Unedited version dari artikel yang dimuat di kolom Wacana Suara Merdeka 13 Oktober 2016. Versi online dapat diakses di sini

14627923_10154120312903823_1677009101_nSidang peradilan kasus kematian I Wayan Mirna Salihin yang tewas setelah meminum kopi bercampur sianida semakin mendekati titik akhir. Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan tuntutannya  agar majelis hakim menyatakan terdakwa Jessica Kumala Wongso bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi masa tahanan. Tuntutan pidana yang disampaikan JPU tersebut berbeda dengan keinginan dan aspirasi keluarga Mirna. Dalam jumpa pers yang digelar guna menanggapi tuntutan JPU tersebut, pihak keluarga mengekspresikan ketidakpuasan atas tuntutan JPU. Keluarga meminta agar dijatuhkan pidana seberat-beratnya  pada Jessica yakni pidana mati atau paling tidak seumur hidup. Tulisan ini membahas persoalan rasa keadilan korban versus negara yang menyeruak di ujung sidang peradilan yang begitu menyita perhatian masyarakat tersebut.

Diteorikan bahwa setelah umat manusia meninggalkan keadaan alam (state of nature) dan memasuki kehidupan bernegara, penyelesaian konflik yang terjadi sebagai akibat adanya serangan terhadap nyawa, tubuh, kehormatan, dan harta yang tadinya bersifat horizontal antar individu kemudian diambil alih oleh negara. Pihak korban tak lagi mencari keadilan sendiri (entah melalui kesepakatan maupun kekerasan) kepada pelaku. Sebagai gantinya,  hadir institusi kepolisian yang menyelidiki dan kejaksaan yang menuntut orang yang diyakini bersalah atas nama publik (oleh karenanyalah ia disebut sebagai ‘penuntut umum’). Kekuasaan kehakiman pula hadir untuk mendengar baik pihak jaksa maupun terdakwa untuk kemudian berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menjatuhkan putusan. Mekanisme seperti itulah yang terjadi dalam berbagai peradilan kasus pidana sebagaimana disaksikan publik dalam persidangan kasus pembunuhan Mirna dengan terdakwa Jessica.

Dalam konteks persidangan kasus pembunuhan Mirna, tuntutan pidana terhadap Jessica berangkat dari keyakinan JPU bahwa memang Jessica-lah pelaku pembunuhan Mirna dan bahwa perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan padanya. Lebih lanjut, tuntutan pidana tersebut pula disusun dengan mendasarkan pada koridor hukum yang berlaku.  Pasal  340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) memungkinkan terdakwa diganjar pidana waktu tertentu paling lama 20 tahun. Tuntutan JPU memang bebeda dengan apa yang menjadi keinginan keluarga Mirna, yang sebenarnyalah dapat saja terakomodir dalam tuntutan, mengingat pidana seumur hidup bahkan mati adalah dimungkinkan pula oleh Pasal 340. Namun demikian, JPU memiliki otonomi dalam melakukan tuntutan berdasarkan pertimbangannya sendiri dan tak didikte oleh keinginan pihak korban.  Pada akhirnya nanti, hakimlah yang akan menjatuhkan putusan yang bisa jadi sesuai atau bahkan berbeda dengan apa yang dituntut oleh JPU maupun keinginan keluarga Mirna.

Terlepas dari kontroversi kasusnya yang begitu pelik, ada setidaknya dua hal menarik untuk dicermati dari adanya perbedaan antara tuntutan pidana JPU dan keinginan keluarga Mirna. Pertama, pidana  yang bersifat retributif ( pembalasan) ternyata masih menjadi keinginan pihak korban untuk dijatuhkan terhadap pelaku. Kesetimpalan dengan prinsip “hutang nyawa bayar nyawa”, atau “curi sapi bayar sapi” masih begitu kuat melekat dalam kesadaran masyarakat. Meski tak kurang Jaksa Agung Prasetyo sendiri mengatakan bahwa tuntutan tersebut telah cukup berkeadilan, hal tersebut tak memuaskan keluarga Mirna.  Dalam hal ini, pidana mati terhadap Jessica dianggap paling memenuhi rasa keadilan sebagai balasan atas hilangnya nyawa Mirna yang diinsyafi tak akan terganti dengan pidana apapun. Keinginan keluarga Mirna menunjukkan bahwa pidana mati di masyarakat masih menjadi opsi.

Di sisi lain, tuntutan pidana yang diinginkan oleh JPU pula menarik dicermati. Kendati sebenarnya dapat menuntut pidana seberat-beratnya termasuk pidana mati, JPU hanya menuntut pidana 20 tahun dikurangi masa tahanan. JPU memang tidak membeberkan secara terperinci alasan penuntutannya tersebut kepada publik. Namun demikian, patut diduga bahwa kritik keras masyarakat bahkan publik internasional terkait eksekusi terpidana mati narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan turut memengaruhi JPU dalam mengajukan tuntutan. Walaupun pidana mati adalah konstitusional menurut putusan Mahkamah Konstitusi, peradilan kasus pembunuhan Mirna ini menunjukkan bahwa negara makin berhati-hati dalam menerapkan pidana yang dikehendaki penghapusannya dalam hukum hak asasi manusia internasional ini.

Pada akhirnya, apakah peradilan kasus ini berakhir dengan pemidanaan Jessica dan atau tidak adalah terpulang sepenuhnya pada hakim yang memeriksa perkara. Demikian pula apakah pidana yang dijatuhkan (seandainya Jessica dinyatakan bersalah) sesuai dengan keinginan baik JPU maupun keluarga korban sepenuhnya terpulang pada pertimbangan hakim. Menjadi harapan publik adalah bahwa apapun yang nantinya menjadi putusan pengadilan adalah putusan yang seadil-adilnya, dan tidak berpihak kepada siapapun melainkan pada prinsip-prinsip keadilan.