Category: Perkuliahan FH UNSOED


EKONOMI DAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH: PERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA[1]

Oleh :

Manunggal K. Wardaya[2]

manunggal.wardaya@gmail.com

Download PDF 

  1. Pendahuluan

Industri keuangan syariah di tanah air menunjukkan perkembangan yang signifikan.  Secara angka, pada tahun 2017 terdapat 13 bank syariah penuh dan 21 bank syariah unit dan tak kurang dari 167 bank perkreditan syariah dengan total asset yang terkumpul adalah sekira 375 trilyun rupiah.[3]  Di sektor non perbankan, tercapai angka 34 % untuk  pertumbuhan pembiayaan syariah dan 3,68% untuk premi asuransi syariah.[4] Belum lagi sumber pendanaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan dari  dana sosial Islam seperti wakaf dan zakat.   Di pasar global, total aset keuangan syariah Indonesia menduduki peringkat ke-9 dari 10 negara di dunia dengan besar nilai asset sebesar 1,028 triliun.[5]  Diakui, pertumbuhan keuangan syariah baik di tingkat nasional maupun dunia sebagaimana digambarkan  di atas belum bisa dikatakan besar untuk Indonesia dengan populasi Muslim terbesar di dunia.[6] Dalam kesempatan peluncuran Komite Keuangan Syariah Nasional (KKSN) di Jakarta pada bulan Juli 2017, Presiden Joko Widodo bahkan menyatakan bahwa Indonesia seharusnya menjadi pusat keuangan syariah dunia.[7]   Continue reading

Advertisements

PROSPEK PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT PERISTIWA 1965-1966 PASKA PUTUSAN INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL 1965[1]

Oleh : Manunggal K. Wardaya

Download PDF

 

  1. Pendahuluan

Pada akhir Juli 2016, International People’s Tribunal 1965 (selanjutnya IPT 65) yang berkedudukan di Den Haag menyatakan pemerintah Indonesia bersalah atas serangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang terjadi dalam peristiwa 1965-1966.[2] Dinyatakan  oleh IPT 65 bahwa pemerintah Indonesia bertangung jawab atas serangkaian pelanggaran HAM berat yang terjadi antaranya pembunuhan, pemerkosaan, penghilangan paksa, dan perbudakan terhadap mereka yang dianggap anggota maupun simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Untuk itu IPT 65 meminta Pemerintah Indonesia untuk meminta maaf kepada para korban maupun dan keluarganya. Tidak hanya itu, IPT 65 pula meminta Pemerintah Indonesia untuk membawa  mereka yang bertanggung jawab ke Pengadilan. Continue reading

Wawancara terhadap saya oleh Voice of America, sesaat setelah diskusi mengenai prospek penyelesaian pelanggaran HAM berat 1965-1966 di Universitas Airlangga, Surabaya.

Tulisan dimuat dalam buku PANCASILA SEBAGAI REALITAS, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016

Download PDF

1.     PENDAHULUAN

Bagi bangsa Indonesia, keyakinan akan adanya Tuhan adalah sesuatu yang teramat sentral. Keyakinan ini bersemayam tak saja dalam ruang privat hati sanubari manusia-manusianya sebagai individu namun pula dalam kesadarannya yang kolektif dalam kehidupan berorganisasi negara. Relijiusitas bangsa Indonesia tercermin dalam alinea ke-tiga Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan kemerdekaan Indonesia sebagai “…berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa…”. Tak saja mengakui campurtangan Tuhan dalam pencapaian kemerdekaan, alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 menegaskan kehendak bangsa Indonesia untuk meneguhkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu dari lima sila (prinsip) yang mendasari kehidupan bernegara Indonesia, Pantja-Sila.[1] Betapapun signifikan  eksistensi Tuhan dalam kehidupan bernegara sebagaimana dikemukakan di atas, keberagamaan tak lantas dijadikan sebagai kewajiban warga oleh para founding fathers. Alih-alih demikian, memeluk agama dan kepercayaan sebagai wujud pengakuan adanya Tuhan diakui sebagai kemerdekaan tiap-tiap penduduk, pengakuan mana tertuang dalam Pasal 29 (2) UUD 1945.[2]

Dalam perjalanannya mengarungi kehidupan bernegara, beragama dan berkepercayaan yang merupakan hak konstitusional sebagaimana dikemukakan di atas seakan mengalami pergeseran menjadi kewajiban. Kesan ini dalam praktik di lapangan seakan menemukan kebenarannya antara lain dengan adanya kolom agama pada kartu penduduk yang seolah mesti diisi dengan agama ataupun kepercayaan tertentu. Walau sebenarnya tak ada ketentuan hukum apapun yang mengharuskan hal demikian, praktik yang telah berlangsung lama dalam birokrasi kependudukan tersebut seakan mengkonfirmasi adanya kewajiban ini.[3] Tak saja keberagamaan yang seakan telah berubah menjadi kewajiban, ada kesan bahwa keberagamaan di Indonesia hanya dapat dinikmati terbatas pada agama dan atau keyakinan yang diakui oleh negara. Kesan seperti ini menurut Todung Mulya Lubis bermula buka dari Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Disebutkannya  sejumlah agama yang dipeluk penduduk di Indonesia dalam bagian penjelasan perundangan ini menimbulkan anggapan bahwa memang hanya agama-agama yang disebutkan itulah yang diakui di Indonesia.[4] Walaupun pula telah dibantah kebenarannya, kesan seperti itu semakin sukar dihilangkan dan bahkan semakin dipercaya sebagai ‘hukumnya’ manakala fakta di lapangan justeru mengkonfirmasi hal sebaliknya.[5]   Continue reading

Full version Dari Artikel Yang Dimuat Dalam Kolom WACANA Suara Merdeka, 5 Desember 2014

online version bisa dibaca di sini

Download Versie PDF

Kalangan pemerhati dan pegiat HAM  tanah air dikejutkan dengan berita pembebasan bersyarat yang diterima Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana kasus pembunuhan  aktivis HAM Munir.Sebagaimana diketahui, Pollycarpus dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap pembela HAM Munir Said Thalib yang tengah dalam penerbangan menuju Negeri Belanda pada 2004 silam. Di tengah tuntutan untuk menuntaskan kasus Munir dengan mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa pidana tersebut, pembebasan bersyarat Polly dipandang sebagai sinyal buruk penegakan HAM di Indonesia. Tulisan ini meninjau pembebasan bersyarat Pollycarpus  dari sudut pandang  hukum hak asasi manusia.

Adalah hak setiap orang yang tengah menjalani pidana untuk mendapat pembebasan bersyarat. Dalam konteks negara hukum Indonesia, hal ini bukan sesuatu yang berada di ranah wacana, namun sungguh-sungguh telah menjadi ketentuan peraturan perundangan, telah ketentuan hukum yang berlaku, hukum positif. UU Pemasyarakatan dalam Penjelasan Pasal 12 huruf k menyebutkan pada intinya bahwa pembebasan bersyarat adalah pembebasan narapidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya  dua pertiga masa pidana dengan ketentuan dua pertiga itu tidak boleh kurang dari 9 bulan.  Rumusan yang lebih kurang sama dijumpai dalam Pasal 1 ayat (2) Permenhukham No.1 Tahun 2007  tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.  Dalam Permenhukham inilah dicantumkan berbagai alasan baik substantif maupun administratif. Continue reading

File UUD 1945 dalam bahasa Inggris. Silakan di download di sini.

Situs Penunjang Skripsi

Situs yang menunjang skripsi di bidang Hukum Hak Asasi Manusia

Mahasiswa Peserta Kuliah HUKUM TATA NEGARA Kelas D (Paralel) agar membaca artikel berjudul PERUBAHAN KONSTITUSI MELALUI PUTUSAN MK. Selanjutnya agar mahasiswa membuat resume singkat tidak lebih dari satu halaman folio yang berisi intisari dari artikel tersebut. Resume agar menggunakan bahasa sendiri, ditulis tangan dan dibawa pada perkuliahan HTN yang akan datang.

klik di sini untuk mendownload artikel dalam format PDF serta klik di sini untuk mendownload Jurnal Konstitusi yang memuat artikel tersebut.

Please spread the news::::

Mahasiswa peserta kuliah HUKUM HAM  Kelas GABUNGAN agar membaca dua (2) artikel mengenai Kovenan ICCPR dan ICESCR dalam link di bawah ini, kemudian masing-masing dibuat resume-nya dalam kertas sebuah kertas folio. Resume agar diberi nama, NIM, dan dikumpulkan paling lamt 20 Mei 2011

Adapun link artikel adalah sebagai berikut

Artikel mengenai kovenan ICCPR click di sini

Artikel mengenai kovenan ICESCR click di sini

Dengan membaca dan membuat resume ini, maka mahasiswa dianggap memahami kedua bacaan itu, sekaligus sebagai bahan ujian utama nantinya.  Please Spread The NEws

MKW

Sehubungan dengan kegiatan Workshop bersama Universitas Leiden, Nederland yang diikuti pengajar sejak 9-14 Januari 2010 di Semarang, maka perkuliahan Hukum HAM Non Reguler yang sedianya diadakan 9 Januari 2011 pukul 08:00 -10:00 WIB DITIADAKAN. Dikarenakan tidak memungkinkan adanya kuliah pengganti/tambahan, maka mahasiswa agar memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Mahasiswa mengisi absen di ruang transit dengan mengubungi petugas transit Sdr. Sohibun
  2. Mahasiswa agar mempelajari mekanisme monitoring Hak Asasi Manusia sebagaimana ditulis oleh Anton Pradjasto. Mekanisme Monitoring ini dapat didownload di sini
  3. Kaitannya dengan No. 2, mahasiswa agar membaca/mempelajari Protokol Tambahan I ICCPR. Instrumen ini dapat didownload dari situs ini. Klik Materi perkuliahan Hukum Hak Asasi Manusia di bagian lain situs ini untuk mendapatkannya.
  4. Mahasiswa agar membaca Protokol Tambahan II ICCPR mengenai Penghapusan Pidana Mati. Sebagaimana Protokol Tambahan I, maka Protokol Tambahan II juga dapat didownload dari situs ini dan atau dicari secara bebas di internet.

Semua yang diinstruksikan untuk dipelajari di atas akan menjadi bagian dari yang diujikan dalam Ujian Akhir Semester. Bagi mahasiswa yang ingin mendiskusikan hal di atas dapat melalui Forum Perkuliahan Manunggal K. Wardaya.

Demikian, agar informasi ini disebarluaskan pada sesama rekan mahasiswa yang lain.

 

Magelang, 7 Januari 2011

TTD

Manunggal K. Wardaya