Category: Perkuliahan FH UNSOED


Wawancara terhadap saya oleh Voice of America, sesaat setelah diskusi mengenai prospek penyelesaian pelanggaran HAM berat 1965-1966 di Universitas Airlangga, Surabaya.

Advertisements
Tulisan dimuat dalam buku PANCASILA SEBAGAI REALITAS, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016

1.     PENDAHULUAN

Bagi bangsa Indonesia, keyakinan akan adanya Tuhan adalah sesuatu yang teramat sentral. Keyakinan ini bersemayam tak saja dalam ruang privat hati sanubari manusia-manusianya sebagai individu namun pula dalam kesadarannya yang kolektif dalam kehidupan berorganisasi negara. Relijiusitas bangsa Indonesia tercermin dalam alinea ke-tiga Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan kemerdekaan Indonesia sebagai “…berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa…”. Tak saja mengakui campurtangan Tuhan dalam pencapaian kemerdekaan, alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 menegaskan kehendak bangsa Indonesia untuk meneguhkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu dari lima sila (prinsip) yang mendasari kehidupan bernegara Indonesia, Pantja-Sila.[1] Betapapun signifikan  eksistensi Tuhan dalam kehidupan bernegara sebagaimana dikemukakan di atas, keberagamaan tak lantas dijadikan sebagai kewajiban warga oleh para founding fathers. Alih-alih demikian, memeluk agama dan kepercayaan sebagai wujud pengakuan adanya Tuhan diakui sebagai kemerdekaan tiap-tiap penduduk, pengakuan mana tertuang dalam Pasal 29 (2) UUD 1945.[2]

Dalam perjalanannya mengarungi kehidupan bernegara, beragama dan berkepercayaan yang merupakan hak konstitusional sebagaimana dikemukakan di atas seakan mengalami pergeseran menjadi kewajiban. Kesan ini dalam praktik di lapangan seakan menemukan kebenarannya antara lain dengan adanya kolom agama pada kartu penduduk yang seolah mesti diisi dengan agama ataupun kepercayaan tertentu. Walau sebenarnya tak ada ketentuan hukum apapun yang mengharuskan hal demikian, praktik yang telah berlangsung lama dalam birokrasi kependudukan tersebut seakan mengkonfirmasi adanya kewajiban ini.[3] Tak saja keberagamaan yang seakan telah berubah menjadi kewajiban, ada kesan bahwa keberagamaan di Indonesia hanya dapat dinikmati terbatas pada agama dan atau keyakinan yang diakui oleh negara. Kesan seperti ini menurut Todung Mulya Lubis bermula buka dari Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Disebutkannya  sejumlah agama yang dipeluk penduduk di Indonesia dalam bagian penjelasan perundangan ini menimbulkan anggapan bahwa memang hanya agama-agama yang disebutkan itulah yang diakui di Indonesia.[4] Walaupun pula telah dibantah kebenarannya, kesan seperti itu semakin sukar dihilangkan dan bahkan semakin dipercaya sebagai ‘hukumnya’ manakala fakta di lapangan justeru mengkonfirmasi hal sebaliknya.[5]   Continue reading

Full version Dari Artikel Yang Dimuat Dalam Kolom WACANA Suara Merdeka, 5 Desember 2014

online version bisa dibaca di sini

Download Versie PDF

Kalangan pemerhati dan pegiat HAM  tanah air dikejutkan dengan berita pembebasan bersyarat yang diterima Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana kasus pembunuhan  aktivis HAM Munir.Sebagaimana diketahui, Pollycarpus dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap pembela HAM Munir Said Thalib yang tengah dalam penerbangan menuju Negeri Belanda pada 2004 silam. Di tengah tuntutan untuk menuntaskan kasus Munir dengan mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa pidana tersebut, pembebasan bersyarat Polly dipandang sebagai sinyal buruk penegakan HAM di Indonesia. Tulisan ini meninjau pembebasan bersyarat Pollycarpus  dari sudut pandang  hukum hak asasi manusia.

Adalah hak setiap orang yang tengah menjalani pidana untuk mendapat pembebasan bersyarat. Dalam konteks negara hukum Indonesia, hal ini bukan sesuatu yang berada di ranah wacana, namun sungguh-sungguh telah menjadi ketentuan peraturan perundangan, telah ketentuan hukum yang berlaku, hukum positif. UU Pemasyarakatan dalam Penjelasan Pasal 12 huruf k menyebutkan pada intinya bahwa pembebasan bersyarat adalah pembebasan narapidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya  dua pertiga masa pidana dengan ketentuan dua pertiga itu tidak boleh kurang dari 9 bulan.  Rumusan yang lebih kurang sama dijumpai dalam Pasal 1 ayat (2) Permenhukham No.1 Tahun 2007  tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.  Dalam Permenhukham inilah dicantumkan berbagai alasan baik substantif maupun administratif. Continue reading

File UUD 1945 dalam bahasa Inggris. Silakan di download di sini.

Situs Penunjang Skripsi

Situs yang menunjang skripsi di bidang Hukum Hak Asasi Manusia

Mahasiswa Peserta Kuliah HUKUM TATA NEGARA Kelas D (Paralel) agar membaca artikel berjudul PERUBAHAN KONSTITUSI MELALUI PUTUSAN MK. Selanjutnya agar mahasiswa membuat resume singkat tidak lebih dari satu halaman folio yang berisi intisari dari artikel tersebut. Resume agar menggunakan bahasa sendiri, ditulis tangan dan dibawa pada perkuliahan HTN yang akan datang.

klik di sini untuk mendownload artikel dalam format PDF serta klik di sini untuk mendownload Jurnal Konstitusi yang memuat artikel tersebut.

Please spread the news::::

Mahasiswa peserta kuliah HUKUM HAM  Kelas GABUNGAN agar membaca dua (2) artikel mengenai Kovenan ICCPR dan ICESCR dalam link di bawah ini, kemudian masing-masing dibuat resume-nya dalam kertas sebuah kertas folio. Resume agar diberi nama, NIM, dan dikumpulkan paling lamt 20 Mei 2011

Adapun link artikel adalah sebagai berikut

Artikel mengenai kovenan ICCPR click di sini

Artikel mengenai kovenan ICESCR click di sini

Dengan membaca dan membuat resume ini, maka mahasiswa dianggap memahami kedua bacaan itu, sekaligus sebagai bahan ujian utama nantinya.  Please Spread The NEws

MKW

Sehubungan dengan kegiatan Workshop bersama Universitas Leiden, Nederland yang diikuti pengajar sejak 9-14 Januari 2010 di Semarang, maka perkuliahan Hukum HAM Non Reguler yang sedianya diadakan 9 Januari 2011 pukul 08:00 -10:00 WIB DITIADAKAN. Dikarenakan tidak memungkinkan adanya kuliah pengganti/tambahan, maka mahasiswa agar memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Mahasiswa mengisi absen di ruang transit dengan mengubungi petugas transit Sdr. Sohibun
  2. Mahasiswa agar mempelajari mekanisme monitoring Hak Asasi Manusia sebagaimana ditulis oleh Anton Pradjasto. Mekanisme Monitoring ini dapat didownload di sini
  3. Kaitannya dengan No. 2, mahasiswa agar membaca/mempelajari Protokol Tambahan I ICCPR. Instrumen ini dapat didownload dari situs ini. Klik Materi perkuliahan Hukum Hak Asasi Manusia di bagian lain situs ini untuk mendapatkannya.
  4. Mahasiswa agar membaca Protokol Tambahan II ICCPR mengenai Penghapusan Pidana Mati. Sebagaimana Protokol Tambahan I, maka Protokol Tambahan II juga dapat didownload dari situs ini dan atau dicari secara bebas di internet.

Semua yang diinstruksikan untuk dipelajari di atas akan menjadi bagian dari yang diujikan dalam Ujian Akhir Semester. Bagi mahasiswa yang ingin mendiskusikan hal di atas dapat melalui Forum Perkuliahan Manunggal K. Wardaya.

Demikian, agar informasi ini disebarluaskan pada sesama rekan mahasiswa yang lain.

 

Magelang, 7 Januari 2011

TTD

Manunggal K. Wardaya

Tugas Hukum HAM Non-Reguler

Mahasiswa Hukum HAM NON REGULER agar mengerjakan tugas berupa makalah dengan tema pembatasan hak asasi manusia. Dalam rangka itu, mahasiswa harus membaca artikel dari Herlambang Perdana Wiratraman mengenai DEROGASI DAN HAM. Artikel dapat didownload di sini 

Makalah ditulis dengan ketentuan sbb:

  1. Makalah mengambil bagian menarik dari artikel tersebut untuk kemudian dikembangkan dalam artikel.
  2. Mahasiswa agar mengangkat contoh sehari hari mengenai derogasi HAM.
  3. Format Makalah adalah Pendahuluan, Permasalahan, Pembahasan, Kesimpulan.
  4. Mahasiswa agar menggunakan instrumen hukum HAM internasional seperti DUHAM/UDHR, ICCPR, ICESCR, UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 dan berbagai dokumen maupun pustaka mengenai HAM .
  5. Tugas ini  dapat dikerjakan secara mandiri/perorangan maupun secara berkelompok  dengan ketentuan maksimal 2 orang. Tugas yang dikerjakan secara mandiri akan mendapat skor lebih dari perorangan. 
  6. Tugas harus dikirimkan berupa attachment via email pengajar yakni kuliahmanunggal@yahoo.com  . Tuliskan nama, NIM serta kelas pada Subject Email. Tugas harus sudah diterima di email pengajar pada 25 Desember 2010. Tugas yang diterima setelah tanggal tersebut akan mendapat pengurangan nilai 50%
  7. Mahasiswa agar membawa tugas dalam bentuk print out dalam perkuliahan 26 Desember 2010 untuk dipresentasikan. Untuk diingat, ketidakhadiran mahasiswa dalam presentasi akan mengurangi penilaian. Tugas tidak perlu disampul plastik, cukup distaple saja. Save the environment!.
  8. Diingatkan pada mahasiswa untuk menghindari melakukan tindakan plagiarism dengan copy paste dari sesama teman maupun dari internet maupun media apapun. Pelanggaran terhadap hal ini dikenakan nilai E.
  9. Untuk diperhatikan, Tugas adalah bagian dari penilaian, dengan nilai maksimal 20 persen. Dikerjakan atau tidaknya sebuah tugas adalah terpulang pada pilihan mahasiswa sendiri.

Untuk diperhatikan dan disebarluaskan.

12 Desember 2010

TTD

Mahasiswa Hukum HAM Kelas C yang belum mengumpulkan print out tugas Hukum HAM, masih dapat mengumpulkan print out sampai hari Rabu, 8 Desember 2010, di meja pengajar, Bagian Hukum Tata Negara FH UNSOED. Hal ini karena deadline yang seharusnya 7/12/10 adalah hari libur nasional. Ketentuan mengenai tugas dapat dilihat/dibaca di bagian lain Pengumuman di situs ini.

Untuk diperhatikan.

Purwokerto, 6/12/10

TTD

 

Manunggal K. Wardaya