHR dan ICCPR sekaligus menjelaskan mengapa rumusan kebebasan beragama dalam konstitusi tertulis yang dimiliki Indonesia untuk pertama kalinya itu lebih sederhana dari rumusan kebebasan dalam UDHR maupun ICCPR. Hak untuk berganti agama dan dapat dibatasinya kebebasan dalam mengejawantahkan keberagamaan misalnya, tak dicantumkan dalam UUD 1945. Alih-alih demikian, pada awalnya bahkan terdapat frasa dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 (1) yang mewajibkan para pemeluk agama Islam untuk menjalankan syariat Islam, klausul mana pada akhirnya dihapus dalam UUD 1945 yang disahkan PPKI.[15] Pengakuan atas kebebasan beragama secara komprehensif pada level konstitusi untuk pertama kalinya baru terwujud dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949.[16]  Pasal 18 Konstitusi RIS menyatakan:

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsjafan batin dan agama; hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama, atau kejakinan, begitu pula menganut agamanja, atau kejakinannja baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain baik di muka umum maupun dalam lingkungannya sendiri dengan djalan mengadjarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan2 agama, serta dengan djalan mendidik anak2 dalam iman dan kejakinan orang tua mereka.

Rumusan terkait kebebasan beragama dalam Konstitusi RIS di atas nyatalah berkemiripan dengan rumusan Pasal 18 UDHR sebagaimana dikutip dalam Bagian 3.1 tulisan ini. Ia secara eksplistit menyatakan pengakuan atas kebebasan beragama bersama-sama dengan kebebasan yang lain yakni kebebasan pikiran serta keinsyafan batin. Lebih lanjut menurut Pasal ini kebebasan beragama meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan setiap orang.

Ketentuan Pasal 18 Konstitusi RIS yang relatif senada dengan pengakuan kebebasan beragama dalam UDHR dapat dipahami terutama sekali mengingat bahwa UDHR menjadi sumber rujukan utama penyusunan Konstitusi RIS terutama yang berkaitan dengan HAM.[17]  Pengakuan hak atas kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam Konstitusi RIS tetap ada manakala Republik Indonesia Serikat berakhir pada 17 Agustus 1950 dengan diberlakukannya Konstitusi RIS sebagai Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.[18] Pasal 18 UUDS 1950 menegaskan hak setiap orang atas kebebasan beragama, keinsjafan batin dan pikiran. Ketentuan ini berbeda dengan Pasal 18 Konstitusi RIS yang tidak mencantumkan kebebasan bertukar agama maupun keyakinan sebagai bagian dari kebebasan beragama.[19]

Sejarah mencatat diberlakukannya kembali UUD 1945 pada  1959 setelah Konstitutante, yakni badan pembentuk UUD hasil Pemilihan Umum 1955, dianggap Presiden Soekarno menemui kebuntuan sehingga tak dapat menjalankan fungsinya. Berlakunya kembali UUD 1945 melalui keputusan yang dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959  tak ayal membawa Indonesia kembali kepada kontitusi tertulis yang sejak kelahirannya dianggap darurat dan miskin jaminan pengakuan HAM. Pada era  yang dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin inilah disahkan pula Undang-undang No. 1/PNPS/ 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 1 UU ini menyatakan:

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut  di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2 UU tersebut di atas menyatakan bahwa peringatan keras dapat dilakukan dan sanksi  berupa peringatan dan bahkan pembubaran jika dilakukan oleh organisasi. Sementara itu Pasal 3 UU tersebut mengancamkan pidana selama lima tahun terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 1 setelah dilakukan peringatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Walau diklaim sebagai melanggar kebebasan beragama dan bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 menolak mengabulkan permohonan dan berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan yang diujikan tersebut tetap konstitusional.

Sakralisasi terhadap UUD 1945 (dengan segala kelemahannya itu) yang kemudian dilakukan rejim Orde Baru Soeharto membuat Indonesia menjadi negara yang miskin pengakuan dan perlindungan HAM pada tataran hukum maupun praktik.[20] Jaminan dan pengakuan HAM menemukan titik baliknya paska runtuhnya Orde Baru yang ditandai dengan berhentinya Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada Mei  1998.  Untuk pertama kalinya Indonesia memiliki dokumen yang komprehensif tentang HAM dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 13 Piagam Hak Asasi Manusia  yang terdapat dalam Ketetapan MPR di atas menegaskan hak setiap orang atas kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Tak lama berselang, Indonesia memiliki perundangan tentang HAM yakni UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana Pasal 18 UU ini mengakui kebebasan beragama sebagai HAM.

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan secara bertahap sejak 1999 hingga 2002 sebagai bagian dari agenda reformasi berimbas pula terhadap pengakuan dan jaminan HAM termasuk kebebasan beragama. Dengan tetap mempertahankan rumusan Pasal 29 dalam muatan pasal-pasalnya, UUD hasil perubahan memuat pengakuan hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama.  Pengakuan ini terdapat dalam Pasal 28E (1)  yang terdapat dalam Bab X yakni bab yang khusus berisi ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia. Selengkapnya Pasal 28E (1) UUD 1945 hasil perubahan menyatakan:

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Jika Pasal 28E (1) di atas berkenaan dengan kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, Pasal 28E (2) memuat pengakuan atas hak untuk berkeyakinan. Pasal ini menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”  Frasa ‘setiap orang’ baik pada ayat (1) dan (2) Pasal 28E di atas penting untuk digarisbawahi karena menegaskan hak-hak beragama dan berkeyakinan sebagai hak yang dimiliki setiap orang dan tak terbatas pada mereka yang menyandang status sebagai warga negara maupun penduduk.  Lebih jauh, ketentuan Pasal 28E menunjukkan bahwa memeluk agama dan berkeyakinan merupakan HAM sekaligus hak konstitusional dalam sistem hukum Indonesia.  Pengakuan ini oleh karenanya menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak beragama dan berkeyakinan.

Rumusan Pasal 28E (1) dan (2) UUD 1945 hasil perubahan sebagaimana dikutip di atas memang tak identik atau tak serinci rumusan kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam UDHR maupun ICCPR. Kebebasan setiap orang untuk berganti agama dan kepercayaan dalam Pasal 18 UDHR maupun kebebasan orang tua untuk memberi pendidikan agama dalam Pasal 18 (4) ICCPR misalnya, tak eksplisit disebutkan dalam Rumusan Pasal 28E. Namun begitu, Pasal 28E (1) pula mengakui kebebasan untuk beribadat memeluk agama, pengakuan mana ketentuan mana berkesamaan dengan freedom to manifest religion (kebebasan mengejawantahkan agama) sebagaimana terdapat dalam dalam Pasal 18 UDHR dan Pasal 18 (3) ICCPR. Demikian juga kebebasan setiap orang untuk berkeyakinan dalam Pasal 28E (2) berkesamaan semangat dengan pengakuan yang ada pada Pasal 18 UDHR dan Pasal 18 (1) ICCPR. Lebih jauh,  pengakuan hak setiap orang untuk memeluk agama sebagai hak yang mendasar dan tak dapat diganggu gugat sebagaimana dinyatakan dalam rejim Pasal 4 (2) ICCPR pula dijumpai dalam UUD 1945 hasil perubahan. Pasal 28I  menyatakan:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Sebagaimana terlihat dalam kutipan di atas,  Pasal 28I UUD 1945 hasil perubahan membedakan hak atas kebebasan beragama dari berbagai hak dan kebebasan asasi manusia lainnya yang dimungkinkan pembatasannya oleh hukum.  Ketentuan Pasal 28I ini jelaslah berkesamaan semangat dengan ketentuan Pasal 4 (2) ICCPR dimana kebebasan beragama adalah salah satu hak yang terbilang sebagai non-derogable rights, tak dapat dikurangkan maupun ditunda pemenuhannya dalam keadaan apapun juga.

Pengakuan terhadap hak beragama dan berkepercayaan di Indonesia semakin kokoh dengan ratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005. Ratifikasi ini menjadikan norma-norma dalam ICCPR menjadi bagian dari hukum positif Indonesia yang mengikat terutama terhadap Negara Indonesia.  Konsekwensi dari ratifikasi ICCPR ini adalah bahwa Negara Indonesia harus melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu sesuai dengan proses konstitusi, untuk menetapkan perundangan maupun upaya lain yang mungkin diperlukan agar berbagai hak terdapat dalam ICCPR dapat dinikmati sepenuhnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 (1) ICCPR:

Where not already provided for by existing legislative or other measures, each State Party to the present Covenant undertakes to take the necessary steps, in accordance with its constitutional processes and with the provisions of the present Covenant, to adopt such laws or other measures as may be necessary to give effect to the rights recognized in the present Covenant.  

Terkait kebebasan beragama, maka kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana telah menjadi norma dalam ICCPR harus direalisasikan pemenuhannya oleh Indonesia. Berbagai peraturan hukum terkait penikmatan HAM dalam beragama dan berkeyakinan harus diselaraskan dan diimplementasikan sesuai dengan semangat dan cita-cita yang ada dalam ICCPR.

4.     PEMBAHASAN

Bagian ke-3 tulisan ini telah menghantar pada pemahaman yang menyeluruh terkait ruang lingkup pengakuan hak atas kebebasan beragama dan berkepercayaan sebagaimana diatur dalam norma hukum HAM baik di level nasional maupun internasional. Terungkap di sana bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan nyatalah telah bersejarah lama dalam kehidupan bernegara Indonesia yang bahkan mendahului pengakuan serupa dalam hukum internasional. Hak atas kebebasan beragama sendiri adalah hak yang begitu mendasar dengan tidak adanya alasan apapun yang bisa membatasi, mengurangi, maupun menunda penikmatannya sekalipun suatu negara tengah berada dalam keadaan darurat publik. Kebebasan untuk beragama atau berkeyakinan dibedakan dengan kebebasan untuk beribadah (freedom to manifest religion) sebagaimana ditranslasi dalam tulisan ini sebagai kebebasan untuk mengejawantahkan agama. Terhadap hak yang terakhir ini, pembatasan memanglah dapat dibenarkan untuk diterapkan antaranya demi ketertiban, kesehatan, maupun moralitas publik, pembatasan mana yang sekalipun diboleh-mungkinkan, haruslah memilikii alas pembenar  berupa peraturan perundangan.

Sebagai HAM, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan melekat pada diri setiap orang karena kodrat kemanusiaannya dan tak sekali-kali digantungkan pada status kewarganegaraan maupun kependudukan. Seorang warga negara asing dan bahkan orang yang tak berkewarganegaraan (stateless) sekalipun yang tengah berada di Indonesia misalnya, tetap berhak untuk menikmati hak atas kebebasan ini. Tak ada alasan dan atau pembatasan apapun dapat dibenarkan (termasuk pembatasan melalui hukum!) dan bahwa tak seorangpun boleh mengalami paksaan yang akan mengurangi bahkan merusak penikmatan kebebasan ini. Ini membedakannya dengan hak lain yang mensyaratkan kewarganegaraan untuk dapat dinikmati seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum. Negara oleh karenanya tidak punya pilihan lain kecuali mengakui apapun preferensi setiap orang dalam beragama maupun berkeyakinan. Alih-alih membatasi, negara harus menghormati, melindungi, memenuhi dan mempromosikan kebebasan ini. Upaya-upaya baik menurut hukum maupun upaya lainnya harus dilakukan oleh negara agar kebebasan beragama dan berkeyakinan ini dapat sepenuhnya dinikmati.

Dalam perspektif konstitusi dan konstitusionalisme, keberadaan hak atas kebebasan beragama sebagai muatan undang-undang dasar menimbulkan kewajiban pada negara untuk merealisasikan sepenuhnya hak ini.  Adanya kewajiban ini dalam hukum ketatanegaraan Indonesia pula telah dipositifkan dalam Pasal 28I (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia berada pada pundak negara, terutama pemerintah. Dipenuhinya Pasal 28I (4) itu merupakan perwujudan demokrasi konstitusional, dimana kekuasaan tertinggi dalam negara diakui sebagai milik rakyat. Walaupun rakyat bersetuju untuk menyerahkan berbagai kebebasannya pada negara, namun rakyat tetap memilki hak dan kebebasan dasar yang tak boleh dilanggar oleh negara. Dalam pandangan Lockean, institusi negara diadakan oleh rakyat justeru untuk melindungi dan bukannya untuk memperkosa hak-hak rakyat manakala kedaulatan telah diserah-percayakan. Legitimasi suatu pemerintahan oleh karenanya dipercaya sebagai bersumber dari komitmen dan kesungguhannya untuk melindungi hak asasi warga yang tercantum dalam konstitusi. Kegagalan untuk memberikan proteksi atas hak-hak dasar warga menjadi pembenar bagi rakyat untuk mengganti pemerintah.

Dikaitkan dengan pemenuhan hak atas kebebasan beragama di Indonesia, perlindungan dan pemenuhan hak atas kebebasan ini harus dilakukan dengan mengacu pada UUD 1945 sebagai perjanjian luhur bangsa. Tak saja UUD 1945, pemenuhan hak ini pula harus dilakukan selaras dengan berbagai norma hukum internasional terkait kebebasan beragama yang mengikat Indonesia tak saja karena keikutsertaan dalam perjanjian internasional, namun karena telah diterima luas sebagai hukum kebiasaan. Dalam hal ini, berbagai ketentuan dalam UDHR maupun ICCPR berikut Komentar Umum dari HRC sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian 3.1 tulisan ini harus menjadi rujukan dalam mewujudkan penikmatan kebebasan ini. Mengingat ICCPR adalah perjanjian internasional, maka hukum internasional mengenai perjanjian internasional harus benar-benar diindahkan dan ditaati sesuai prinsip Pacta Sunt Servanda. Dalam hal ini, negara  tak boleh mengkreasi maupun melaksanakan dan memaknai hukum nasional secara bertentangan dengan  berbagai ketentuan hukum internasional terkait kebebasan beragama. Selaras dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 27 Vienna Convention on the Law of Treaties (1969), hukum nasional tidak bisa dijadikan pembenar kegagalan negara untuk melaksanakan kewajibannya menurut hukum internasional.[21]

Mengkhidmati prinsip dasar kebebasan beragama dalam perspektif HAM, konstitusionalisme serta hukum internasional seperti di atas dapatlah disimpulkan bahwa pembatasan kebebasan beragama dengan mendasarkan pada hukum nasional (apapun itu) adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Kebebasan beragama adalah hak yang mutlak yang dimiliki setiap orang (dan bukannya warganegara saja!) yang tak dapat dikurangkan maupun ditunda pemenuhannya dalam keadaan apapun. Pemenuhan dan perlindungan ha katas kebebasan beragama ini telah menjadi komitmen bangsa Indonesia yang dituangkan tak saja dalam konstitusi UUD 1945, namun pula melalui keikutsertaan dalam ICCPR.  Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bernegara Indonesia dan bahkan ketentuan dalam UUD 1945 sekalipun tidak dapat dijadikan pembenar maupun ditafsirkan dan menjadi dasar diingkarinya kewajiban untuk mewujudkan kebebasan beragama ini. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 (1) UUD 1945 mestilah dimaknai sebagai ketentuan yang ditujukan pada negara dan bukannya terhadap warga negara apalagi setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia.  Alih-alih dibenarkan dan konstitusional, keadaan terbatasinya kebebasan beragama dalam berbagai praktik sebagaimana diungkapkan dalam Bagian 1 tulisan ini justeru merupakan pelanggaran HAM yang teramat serius.

Selain berbagai praktik sebagaimana diungkap di Bagian 1 tulisan ini,  ketentuan hukum yang mengakibatkan terkurangi atau bahkan terampasnya penikmatan hak atas kebebasan beragama pula merupakan pelanggaran HAM terhadap kebebasan ini. Pasal 2 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan sahnya perkawinan jika dilaksanakan menurut hukum agama adalah contoh ketentuan hukum yang  secara tak langsung memengaruhi penikmatan kebebasan beragama. Walaupun hanya secara formal, ketentuan tersebut berpotensi membuat orang tak lagi bebas dalam penikmatan hak atas kebebasan beragama demi mendapatkan pengakuan perkawinan menurut hukum negara. Situasi dimana orang terpaksa beragama seperti ini adalah keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang dikaidahkan dalam Pasal 18 (2) ICCPR yang menghendaki agar setiap orang bebas dari paksaan dalam beragama, termasuk paksaan yang bewujud ketentuan hukum. Pengakuan negara atas perkawinan (yang pula merupakan hak asasi manusia itu) yang dilakukan warganya seharusnyalah tidak diskriminatif dan digantungkan pada keberagamaan.  Sukar oleh karenanya untuk tak mengatakan bahwa ketentuan mengenai sahnya perkawinan dalam UU Perkawinan sebagai bukan praktik diskriminasi terhadap mereka yang hendak menikmati hak konstitusional maupun HAM untuk tak beragama.

Terlepas dari berbagai persoalan aktual di atas,  komitmen untuk mewujudkan HAM setiap orang atas kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan pada tataran tertentu sedikit banyak telah terwujud di Indonesia. Sebagaimana dipaparkan pada Bagian 3.2 tulisan ini, beragama dan berkeyakinan diakui sebagai HAM dalam UUD 1945 dan diperkokoh dengan ratifikasi ICCPR yang memuat pengakuan hak atas kebebasan beragama ini. Kebebasan beragama diwujudkan dengan tidak ada ketentuan apapun  dalam hukum positif yang  melarang orang untuk memeluk atau tak memeluk agama  atau keyakinan. Walau ada pendapat atau bahkan aspirasi yang meyakini wajibnya orang, terutama warga negara untuk beragama, adalah penting dicatat dan digarisbawahi bahwa dalam kenyataannya tak ada norma hukum apapun di Indonesia yang mengharuskan/mewajibkan hal demikian.  Demikian pula berpindah keyakinan atau agama sebagai salah satu bentuk kebebasan beragama dapat dilakukan secara bebas oleh setiap orang. Sebagaimana kebebasan untuk memeluk maupun tak memeluk agama, tiada ketentuan hukum apapun yang menyatakan perbuatan berpindah agama sebagai perbuatan pidana.  Dalam konteks keindonesiaan, fakta bahwa tiada sanksi pidana terhadap orang yang tak beragama maupun orang yang mengganti agama dan kepercayaan adalah fenomena yang menarik. Keduanya menunjukkan bahwa berbagai wujud kebebasan beragama tetap dapat dinikmati walaupun secara normatif tak eksplisit dinyatakan dalam ketentuan UUD 1945 maupun hukum positif lain di bawahnya.

5.     PENUTUP

Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak setiap orang yang diakui dalam kehidupan bernegara Republik Indonesia sebagai HAM dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945. Komitmen untuk mewujudkan hak ini pula ditunjukkan Indonesia dengan menjadi negara pihak ICCPR, perjanjian internasional dimana pengakuan hak atas kebebasan beragama ini termuat. Penghormatan dan perlindungan hak atas kebebasan ini oleh karenanya tidak saja berdimensi nasional; pemerintah  terhadap sesiapapun yang berada dalam jurisdiksi territorial Indonesia namun juga internasional; negara Indonesia terhadap negara-negara peserta ICCPR lainnya. Sebagai konsekwensinya, performa negara dalam memenuhi hak setiap orang atas kebebasan ini dalam jurisdiksinya dapatlah dituntut dan ditagihkanbaik  melalui mekanisme hukum nasional maupun internasional.

Tulisan ini mengungkap bahwa pelaksanaan HAM atas kebebasan beragama di Indonesia dalam banyak hal sebenarnyalah telah berkeselerasan dengan cita-cita konstitusi UUD 1945 dan pula ICCPR. Sebagaimana dicontohkan dalam Bagian 4 tulisan ini, tidak ada instrumen hukum apapun di Indonesia yang secara eksplisit memaksakan keberagamaan maupun membatasi agama. Namun demikian masih terdapat persoalan serius baik di tataran legislasi maupun implementasi yang menuntut komitmen yang lebih tinggi lagi dari negara. Adanya klausul dalam perundangan yang secara tak langsung mengharuskan orang beragama, terbatasinya kebebasan memeluk agama  hanya  pada agama dan kepercayaan yang diakui oleh negara saja dan keharusan untuk mengisi kolom agama adalah cerminan masih jauh dari sempurnanya pemenuhan maupun implementasi hak ini dari berbagai idealita normatif yang ada. Demikian juga adanya asumsi maupun aspirasi yang membenarkan maupun mendukung pembatasan terhadap kebebasan beragama dengan mendasarkan pada status Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 adalah cerminan adanya kegagalan memaknai kukuh dan mutlaknya hak atas kebebasan beragama, pemahaman mana berujung pada pelanggaran HAM atas kebebasan beragama.

Berbagai kondisi yang menghambat dan atau merampas penikmatan HAM atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana diuraikan di atas haruslah dibenahi sesegera mungkin. Pemerintah harus berperan aktif menyudahi keadaan yang tak mendukung penikmatan HAM ini dan bukannya melakukan pembiaran atas terus berlangsungnya pelanggaran. Hambatan yang  berupa peraturan perundangan dapat dibenahi oleh pemerintah dengan memulai inisiatif untuk melakukan perubahan sehingga perundangan yang ada tak lagi menghambat penikmatan HAM atas kebebasan beragama. Sementara itu walau tak secara formal mengeluarkan regulasi yang membatasi keberagamaan, ada dan terus berlangsungnya anggapan yang mengarah pada praktik pembatasan kebebasan beragama pula harus segera dikikis. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan sosialisasi maupun penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran (awareness) bahwa beragama dan berkeyakinan adalah HAM yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun. Preferensi apapun yang menjadi pilihan orang harus diakomodasi dalam administrasi kependudukan Indonesia jika informasi perihal agama dan kepercayaan ini memang  masih diperlukan. Perlindungan dan jaminan keselamatan dan keamanan terhadap mereka penganut agama dan kepercayaan minoritas pula harus diberikan, dan tindakan hukum yang diperlukan harus diterapkan pada setiap upaya pemaksaan dan intoleransi dalam beragama.

Langkah hukum berupa revisi peraturan perundangan (dan bahkan jika perlu pencabutan) yang tak mendukung penikmatan HAM maupun sosialisasi HAM dan penegakan hukum sebagaimana diuraikan di atas dapat dilakukan agar HAM atas kebebasan beragama dapat terwujud. Bercermin dari pelanggaran HAM yang terjadi  bersumber dari kurangnya kesadaran atas hak ini, sosialisasi akan pentingnya HAM atas kebebasan beragama berikut ruang lingkupnya sebagaimana disampaikan dalam tulisan ini  dapatlah diprioritaskan pada aparatur penyelenggara negara. Hal ini agar para penyelenggara negara dari level terendah hingga tertinggi memahami tugas dan fungsinya mengayomi HAM sesiapapun yang ada dalam wilayah negara. Adanya jaminan HAM atas kebebasan beragama yang pula diikuti oleh implementasi yang selaras dengan cita-cita UUD 1945 dan instrumen HAM internasional pada gilirannya akan membawa pada terpenuhinya hak setiap orang atas kebebasan ini dalam wilayah hukum Indonesia. Sebaliknya, keengganan (unwillingness) dan bahkan absennya negara untuk secara aktif membenahi dan menyingkirkan berbagai hambatan dalam penikmatan HAM atas kebebasan beragama sebagaimana diuraikan di atas niscaya akan melanggengkan pelanggaran HAM seperti yang selama ini telah terjadi. Hal terakhir ini, kalaulah memang menjadi adanya, akan menjadi bukti tak terbantahkan akan rendahnya komitmen Pemerintah Indonesia terhadap penikmatan hak atas kebebasan beragama sebagaimana dicitakan negara hukum Republik Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

A.F. AG, Sang Pelintas Batas: Biografi Djohan Effendi (Penerbit Buku KOMPAS 2009)

Amsari F dan Saifuddin LH, ‘Indonesia Adalah Negara Agamis: Merumuskan Relasi Agama Dan Negara Dalam Perspektif Pancasila’ (2009) <http://politik.news.viva.co.id/news/read/556162-kolom-agama-di-ktp-ketua-dpd-indonesia-bukan-negara-sekuler&gt; diakses 16 Juli 2016

Asshiddiqie J, ‘Konstitusionalisme Dalam Pemikiran Soepomo’, Soepomo: Pergulatan Tafsir Negara Integralistik (Thafa Media 2015)

Bevly B, Aku Orang Cina?: Narasi Pemikiran Politik Plus Dari Seorang Tionghoa (Lulu.com 2008)

Dewan Perwakilan Rakyat, ‘Komisi VIII Terima Aduan Umat Kaharingan’ (2013) <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/5121&gt; diakses 15 Juli 2016

‘Ini Alasan Mendagri Perbolehkan Kolom Agama Di KTP Kosong’ (Tempo, 2016) <https://m.tempo.co/read/news/2016/02/24/173748033/ini-alasan-mendagri-perbolehkan-kolom-agama-di-ktp-kosong&gt; diakses 1 April 2016

La Ode MD, Politik Tiga Wajah (Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2013)

Latif Y, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila (Gramedia Pustaka Utama 2011)

Lubis TM, ‘Kolom Agama Dalam Perspektif HAM’ KOMPAS (Jakarta, 27 November 2014)

Monteiro JM, Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Membentuk Karakter Bangsa (2015)

Nasution AB, ‘Pengantar’ in Peter Baehr and others (eds), Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia (Edisi Ke-dua, Yayasan Obor Indonesia 2001)

‘Penghayat Sunda Wiwitan: Agama Impor Diakui, Mengapa Agama Leluhur Tidak?’ (KOMPAS, 2014) <http://regional.kompas.com/read/2014/11/15/15362221/Penghayat.Sunda.Wiwitan.Agama.Impor.Diakui.Mengapa.Agama.Leluhur.Tidak.&gt; diakses 15 April 2016

Pranowo MB, Multidimensi Ketahanan (Edisi Pertama, Pustaka Alvabet 2010)

Ramage D, Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance (Routledge 1995)

Sindonews, ‘Engisian Kolom Agama Di KTP Sesuai Semangat Pancasila’ (2014) <http://nasional.sindonews.com/read/921133/15/pengisian-agama-di-ktp-sesuai-semangat-pancasila-1415344944&gt; diakses 17 Juli 2016

Syamsudin D, ‘NKRI: Negara Perjanjian Dan Kesaksian’ in Akhmad Sahal and Munawir Aziz (eds), Islam Nusantara: Dari Ushl Fiqh Hingga Paham Kebangsaan (Edisi Ke-dua, 2015)

The International Bill of Human Rights : Fact Sheet No.2(Rev.1) (United Nations Office Centre for Human Rights)

Tirtosudarmo R, Mencari Indonesia: Demografi Politik Paska Soeharto (Yayasan Obor Indonesia & Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2007)

Vivanews, ‘Kolom Agama Di KTP, Ketua DPD: Indonesia Bukan Negara Sekuler’ (2014) <http://politik.news.viva.co.id/news/read/556162-kolom-agama-di-ktp-ketua-dpd-indonesia-bukan-negara-sekuler&gt; diakses 16 Juli 2016

Wacana, ‘Kaharingan, Agama Leluhur Orang Dayak’ (2014)

Weissbrodt DS and de la Vega C, International Human Rights Law: An Introduction (University of Pennsylvania Press 2007)

 

[1] Dala perjalanannya, Pantja Sila lebih dikenal sebagai Pancasila. Pada awalnya, rumusan sila pertama Pancasila hasil rancangan Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan (BPUPK) berbunyi “…Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya…”. Akan tetapi, frasa “…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang merupakan hasil dari usulan kelompok Islam ini dihapus dari Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPK) pada 18 Agustus 1945. Frasa yang sama juga dihilangkan dari rumusan Pasal 29 (1) UUD 1945 yang pada akhirnya berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.. Lihat Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila (Gramedia Pustaka Utama 2011) 82–83; Din Syamsudin, ‘NKRI: Negara Perjanjian Dan Kesaksian’ dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed), Islam Nusantara: Dari Ushl Fiqh Hingga Paham Kebangsaan (Edisi Kedua, 2015) 281. Dihapuskannya frasa di atas tak lepas dari peran Hatta yang mengaku menerima utusan dari beberapa perwira Jepang pada 17 Agustus 1945 sehari sebelum disahkannya rancangan UUD. Para perwira tersebut menyampaikan keberatan sebagian kalangan masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya atas Pembukaan UUD 1945 yang dianggap diskriminatif dengan adanya frasa tersebut. Lihat M Bambang Pranowo, Multidimensi Ketahanan (Edisi Pertama, Pustaka Alvabet 2010) 12; Douglas Ramage, Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance (Routledge 1995) 2.

[2] Pasal ini selengkapnya berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing danuntuk  beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya  itu”.

[3] Dalam suratnya tertanggal 4 Juli 1975  Nomor Pem 119/12/36 perihal Pedoman Juklak Cara Pengisian Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Menteri Agama menyebutkan bagi mereka yang tak memilih agama dapat mengisi dengan symbol garis datar pendek. Lihat MD La Ode, Politik Tiga Wajah (Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2013) 198. Pada Februari 2016, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Februari 2016 menyatakan hal yang sama bahwa kolom agama boleh saja tidak diisi. Lihat ‘Ini Alasan Mendagri Perbolehkan Kolom Agama Di KTP Kosong’ (Tempo, 2016) <https://m.tempo.co/read/news/2016/02/24/173748033/ini-alasan-mendagri-perbolehkan-kolom-agama-di-ktp-kosong&gt; diakses 1 April 2016.

[4] Agama itu ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Lihat Todung Mulya Lubis, ‘Kolom Agama Dalam Perspektif HAM’ KOMPAS (Jakarta, 27 November 2014) 7.

[5] Menteri Agama membantah kesan ini melalui Surat Menteri Agama kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 1 Februari 1978 Nomor A/058/1978. Dikatakan oleh Menteri Agama bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan pembatasan agama dan kepercayaan. Lihat La Ode 198.

[6] Lihat ‘Penghayat Sunda Wiwitan: Agama Impor Diakui, Mengapa Agama Leluhur Tidak?’ (KOMPAS, 2014) <http://regional.kompas.com/read/2014/11/15/15362221/Penghayat.Sunda.Wiwitan.Agama.Impor.Diakui.Mengapa.Agama.Leluhur.Tidak.&gt; diakses 15 April 2016.

[7]  Lihat Ahmad Gaus A.F., Sang Pelintas Batas: Biografi Djohan Effendi (Penerbit Buku KOMPAS 2009) 226; Dewan Perwakilan Rakyat, ‘Komisi VIII Terima Aduan Umat Kaharingan’ (2013) <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/5121&gt; diakses 15 July 2016. Lebih jauh tentang agama Kaharingan ini bacalah Wacana, ‘Kaharingan, Agama Leluhur Orang Dayak’ (2014).

[8] Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah misalnya, menilai adanya keharusan mengisi kolom agama adalah sesuai dengan semangat sila pertama dalam Pancasila dan Pasal 29 (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.. Lihat Sindonews, ‘Pengisian Kolom Agama Di KTP Sesuai Semangat Pancasila’ (2014) <http://nasional.sindonews.com/read/921133/15/pengisian-agama-di-ktp-sesuai-semangat-pancasila-1415344944&gt; diakses 17 July 2016. Dukungan yang sama disampaikan Irman Gusman, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berpendapat bahwa di Indonesia orang tidak punya pilihan lain kecuali mempunyai agama. Lihat Vivanews, ‘Kolom Agama Di KTP, Ketua DPD: Indonesia Bukan Negara Sekuler’ (2014) <http://politik.news.viva.co.id/news/read/556162-kolom-agama-di-ktp-ketua-dpd-indonesia-bukan-negara-sekuler&gt; diakses 16 July 2016. DIgunakannya Pencasila sebagai dasar diwajibkannya keberagamaan adalah praktik yang telah ada sejak Orde Baru dan dimaksudkan untuk mengendalikan ideologi yang dianut rakyat. Lihat Beni Bevly, Aku Orang Cina?: Narasi Pemikiran Politik Plus Dari Seorang Tionghoa (Lulu.com 2008) 74.

[9] Feri Amsari dan Lukman Hakim Saifuddin, ‘Indonesia Adalah Negara Agamis: Merumuskan Relasi Agama Dan Negara Dalam Perspektif Pancasila’ (2009) <http://politik.news.viva.co.id/news/read/556162-kolom-agama-di-ktp-ketua-dpd-indonesia-bukan-negara-sekuler&gt; diakses 16 Juli 2016.

[10] SARA ini sebenarnyalah konsep yang berasal dari ide tentang masyarakat yang harmonis dan bebas konflik dan oleh karenanya mudah dikendalikan demi stabilitas politik penguasa Orde Baru. Lihat Riwanto Tirtosudarmo, Mencari Indonesia: Demografi Politik Paska Soeharto (Yayasan Obor Indonesia & Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2007) 63.

[11] Empatpuluh delapan menyatakan persetujuannya pada UDHR, tak ada yang menentang dan delapan negara abstain. Dalam pernyataan setelah pemungutan suara , Presiden Majelis Umum menyatakan bahwa pengesahan UDHR adalah “…a remarkable achievement, a step forward in the great evolutionary process. It was the first occasion on which the organized community of nations had made a Declaration of human rights ad fundamental freedoms…” Lihat (The International Bill of Human Rights : Fact Sheet No.2(Rev.1) tanpa tahun., 6)

[12] Dikatakan oleh Adnan Buyung, “…setiap pelanggaran atau penyimpangan Deklarasi HAM se-Dunia di suatu -negara anggota PBB bukan semata-mata menjadi masalah intern rakyat dari negara yang bersangkutan,melainkan juga merupakan masalah bagi rakyat dan pemerintahan negara-negara anggota PBB lainnya. Mereka abash mempersoalkan dan mengadukan pemerintah pelanggar HAM di suatu negara ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM dinternasional lainnya untuk mengutuk bahkan menjatuhkan sanksi internasional terhadap pemerintah yang bersangkutan. Lihat Adnan Buyung Nasution, ‘Pengantar’ dalam Peter Baehr et.al (eds), Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia (Edisi Kedua, Yayasan Obor Indonesia 2001) xxi.

[13] David S Weissbrodt dan Connie de la Vega, International Human Rights Law: An Introduction (University of Pennsylvania Press 2007) 60.

[14] Minimnya pengakuan HAM ini tak lepas dari perdebatan yang terjadi pada saat penyusunan UUD 1945. Soekarno dan Soepomo mengatakan bahwa HAM bersumber dari ide liberalisme dan individualisme Barat yang tak berkesesuaian dengan kepribadian bangsa yang diyakini sebagai berasas kekeluargaan dan gotong royong. Sementara itu Hatta dan juga Muhammad Yamin meyakini bahwa klausul yang mengatur jaminan HAM dalam konstitusi tetap diperlukan agar negara tidak mengarah pada otoritarianisme. Kemerdekaan untuk berbicara, demikian dicontohkan Hatta, haruslah dijamin agar rakyat tidak menurut saja apa yang dimaui pemimpin. Lihat Josef M Monteiro, Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Membentuk Karakter Bangsa (2015) 68.

[15] Lihat kembali catatan kaki no. 1 dalam tulisan ini.

[16] Konstitusi RIS adalah konsekwensi berubahnya bentuk negara yang tadinya adalah kesatuan menjadi negara serikat sebagai hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag, negeri Belanda pada 27 Desember 1948.

[17] Lihat Latif 195 catatan kaki nomor 207.

[18] Pemberlakuan tersebut dilakukan melalui UU No. 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

[19] Ketentuan ini lebih singkat dibandingkan dengan Pasal 18 Konstitusi RIS. UUDS 1950 tidak mencantumkan kebebasan bertukar agama maupun keyakinan. Soepomo yang terlibat dalam pembuatan UUDS 1950 ini menyatakan bahwa “…kebebasan beragama adalah kebebasan untuk berpindah agama secara individu maupun kelompok dan di ruang publik/privat menunjukkan ajaran, ibadah, organisasi, dan simbol keagamaannya. Soepomo membayangkan sebuah pemerintah yang mampu menciptakan rasa damai dan harmonis dalam kehidupan umat beragama. Lihat Jimly Asshiddiqie, ‘Konstitusionalisme Dalam Pemikiran Soepomo’, Soepomo: Pergulatan Tafsir Negara Integralistik (Thafa Media 2015) 89.

[20] Istilah sakralisasi ini merujuk pada sikap politik Orde Baru yang menolak segala kemungkinan yang menuju pada perubahan UUD 1945. Setiap ide maupun gerakan yang mengarah pada perubahan UUD 1945 distigma oleh rejim sebagai gerakan makar dan dikatakan sebagai hendak membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perkembangan HAM di level internasional dengan ratifikasi dua dokumen penting yakni International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) serta International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) pada 1966 pula tak diratifikasi oleh pemerintah Orde Baru. Alih-alih menuju pada pengakuan dan perlindungan HAM yang lebih baik, HAM selalu didengungkan sebagai berasal dari nilai-nilai Barat.

[21] Selengkapnya Pasal 27 berbunyi “a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to Article 46E”.