INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL 1965  DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT PERISTIWA 1965-1966[1]

                                                                                  Oleh :

Manunggal  K. Wardaya[2]

  1. Pendahuluan

20 Juli 2016 menjadi tanggal yang teramat berarti bagi keluarga korban para penyintas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Peristiwa 1965-1966.[3] Pada hari itu, hasil putusan  International People’s Tribunal (Pengadilan Rakyat Internasional) 1965 (selanjutnya disebut IPT 65) dibacakan di Cape Town, Afrika Selatan.[4] Hakim Zakeria Mohammed Yakoob menyatakan pemerintah Republik Indonesia bertanggungjawab atas serangkaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia menyusul pembunuhan enam jenderal dan satu perwira Angkatan Darat di Jakarta pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. 10 pelanggaran HAM yang disebutkan dalam putusan IPT 65 antara lain pembunuhan masal, pemusnahan, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual,  pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain, hingga genosida.[5] Disebutkan bahwa semua kejahatan di atas dilakukan kepada rakyat Indonesia secara diam-diam, sistematis tapi meluas, elemen kejahatan yang dikenal secara universal sebagai kejahatan HAM paling serius (most serious crimes).[6]  Atas pelanggaran HAM berat tersebut, IPT 65 merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk meminta maaf kepada korban dan penyintas serta mengadili mereka yang bertanggungjawab atas Peristiwa 1965-1966.

Apa yang diputuskan oleh IPT 65 sebagaimana diurai di atas mendapat sambutan positif dari keluarga korban, penyintas maupun kalangan masyarakat yang menaruh perhatian terhadap penyelesaian persoalan ini.[7] Sambutan positif terhadap putusan IPT 1965 dapat dimengerti mengingat selama ini Peristiwa 1965-1966 adalah salah satu dari beberapa pelanggaran HAM berat masa lalu yang tak kunjung diselesaikan oleh negara dan menjadi beban sejarah bagi Indonesia.[8] Tak seorangpun pernah dituntut, diadili dan dinyatakan bersalah atas hilangnya begitu banyak nyawa manusia warga negara dan berbagai kejahatan lainnya dan atas semua itu hingga kini  belum pernah terucap permohonan maaf dari negara.[9] Sekian lama korban dibisukan (silenced) dan mengalami stigmatisasi yang menambah berat penderitaan yang mereka alami. Putusan IPT 65 seakan memenuhi rasa keadilan korban dan penyintas yang sekian lama tak mendapat haknya untuk mengetahui siapa yang bertanggungjawab atas terampasnya hak dan kebebasan asasi mereka. Lebih 50 tahun setelah terjadinya Peristiwa 1965-1966, pada akhirnya ada lembaga yang menyatakan Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya tragedi paling memilukan dalam sejarah Indonesia modern itu.

Respon positif korban dan penyintas terhadap keberadaan IPT 65 maupun putusannya sebagaimana diurai di atas amat bertolak belakang dengan sikap Pemerintah Indonesia.  Melalui Juru Bicara Kementrian Luar Negeri (Kemenlu),  Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tak terikat oleh putusan IPT 65 dengan mendasarkan pada alasan bahwa lembaga tersebut tak memiliki posisi hukum yang jelas.[10] Pernyataan Kemenlu tersebut senada dengan aneka pernyataan para pejabat maupun sebagian elite politik Indonesia manakala IPT 65  digelar pada 10-13 November 2015 di Nieuwe Kerk, Den Haag, Negeri Belanda. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan misalnya menyatakan IPT 65 sebagai hal tidak perlu yang dilakukan orang yang kurang pekerjaan.[11] Tokoh politik Hanafi Rais dari Partai Amanat Nasional mengatakan bahwa IPT 65 merupakan bentuk campurtangan asing dan oleh karenanya harus ditolak.[12] Sementara itu mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD melalui akun Twitter menyebut IPT 65 sebagai peradilan dagelan (lelucon).[13]  Lebih lanjut, Mahfud bahkan menyebut putusan IPT 65 sebagai  tak mengikat Indonesia karena bukan dikeluarkan oleh pengadilan resmi.[14]

Tulisan ini memusatkan perhatian pada keberadaan IPT 65 beserta putusannya dalam konteks penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat Peristiwa 1965-1966.  Setidaknya dua (2) hal utama yang hendak didiskusikan oleh tulisan ini.  Pertama, bagaimana status IPT 65 dan sifat putusannya dipandang dari sudut hukum? Pertanyaan ini mencari tahu apakah IPT 65 merupakan lembaga peradilan yang putusannya mempunyai daya mengikat secara hukum. Kedua, bagaimana relevansi IPT 65 terkait status hukum IPT dan putusannya tersebut dalam penyelesaian Peristwa 1965-1966? Dua isu di atas  akan dielaborasi dengan terlebih dahulu memberi terang mengenai Peristiwa 1965-1966 yang menjadi objek persidangan IPT 65. Eksistensi IPT 65 berikut putusannya akan ditelaah dari perspektif  hukum (legal perspective) sedangkan relevansi IPT 65 akan ditinjau dari sudut pandang filsafat. Pada gilirannya, tulisan ini memberi konklusi atas keberadaan IPT 65 dalam penyelesaian kasus Peristiwa 1965-1966.

  1. Pembahasan
    • Peristiwa 1965-1966

Pada malam 30 September dan 1 Oktober 1965, tujuh (7) orang perwira tinggi Angkatan Darat dijemput oleh pasukan Cakrabirawa, pasukan khusus pengawal Presiden di kediamannya masing-masing di Jakarta.[15] Disampaikan kepada para perwira tersebut bahwa mereka diminta menghadap Presiden Soekarno ke Istana untuk suatu pertemuan mendadak. Beberapa perwira yang menolak untuk pergi seperti Jenderal Ahmad Yani dan D.I. Pandjaitan dieksekusi ditempat dengan cara ditembak. Sisanya yang lain dibawa ke Lubang Buaya, sebuah daerah di pinggiran Jakarta. Jenderal A.H Nasution berhasil meloloskan diri, namun ajudannya Pierre Tendean bersama para jenderal yang turut ke Lubang Buaya dibunuh oleh para penculik. Melalui siaran radio pada 1 Oktober 1965 pagi, sebuah kelompok bernama Gerakan Tigapuluh September (G30S) dibawah pimpinan Letnan Kolonel Untung mengklaim telah mengamankan Presiden Soekarno dari kudeta yang hendak dilancarkan oleh apa yang mereka sebut sebagai ‘Dewan Jenderal’.[16]  Diumumkan pula terbentuknya Dewan Revolusi Indonesia dengan Untung sebagai pimpinan.[17] Gerakan ini dipatahkan oleh Mayor Jenderal Soeharto yang mengambil alih kendali atas komando militer dan kemudian secara berangsur memegang kendali atas kekuasaan politik.

Walaupun sempat terjadi ketegangan antara Soeharto dan angkatan lain dalam  ketentaraan terkait pihak-pihak di belakang G30S, pada akhirnya Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi satu-satunya pihak yang  dipersalahkan atas penculikan dan pembunuhan para jenderal.[18] Stigmatisasi terhadap PKI sebagai pengkhianat bangsa hingga propaganda seperti tindakan amoral yang dilakukan oleh anggota Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), organisasi perempuan PKI dalam peristiwa Lubang Buaya, menimbulkan kemarahan publik dengan dampaknya kemanusiaannya yang teramat luarbiasa. Ratusan ribu bahkan jutaan orang yang dianggap anggota maupun simpatisan PKI tewas dalam operasi pembersihan yang dilakukan oleh militer yang dibantu oleh warga masyarakat (terutama dari kelompok agama) yang dicekam propaganda anti komunis. Begitu banyak orang mengalami penyiksaan, pemerkosaan, hilang dan tak kembali lagi pada keluarganya, ditahan bertahun-tahun tanpa putusan pengadilan, serta berbagai tindakan tak berperikemanusiaan lainnya.  Mereka yang dicap PKI dan keluarganya mengalami kematian perdata dan aneka diskriminasi lainnya karena stigma negatif yang dilekatkan.[19] PKI sebagai dalang utama G30S hingga kini tulisan ini dibuat masih merupakan sejarah resmi, menjadikan mereka para korban dan penyintas seakan warga negara kelas dua. Tragedi Kemanusiaan ini oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disebut sebagai Peristiwa 1965-1966.

Pada masa Orde Baru dimana kekuasaan amat terpusat pada lembaga kepresidenan, penyelesaian atas kasus Peristiwa 1965-1966 adalah sesuatu yang mustahil. Bisa dimengerti, Soeharto adalah mantan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) yang berperan sentral dalam kebijakan eliminasi terhadap siapapun yang dianggap sebagai anggota maupun simpatisan PKI. Dengan demikian, adalah tak mungkin mengharapkan bahwa Soeharto akan mengadili diri dan anak buahnya sendiri baik melalui jalur politik maupun hukum. Namun, upaya untuk menyelesaikan Peristiwa 1965-1966 paska berhentinya Soeharto di 1998 sekalipun ternyata bukannya sesuatu yang dapat dilakukan tanpa kendala. Demi mencapai rekonsiliasi nasional,  Presiden Abdurrahman Wahid pada 14 Maret 2000 mengusulkan dicabutnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No XXV Tahun 1966 tentang pelarangan ajaran Marxisme/Lenninisme.[20] Gus Dur pula menyatakan permintaan maafnya kepada keluarga korban PKI atas penderitaan yang telah mereka alami.[21]  Akan tetapi, usulan Wahid di atas mendapat tentangan keras dari parlemen dan bahkan dijadikan komoditas politik untuk menjatuhkan Wahid dari kepresidenan. Kembali buntunya penyelesaian kasus ini paska pemerintahan Wahid mengindikasikan bahwa unsur-unsur rejim Orde Baru, pemerintahan mana muncul dan berkuasa ditandai Peristiwa 1965-1966, masih bercokol di pemerintahan pengganti dan masih mempunyai pengaruh dalam pengambilan kebijakan negara.

Penyelidikan awal (preliminary investigation) pro justitia terhadap dugaan pelanggaran HAM berat Peristiwa 1965-1966 baru terlaksana pada 2008 atas desakan para korban, penyintas, maupun keluarganya.[22]  Tak kurang dari empat (4) tahun diperlukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menyelesaikan penyelidikan terhadap kasus  ini  yang dilakukan di beberapa daerah antara lain di Maumere, Sumatera Selatan, dan Denpasar.  Dalam Pernyataan Komnas HAM Tentang Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa 1965-1966, disebutkan berbagai peristiwa kejahatan yang terjadi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dan individu/komandan/ anggota kesatuan yang dapat dimintai pertanggungjawaban baik sebagai pembuat kebijakan maupun pelaku di lapangan.[23] Direkomendasikan oleh Komnas  HAM agar Kejaksaan Agung menindaklanjuti penyelidikan yang telah dilakukan dengan penyidikan (investigation). Komnas juga merekomendasikan penyelesaian Peristiwa 1965-1966 melalui jalur non yudisial yang dilakukan oleh sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Rekomendasi berupa penyidikan oleh Kejaksaan Agung didasarkan pada ketentuan Pasal 20 (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dimana Komnas HAM merekomendasikan pada Kejaksaan Agung jika terdapat bukti permulaan yang cukup adanya dugaan pelanggaran HAM berat. Pula rekomendasi penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi didasarkan pada Pasal 47 (1) dan (2) UU a quo yang menyatakan bahwa tak tertutup kemungkinan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

  • International People’s Tribunal 1965 : Perspektif Hukum

Sebagaimana dijelaskan oleh situs resminya tribunal65.org, International People’s Tribunal atau Pengadilan Rakyat Internasional adalah sebuah pengadilan seperti halnya pengadilan resmi. Ia adalah sebuah inisiatif komunitas dengan dukungan  internasional untuk menarik perhatian terhadap pelanggaran HAM masa lalu dan impaknya terhadap komunitas. Pengadilan ini bergerak di luar mekanisme pemerintah dan lembaga-lembaga formal lainnya seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengadilan Rakyat Internasional oleh karenanya tak bisa disamakan (dan memanglah tak sama!) dengan tribunal yang didirikan Dewan Keamanan PBB untuk kejahatan berat  di Rwanda (ICTR) maupun Yugoslavia (ICTY). Jika Tribunal Yugoslavia dan Rwanda didirikan oleh PBB melalui salah satu badannya yakni Dewan Keamanan (Security Council), maka legitimasi IPT berasal dari para korban dan komunitas internasional dan keyakinan bahwa hukum pula adalah instrumen masyarakat sipil dan bukan semata-mata instrumen negara.

IPT 65 bukanlah pengadilan rakyat yang pertama kali diadakan untuk merespon peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Dalam sejarahnya, forum serupa pernah dibentuk di Jepang yakni Women’s International War Tribunal on Japan’s Military Sexual Slavery, Tokyo 2000.  Pengadilan rakyat yang mendesakkan penyelesaian persoalan perbudakan seksual yang dilakukan militer Jepang ini menegaskan eksistensinya sebagai peradilan yang mendasarkan pada kedaulatan rakyat.  Sebagaimana dikatakan oleh Yayuri Matsui:

“…the tribunal is not held under the state souvereignty, nor is it a mere mock trial.  It is, rather, a people’s tribunal based on the people’s sovereignty. The judges define it as “a People’s Tribunal set up by the voices of global society. The authority for this tribunal comes not from a state or intergovernmental organization but from the people from Asia Pacific region, and indeed, the peoples of    the world to whom Japan owes a duty under international to render account.”[24]

 

IPT juga pernah dibentuk di Kashmir, India dengan nama International People’s Tribunal on Human Rights and Justice in Kashmir pada 2008. Pada intinya, tujuan IPT adalah sebagai teguran moral, suatu tekanan politik terhadap negara agar mau menyelesaikan persoalan terkait pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu melalui peradilan formal.

Sebagai sebuah Pengadilan Rakyat Internasional, IPT 65 pada hakikatnya memiliki karakteristik dasar sebuah pengadilan rakyat sebagaimana diuraikan dalam pragraf di atas. IPT 65 bukanlah institusi hukum negara tertentu maupun badan peradilan internasional sebagaimana kerap disangkakan, sangkaan mana kerap membawa pada kecurigaan adanya intervensi terhadap kedaulatan hukum Indonesia. [25] IPT 65 sekali-kali bukanlah bagian dari kekuasaan yudisial Kerajaan Belanda sekalipun lembaga ini berkedudukan di Den Haag, kota dimana pemerintah Kerajaan Belanda berkedudukan.[26] Lebih jauh, IPT 65 pula bukan lembaga yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa sebagaimana Tribunal Yugoslavia maupun Rwanda. Alih-alih merupakan lembaga yudisial, IPT 65 bahkan sebenarnyalah adalah sebuah stichting, sebuah istilah dalam bahasa Belanda yang memiliki makna sepadan dengan yayasan.[27] IPT 65  didirikan atau diinisiasi oleh komunitas yang peduli pada penyelesaian Peristiwa 1965-1966 yang berasal dari berbagai negara. Ia adalah suatu foundation dengan keanggotaan masyarakat dalam solidaritas internasional untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran atas peristiwa  pelanggaran HAM masa lalu yakni Peristiwa 1965-1966 di Indonesia.

Dikarenakan bukan lembaga pengadilan yang dibentuk oleh otoritas negara maupun perjanjian antar negara, apapun putusan IPT 65 tak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang dapat dipaksakan pemenuhannya pada negara, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia. Bahwa IPT 65 bukanlah sebuah lembaga peradilan dan bahwa putusan IPT 65 tidak mengikat bukannya tak disadari oleh IPT 65. Hal tersebut bahkan telah ditegaskan oleh IPT 65 dalam Preamble-nya yang menyatakan:

Ultimately the Indonesian state has to assume its responsibility. The IPT will not be a criminal court, it will not ensure justice and compensation for the victims. Those are task of the state. The Indonesian state is also the only actor that can investigate the truth – the extent of the crimes of humanity committed by the army and the vigilante groups it controlled.[28]

Dari penegasan dalam preamble tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa IPT 65 tak hendak mengambil alih peran negara dalam menyelenggarakan peradilan pidana yang akan mempidana pelaku pelanggaran HAM berat. IPT 65 merupakan entitas hukum yang bergerak di aras internasional guna menekan pemerintah Indonesia agar memenuhi tanggungjawabnya menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu terkait Peristiwa 1965-1966.

  • IPT 65: Tidak Perlu?

Jika dihitung dari tahun dimana laporan hasil penyelidikan Komnas HAM diserahkan pada Kejaksaan Agung yakni 2012 hingga tulisan ini dibuat, setidaknya telah 4 tahun rekomendasi Komnas untuk penyelesaian Peristiwa 1965-1966  terbengkalai tanpa tindak lanjut apapun. Harapan untuk menyelesaikan Peristiwa 1965-1966 melalui Pengadilan HAM Ad Hoc masih jauh dari kenyataan karena Kejaksaan Agung tak kunjung melakukan penyidikan dengan dalih ketidaklengkapan laporan yang diserahkan oleh Komnas HAM. Kejaksaan Agung (yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif) terkesan menggunakan ketentuan dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM untuk mengulur-ulur waktu (buying time). Ketentuan Pasal 20 (3) UU Pengadilan HAM memang memungkinkan lembaga itu untuk mengembalikan laporan Komnas HAM jika dirasa belum lengkap, prosedur mana berimplikasi pada tertundanya keadilan bagi korban.[29] Sementara itu, penyelesaian melalui komisi kebenaran pun jauh dari harapan. Setelah UU No 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, Indonesia (setidaknya manakala tulisan ini dibuat) berada dalam keadaan tak memiliki perundangan tentang KKR. Padahal penyelesaian melalui komisi kebenaran sebagaimana disarankan Komnas HAM mensyaratkan adanya KKR, keberadaan mana menurut Pasal 47 (2) UU Pengadilan HAM haruslah mendasarkan pada undang-undang.

Tak pelak, terbengkalainya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat Peristiwa 1965-1966 melanggengkan praktik impunitas, suatu keadaan dimana pelanggar HAM terus melenggang bebas tanpa tersentuh oleh hukum dan ketidakadilan berkelanjutan yang terus ditanggung para korban dan penyintas.[30] Terus tertundanya penyelesaian ini menjadi ketidakadilan lain lagi yang pula harus ditanggung para korban dan penyintas dan bahkan terus menjadi beban  bagi bangsa. Berbagai situasi sebagaimana diterangkan di atas adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai keadilan sebagaimana adagium yang dikenal dalam ilmu hukum; justice delayed is justice denied.

Impunitas yang bersumber dari ketidakmauan (unwillingness) pemerintah inilah yang kemudian membawa sekelompok warga masyarakat berhimpun dalam solidaritas Internasional untuk mendorong penyelesaian Peristiwa 1965-1966. Sebagaimana dinyatakan Nursyahbani Katjasungkana, pembentukan IPT 65 dimaksudkan untuk mendesak pemerintah yang tak konsisten dengan janjinya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara berkeadilan.[31] Dalam situasi sebagaimana diterangkan di ataslah IPT 65 hadir membawa amanah para korban dan penyintas dan dengan mandatnya yang  agung itu menjalankan peran yang seharusnya dilakukan negara. IPT 65 menjadi lembaga yang menyerupai pengadilan dan dengan legitimasi moral yang dimilikinya bergerak di level internasional mendorong negara memenuhi kewajibannya untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab.

Fakta bahwa IPT 65  ‘hanyalah’ sebuah stichting yang kemudian mengadakan aksi serupa lembaga pengadilan tidak lantas menjadikan harus dipandang secara sebelah mata. Setidaknya ada 3 alasan untuk mengatakan IPT 65 sebagai entitas yang seharusnya tak diabaikan begitu saja oleh pemerintah Indonesia.  Pertama, kasus yang didesakkan penyelesaiannya oleh IPT 65 adalah kejahatan yang dalam hukum internasional dikenal sebagai the most serious crimes, kejahatan paling serius. Kwalitas kejahatan sebagai pelanggaran HAM berat menjadi legitimasi moral umat manusia dari manapun di seluiruh dunia untuk mempertanyakan tanggung jawab Pemerintah Indonesia. Penyelidikan dan penyidikan kejahatan seperti ini tidak mengenal daluwarsa dan negara harus segera menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM masa lalu sesuai dengan standar hukum internasional. Kedua, dakwaan yang disusun oleh jaksa dalam IPT 65 didasarkan pada hasil penelitian seputar Peristiwa 1965-1966 yang memiliki kredibilitas akademik, termasuk pula di dalamnya laporan hasil penyelidikan dari lembaga resmi seperti Komnas HAM. Ketiga, pengadilan digelar dengan prinsip mendengarkan kesemua pihak dan melibatkan berbagai figur yang kapasitas dan reputasinya diakui dalam dunia hukum HAM internasional. Reputasi mereka yang terlibat menjadi semacam garansi bahwa forum IPT 65 bukanlah forum dagelan sebagaimana secara sinis dikatakan mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D. Para hakim yang memeriksa dalam sidang IPT misalnya, adalah hakim yang pernah terlibat dalam pengadilan kasus kejahatan serius.  Sir Georffrey Nice misalnya, adalah hakim yang pernah menjadi jaksa dan penuntut umum dalam peradilan mantan Presiden Serbia Slobodan Milosevic. Sementara itu Hakim Helen Jarvis pula seorang tokoh yang berkecimpung dalam penegakan HAM terkait kejahatan kemanusiaan dan genosida di Cambodia.

Adalah benar klaim Pemerintah Indonesia maupun sementara tokoh politik Indonesia yang dengan mendasarkan pada status hukum IPT 65 menyatakan putusan  IPT 65 sebagai tidak mengikat. Namun demikian, pendekatan yang semata formalistik dalam memandang keberadaan IPT 65 hanya akan berujung pada kegagalan dalam memahami  esensi keberadaan IPT dalam penyelesaian Peristiwa 1965-1966.  Alih-alih ditolak dengan alasan ‘tidak mengikat’, ‘bukan hukum’, ‘tidak resmi’ dan lain-lain alasan yang formalistis sifatnya,  latarbelakang keberadaan IPT 65 dan basis moral  yang dimilikinya seharusnya dipahami dan disikapi sebagai kritik dan masukan yang positif bagi perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Pemerintah Indonesia mestinya memahami bahwa apa yang dikemukakan dan diperiksa oleh IPT 65 merupakan persoalan HAM bersama komunitas dunia yang telah semakin terang diketahui oleh dunia internasional. Sikap reaktif yang ditunjukkan pemerintah Indonesi adalah tidak perlu mengingat apa yang diperiksa dan diputus IPT 65 bukanlah hal yang secara keseluruhan baru. Laporan Komnas HAM atas penyelidikan terhadap Peristiwa 1965-1966 sebagaimana diuraikan dalam tulisan ini pula menyebut Peristiwa 1965-1966 sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.  Pula rekomendasi yang dikeluarkan oleh IPT 65 sebenarnyalah berkeselarasan dengan apa yang direkomensasikan Komnas HAM.

IPT 65 sebenarnyalah merupakan respon diamnya negara atas pelanggaran HAM masa lalu yang tak kunjung terselesaikan. Pengadilan Rakyat seperti IPT 65 tidak akan terselenggara jika negara telah menyelesaikan persoalan yang sekian lama terbengkalai ini secara adil menurut hukum. Pernyataan bahwa IPT 65 adalah tidak perlu sebagaimana pernah dikatakan oleh Luhut Pandjaitan tak sepenuhnya salah, dengan catatan Indonesia memang menunjukkan kemauan dan kesungguhan menyelesaikan persoalan Peristiwa 1965-1966 ini. Penyelesaian melalui jalur politik dengan permintaan maaf dari negara pula akan membuat rekomendasi serupa yang dikeluarkan IPT 65 menjadi tak relevan. IPT 65 menjadi relevan justeru karena negara tak menunjukkan kesungguhan menyelesaikan persoalan Peristiwa 1965-1966 dengan berkeadilan sesuai dengan jalur hukum yang berlaku.

Penyelesaian kasus Peristiwa 1965-1966 adalah tanggung jawab negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia. Sebagai entitas hukum yang menjalankan kedaulatan rakyat menurut UUD 1945, negara mestilah hadir menghormati dan melindungi hak asasi dan kebebasan warga negara. Alih-alih merampasi hak dan kebebasan, perlindungan dan penghormatan haruslah diberikan oleh negara sebagaimana eksplisit dinyatakan dalam hukum dasar UUD 1945. Dalam hal terjadi pelanggaran HAM terlebih yang berat sifatnya seperti kejahatan kemanusiaan, negara berkewajiban untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan. Bergantinya pemerintahan tidak menghapuskan tanggung jawab negara untuk menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Pemerintah boleh berganti, namun negara tetap ada. Komitmen dan kesungguhan negara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu justeru menjadi pembeda suatu pemerintahan dengan pemerintahan terdahulu yang bermasalah. Tidak kunjung diselesaikannya Peristiwa 1965-1966 dengan tak ditindaklanjutinya rekomendasi Komnas HAM oleh karenanya adalah cerminan ketidakmauan negara untuk menghormati hak dan kebebasan asasi manusia yang menjadi legitimasi kekuasaan pemerintah.

Adalah benar bahwa putusan IPT 65 tak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dapat dipaksakan terhadap negara. Namun demikian, mandat IPT yang berasal dari aspirasi rakyat dan solidaritas internasional menjadikan putusan IPT mengikat negara secara moral. Walau tak mengikat secara hukum, harus diingat bahwa moral berada di atas hukum, yang oleh karenanya mestilah diindahkan dan diperhatikan. Alih-alih melihatnya sebagai mock trial, negara mestilah melihat IPT 65 sebagai perwujudan upaya rakyat dalam mencari keadilan atas pelanggaran HAM yang kunjung diselesaikan negara. Upaya rakyat dan komunitas untuk terpenuhinya HAM melalui berbagai forum baik nasional maupun internasional sebagaimana IPT 65 adalah hak dasar manusia yang harus dihormati oleh negara. Kekuatan moral yang melandasi IPT 65 dan eksistensinya sebagai bentuk gugatan rakyat terhadap ketidakmauan dan ketidakmampuan negara memenuhi kewajibannya untuk memberikan keadilan terhadap warga negara itulah yang seharusnya mengemuka dan diinsyafi oleh negara. Ia diinisiasi oleh rakyat yang dalam kehidupan negara demokrasi adalah pemilik kedaulatan yang tertinggi. Mengabaikan IPT dan bahkan menyebutnya sebagai sebuah dagelan semata karena alasan yang formalistik adalah pelecehan nilai-nilai keadilan, menghilangkan legitimasi moral eksistensi sebuah pemerintahan.

  1. Kesimpulan

Pesan yang dibawa oleh IPT 65 akan selalu gagal dimaknai oleh negara jika lembaga ini dilihat  dari sudut pandang yang semata legal formal. Reaksi negatif yang ditunjukkan oleh negara terhadap eksistensi dan putusan IPT 65 dengan mengaitkannya pada status hukum IPT 65 menunjukkan  betapa hukum dan keadilan hanya diyakini sebagai sesuatu yang melulu formal dan resmi. Negara lupa bahwa masyarakat dan rakyat adalah pemilik kedaulatan dan bahwa pelanggaran HAM terlebih yang berat sifatnya menjadi kepedulian komunitas dunia tanpa terbatasi oleh sekat negara. Alih-alih diabaikan karena statusnya,  IPT 65 sebagai respon atas performa negara dalam menghormati dan melindungi HAM sudah semestinya diterima sebagai kritik. Pandangan seperti ini mestinyalah diubah menjadi pandangan yang responsive dan akomodatif, memahami inti pesan dari IPT dan bukan semata selubung dan kemasan formalnya. Negara boleh dan bahkan harus menjadikan IPT 65 sebagai sesuatu yang tak relevan lagi tak penting bukan dengan cara mengabaikan lembaga ini berikut kerja-kerjanya, namun dengan melakukan langkah-langkah yang menjadi kewajiban konstitusional maupun kewajiban menurut hukum internasional guna menyelesaikan kasus Peristiwa 1965-1966.

Rujukan

Atmasasmita R, ‘Peristiwa G30S PKI Bukanlah Pelanggaran HAM Berat, Tapi Makar’ (Sindonews, 2016) <http://nasional.sindonews.com/read/1126225/18/peristiwa-g30s-pki-bukan-pelanggaran-ham-berat-tapi-makar-1469499446&gt; accessed 26 August 2016

Dommen AJ, ‘The Attempted Coup in Indonesia’ (1966) 25 The China Quarterly 144

‘DPR Setuju Pemerintah Tolak Minta Maaf Pada Korban ’65’ (Nusantaranews.co, 2016) <http://nusantaranews.co/dpr-setuju-pemerintah-tolak-minta-maaf-pada-korban-65/&gt; accessed 2 October 2016

‘Fadjroel: Labelisasi Komunis Dilakukan Oleh Sisa-Sisa Orde Baru’ (Kompas, 2014) <http://nasional.kompas.com/read/2014/07/04/17445591/fadjroel.labelisasi.komunis.dihidupkan.oleh.sisa-sisa.orde.baru&gt; accessed 12 October 2016

‘Gusdurian Dukung Hasil IPT Peristiwa 1965’ (Tempo.co, 2016) <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/07/23/078789879/gusdurian-dukung-hasil-ipt-peristiwa-1965&gt; accessed 10 August 2016

‘Impunitas’ (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014) <http://referensi.elsam.or.id/2014/09/impunitas/&gt; accessed 12 August 2016

International People’s Tribunal 1965, ‘Final Report of The IPT 1965: Findings and Documents of the IPT 1965’ (2016) <http://www.tribunal1965.org/final-report-of-the-ipt-1965/&gt;

‘Jokowi: Tidak Ada Rencana Dan Pikiran Saya Minta Maaf Kepada PKI’ (2016) <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/27/21322291/jokowi.tidak.ada.rencana.dan.pikiran.saya.minta.maaf.kepada.pki&gt; accessed 15 August 2016

‘Kemenlu: Putusan International’s People Tribunal 65 Tidak Perlu Diikuti’ (Tribunnews.com, 2016) <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/21/kemenlu-putusan-international-peoples-tribunal-65-tidak-perlu-diikuti&gt; accessed 5 August 2016

Knapp RA, Suharto: The Life and Legacy of Indonesia’s Second President: An Authorised Biography (Marshall Cavendish Corporation 2007)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ‘Pernyataan Komnas HAM Tentang Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa 1965-1966’ (2012) <http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dok-publikasi/EKSEKUTIF SUMMARY PERISTIWA 1965.pdf> accessed 1 August 2016

——, Ringkasan Eksekutif Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Komnasham RI 2014)

Lee OH, ‘Sukarno and the Pseudo-Coup of 1965: Ten Years Later’ (1976) 7 Journal of Southeast Asian Studies 119

Lindsay J, ‘Heirs to World Culture 1950-1965: An Introduction’ in Jennifer Lindsay and Maya HT Liem (eds), Heirs to World Culture: Being Indonesian 1950-1965 (KITLV Press 2012)

‘Luhut: Penyelenggara IPT 65 Pikirannya Bukan Indonesia Lagi’ (BBC Indonesia, 2015) <http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151111_indonesia_luhut&gt; accessed 2 October 2016

‘Mahfud MD: IPT Itu Pengadilan Dagelan’ (Suara Muhammadiyah, 2016) <http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/07/24/mahfud-md-ipt-itu-pengadilan-dagelan/&gt; accessed 12 October 2016

‘Mahfud MD: Putusan IPT Tidak Mengikat’ (Republika) <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/07/22/oaovk2365-mahfud-md-putusan-ipt-tidak-mengikat&gt; accessed 15 August 2016

Matsui Y, ‘Women’s International War Crimes Tribunal on Japan’s Military Sexual Slavery: Memory, Identity, and Society’, Japanese War Crimes: The Search for Justice (Transaction Publishers 2009)

‘MK Tolak Gugatan Uji Materill UU Pengadilan HAM’ (KOMPAS, 2016) <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/23/12453881/mk.tolak.gugatan.uji.materi.uu.pengadilan.ham&gt; accessed 5 October 2016

Musa AM, Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam Terhadap Isu-Isu Aktual (Serambi Ilmu Semesta 2014)

Nasution W, ‘Internasionalisasi Dan Politisasi Tragedi 65’ (RMOL.Co, 2016) <http://www.rmol.co/read/2016/07/22/254092/Internasionalisasi-dan-Politisasi-Tragedi-65-&gt; accessed 30 August 2016

‘Pengadilan Internasional Peristiwa 1965’ (Historia, 2016) <http://historia.id/modern/pengadilan-internasional-peristiwa-1965&gt; accessed 21 September 2016

Perjalanan Politik Gus Dur (Penerbit Buku KOMPAS 2010)

‘Putusan IPT Kasus 1965: “Negara Bersalah Atas 10 Kejahatan Berat”.’ (BBC Indonesia, 2016) <http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160720_indonesia_putusan_ipt1965&gt; accessed 10 August 2016

‘Putusan Pengadilan Rakyat 1965 Dibacakan Hari Ini’ (CNN Indonesia, 2016) <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160720113601-12-145820/putusan-pengadilan-rakyat-1965-dibacakan-hari-ini/&gt; accessed 10 September 2016

‘The Preamble’ (The International People’s Tribunal 1965) <http://www.tribunal1965.org/about/concept-note-on-international-peoples-tribunal-on-crimes-against-humanity-in-indonesia-1965/&gt; accessed 1 August 2016

[1] Makalah disampaikan dalam Konferensi Ke-6 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) yang diselenggarakan di Universitas Pasundan, Bandung pada 16-19 November 2016.

[2] Lektor pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto, pendiri dan koordinator Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia (2010-2014).

[3] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendefinisikan Peristiwa 1965-1966 sebagai “…suatu peristiwa tragedy kemanusiaan yang menjadi lembaran hitam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya kebijakan negara pada waktu itu untuk melakukan penumpasan terhadap para anggota dan pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap telah melakukan perlawanan terhadap negara.  Lihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ringkasan Eksekutif Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Komnasham RI 2014) 3.

[4] Lihat ‘Putusan Pengadilan Rakyat 1965 Dibacakan Hari Ini’ (CNN Indonesia, 2016) <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160720113601-12-145820/putusan-pengadilan-rakyat-1965-dibacakan-hari-ini/&gt; accessed 10 September 2016.  Untuk Putusan IPT 65 secara utuh, lihat International People’s Tribunal 1965, ‘Final Report of The IPT 1965: Findings and Documents of the IPT 1965’ (2016) <http://www.tribunal1965.org/final-report-of-the-ipt-1965/&gt;.

[5] Lihat ‘Putusan IPT Kasus 1965: “Negara Bersalah Atas 10 Kejahatan Berat”.’ (BBC Indonesia, 2016) <http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160720_indonesia_putusan_ipt1965&gt; accessed 10 August 2016.

[6] ‘Putusan Pengadilan Rakyat 1965 Dibacakan Hari Ini.’

[7] Dukungan dari kalangan masyarakat antaranya datang dari Komunitas Gusdurian, sebuah kelompok masyarakat pecinta dan perawat pemikiran mantan Presiden RI sekaligus tokoh organisasi Islam Nahdatul Ulama Abdurrahman Wahid. Sebagaimana IPT 65, kelompok ini meyakini telah terjadi kejahatan kemanusiaan dalam Peristiwa 1965-1966 dan berpendapat bahwa rekomendasi IPT berkeselarasan dengan mekanisme perdamaian dalam Islam, yakni penyelesaian berbasis pada korban dan tidak mentolerir adanya impunitas.  Lihat ‘Gusdurian Dukung Hasil IPT Peristiwa 1965’ (Tempo.co, 2016) <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/07/23/078789879/gusdurian-dukung-hasil-ipt-peristiwa-1965&gt; accessed 10 August 2016.

[8] Selain Peristiwa 1965-1966 terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang hingga kini tak juga terselesaikan seperti Penembak Misterius (Petrus), Peristiwa Talangsari, Tanjung Priok, serta kekerasan di Papua dan Timor-Timur. Mengenai hal ini bacalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ringkasan Eksekutif Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

[9] Alih-alih meminta maaf, Presiden Joko Widodo menegaskan penolakan pemerintah Republik Indonesia untuk meminta maaf kepada keluarga eks- PKI. Lihat ‘Jokowi: Tidak Ada Rencana Dan Pikiran Saya Minta Maaf Kepada PKI’ (2016) <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/27/21322291/jokowi.tidak.ada.rencana.dan.pikiran.saya.minta.maaf.kepada.pki&gt; accessed 15 August 2016.

[10] Juru bicara Kemenlu Armanatha mengatakan bahwa Indonesia memiliki ikerangka hukum sendiri untuk menyelesaikan Peristiwa 1965-1966 sehingga tak perlu mengikuti Putusan IPT 65. Lihat ‘Kemenlu: Putusan International’s People Tribunal 65 Tidak Perlu Diikuti’ (Tribunnews.com, 2016) <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/21/kemenlu-putusan-international-peoples-tribunal-65-tidak-perlu-diikuti&gt; accessed 5 August 2016.

[11] Lihat ‘Luhut: Penyelenggara IPT 65 Pikirannya Bukan Indonesia Lagi’ (BBC Indonesia, 2015) <http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151111_indonesia_luhut&gt; accessed 2 October 2016.

[12] Lihat ‘DPR Setuju Pemerintah Tolak Minta Maaf Pada Korban ’65’ (Nusantaranews.co, 2016) <http://nusantaranews.co/dpr-setuju-pemerintah-tolak-minta-maaf-pada-korban-65/&gt; accessed 2 October 2016.

[13] ‘Mahfud MD: IPT Itu Pengadilan Dagelan’ (Suara Muhammadiyah, 2016) <http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/07/24/mahfud-md-ipt-itu-pengadilan-dagelan/&gt; accessed 12 October 2016.

[14] ‘Mahfud MD: Putusan IPT Tidak Mengikat’ (Republika) <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/07/22/oaovk2365-mahfud-md-putusan-ipt-tidak-mengikat&gt; accessed 15 August 2016.

[15] Arthur J Dommen, ‘The Attempted Coup in Indonesia’ (1966) 25 The China Quarterly 144, 144.

[16] Oey Hong Lee, ‘Sukarno and the Pseudo-Coup of 1965: Ten Years Later’ (1976) 7 Journal of Southeast Asian Studies 119, 119.

[17] Retnowati Abdulgani Knapp, Suharto: The Life and Legacy of Indonesia’s Second President: An Authorised Biography (Marshall Cavendish Corporation 2007) 46.

[18] Diskursus resmi terkait peristiwa penculikan dan pembunuhan para perwira menyematkan kata ‘PKI’ di belakang akronim G30S menjadi ‘G30S/PKI’. Lihat Jennifer Lindsay, ‘Heirs to World Culture 1950-1965: An Introduction’ in Jennifer Lindsay and Maya HT Liem (eds), Heirs to World Culture: Being Indonesian 1950-1965 (KITLV Press 2012) 3.

[19] ‘Fadjroel: Labelisasi Komunis Dilakukan Oleh Sisa-Sisa Orde Baru’ (Kompas, 2014) <http://nasional.kompas.com/read/2014/07/04/17445591/fadjroel.labelisasi.komunis.dihidupkan.oleh.sisa-sisa.orde.baru&gt; accessed 12 October 2016.

[20] Perjalanan Politik Gus Dur (Penerbit Buku KOMPAS 2010) xix.

[21] Lihat Ali Masykur Musa, Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam Terhadap Isu-Isu Aktual (Serambi Ilmu Semesta 2014) 53. Harus dicatat bahwa  permintaan maaf Wahid dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pimpinan organisasi kemasyarakatan Nahdatul Ulama (NU) dan bukan dalam kapasitasnya sebagai Presiden.

[22] Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ringkasan Eksekutif Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat 3.

[23] Selengkapnya mengenai pernyataan Komnas HAM, lihatlah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ‘Pernyataan Komnas HAM Tentang Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa 1965-1966’ (2012) <http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dok-publikasi/EKSEKUTIF SUMMARY PERISTIWA 1965.pdf> accessed 1 August 2016.

[24] Yayori Matsui, ‘Women’s International War Crimes Tribunal on Japan’s Military Sexual Slavery: Memory, Identity, and Society’, Japanese War Crimes: The Search for Justice (Transaction Publishers 2009) 271.

[25] Kesalahpahaman yang fatal terhadap keberadaan IPT 65 antara lain tercermin dalam tulisan  Wildan Nasution yang  berjudul Internasionalisasi dan Politisasi Tragedi 65. Setelah menguraikan isi putusan IPT 65, Wildan membahas Mahkamah Internasional (International Court of Justice). Walau samasekali tak memberi eksplanasi mengenai keterkaitan antara IPT 65 dan ICJ, Wildan menarik konklusi bahwa terjadi internasionalisasi atas Peristiwa 1965-1966.  Ada kesan kuat Wildan tak memahami benar kedua lembaga ini dan tersesatkan semata karena keduanya, IPT 65 dan ICJ, berkedudukan di Den Haag, padahal antara IPT 65 dan ICJ tak ada keterkaitan sama sekali.  Lihat Wildan Nasution, ‘Internasionalisasi Dan Politisasi Tragedi 65’ (RMOL.Co, 2016) <http://www.rmol.co/read/2016/07/22/254092/Internasionalisasi-dan-Politisasi-Tragedi-65-&gt; accessed 30 August 2016.

[26] Pendapat yang menyatakan IPT 65 sebagai bagian dari Kerajaan Belanda secara tersirat datang  dari tulisan Romli Atmasasmita yang  menyatakan IPT sebagai campur tangan tak langsung Kerajaan Belanda. Pendapat Romli (yang pula rancu karena mencampuradukkan penculikan dan pembunuhan para perwira Angkatan Darat dan Peristiwa 1965-1966 yang terjadi sesudahnya) ini tidak tepat karena IPT bukanlah organ pemerintah Belanda. Pula, pemerintah Belanda tak memiliki kewenangan untuk melarang kegiatan IPT. Periksa  Romli Atmasasmita, ‘Peristiwa G30S PKI Bukanlah Pelanggaran HAM Berat, Tapi Makar’ (Sindonews, 2016) <http://nasional.sindonews.com/read/1126225/18/peristiwa-g30s-pki-bukan-pelanggaran-ham-berat-tapi-makar-1469499446&gt; accessed 26 August 2016.

[27] Status IPT sebagai stichting dapat diketahui dari situs resmi IPT 1965 dimana diumumkan di sana bahwa IPT 1965 menerima donasi yang dapat disalurkan pada sebuah rekening bank atas nama Stichting IPT 1965.

[28] Lihat ‘The Preamble’ (The International People’s Tribunal 1965) <http://www.tribunal1965.org/about/concept-note-on-international-peoples-tribunal-on-crimes-against-humanity-in-indonesia-1965/&gt; accessed 1 August 2016.

[29] Pasal 20 (3) UU Pengadilan HAM selengkapnya berbunyi “Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.” Pasal ini diujikan konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alasan ketidakjelasan rumusan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Namun demikian, MK menyatakan bahwa tidak ada persoalan inkonstitusionalitas pasal a quo. MK berpendapat persoalan yang ada adalah semata persoalan penerapan norma. Lihat ‘MK Tolak Gugatan Uji Materill UU Pengadilan HAM’ (KOMPAS, 2016) <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/23/12453881/mk.tolak.gugatan.uji.materi.uu.pengadilan.ham&gt; accessed 5 October 2016.

[30] Menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, impunitas adalah “…sebuah fakta yang secara sah memberikan pembebasan atau pengecualian dari tuntutan atau hukuman atau kerugian kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Biasanya ini terjadi dari penolakan atau kegagalan sebuah pemerintah untuk mengambil atau melaksanakan tindakan hukum kepada pelaku. Impunitas dapat juga berupa pemberian pengampunan dari pejabat pemerintah. Tindakan seperti ini juga merupakan penghinaan dan tidak disetujui dalam hukum internasional hak asasi manusia. Lihat ‘Impunitas’ (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014) <http://referensi.elsam.or.id/2014/09/impunitas/&gt; accessed 12 August 2016.

[31] Lihat ‘Pengadilan Internasional Peristiwa 1965’ (Historia, 2016) <http://historia.id/modern/pengadilan-internasional-peristiwa-1965&gt; accessed 21 September 2016.