PROSPEK PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT PERISTIWA 1965-1966 PASKA PUTUSAN INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL 1965[1]

Oleh : Manunggal K. Wardaya

Download PDF

 

  1. Pendahuluan

Pada akhir Juli 2016, International People’s Tribunal 1965 (selanjutnya IPT 65) yang berkedudukan di Den Haag menyatakan pemerintah Indonesia bersalah atas serangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang terjadi dalam peristiwa 1965-1966.[2] Dinyatakan  oleh IPT 65 bahwa pemerintah Indonesia bertangung jawab atas serangkaian pelanggaran HAM berat yang terjadi antaranya pembunuhan, pemerkosaan, penghilangan paksa, dan perbudakan terhadap mereka yang dianggap anggota maupun simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Untuk itu IPT 65 meminta Pemerintah Indonesia untuk meminta maaf kepada para korban maupun dan keluarganya. Tidak hanya itu, IPT 65 pula meminta Pemerintah Indonesia untuk membawa  mereka yang bertanggung jawab ke Pengadilan. Continue reading

Advertisements