Category: Perkuliahan FH UNSOED


Oleh :

Manunggal K. Wardaya

Download PDF 

 

1.     Pendahuluan

Kekuasaan cenderung menyimpang, dan kekuasaan yang bulat mutlak, yang tak terbatasi, pasti menyimpang.  Demikianlah kredo yang dicetuskan oleh Lord Acton yang begitu dikenal dalam ilmu politik dan kenegaraan. Secara konvensional, penyimpangan kuasa  dilakukan oleh mereka yang berada memegang kekuasaan politik dan tindakan tersebut insidental sifatnya. Tindakan berupa pembengkakan nilai proyek (mark up), penggusuran paksa, pungutan liar, penggelapan uang dan atau barang, maupun tindakan penyalahgunaan wewenang adalah sekedar beberapa contoh dari tindakan penyimpangan kuasa yang terbilang konvensional itu. Dalam hal ini, ide arbitrer pemegang kuasa akan sangat berperan dalam menentukan corak penyimpangan kuasa yang dilakukannya, dan tindakan tersebut bukanlah sesuatu permanen walau bisa saja dilakukan terus menerus.

Di samping formatnya yang konvensional sebagaimana disinggung di atas,  penyimpangan kuasa dalam relasinya dengan kekuasaan politik pula dapat terjadi secara sistematik dan lebih permanen sifatnya melalui hukum perundangan (laws). Penyimpangan model begini lebih halus sifatnya, dan oleh karena selubung legal yang menaunginya, korupsi kuasa seperti ini dirasakan sebagai suatu kebenaran/kewajaran alih-aliih sebagai suatu kesalahan atau bahkan ketidakadilan.  Dari sudut pandang ilmu politik, penyimpangan kuasa bersaranakan hukum sebenarnyalah bukanlah sesuatu yang aneh mengingat apapun format kekuasaan berpotensi untuk menyimpang, dan dengan demikian oleh karenanya tak terkecuali oleh karenanya kekuasaan dalam membentuk undang-undang (lawmaking power) sekalipun. Penyimpangan kuasa ini mereduksi tercapainya cita negara hukum yakni rule of law menjadi sekedar rule by law.  Hukum menjadi alat untuk mencapai kekuasaan, sebagai semata pembenar,  dan bukan didayagunakan untuk mencapai keadilan.

Dalam hukum ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden adalah dua lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat Undang-Undang (UU). Dikaitkan dengan  persoalan penyimpangan kuasa bersaranakan perundangan sebagaimana diuraikan di atas, dapat diasumsikan bahwa titik rawan untuk melakukan penyimpangan ada terdapat pada dua badan negara tersebut.  Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amandemen Undang-Undang Dasar (UUD 1945) yang dilaksanakan pada 1999 hingga 2002 adalah upaya untuk mereduksi korupsi kuasa melalui perundangan. Dengan kewenangan konstitusionalnya untuk menguji formil maupun materiil suatu UU terhadap UUD 1945, MK merupakan salah satu perwujudan prinsip pembatasan kekuasaam, suatu paham yang dikenal sebagai prinsip konstitusionalisme.[2] UU bentukan DPR setelah melalui pembahasan bersama dengan Presiden bukanlah sesuatu yang berlaku selamanya melainkan dapat diujikan baik formal maupun material jika dianggap bertentangan dengan UUD 1945.[3] Hingga kini, begitu banyak UU maupun bagian dari UU yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya kehilangan kekuatan hukum mengikat. Continue reading

Advertisements

EKONOMI DAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH: PERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA[1]

Oleh :

Manunggal K. Wardaya[2]

manunggal.wardaya@gmail.com

Download PDF 

  1. Pendahuluan

Industri keuangan syariah di tanah air menunjukkan perkembangan yang signifikan.  Secara angka, pada tahun 2017 terdapat 13 bank syariah penuh dan 21 bank syariah unit dan tak kurang dari 167 bank perkreditan syariah dengan total asset yang terkumpul adalah sekira 375 trilyun rupiah.[3]  Di sektor non perbankan, tercapai angka 34 % untuk  pertumbuhan pembiayaan syariah dan 3,68% untuk premi asuransi syariah.[4] Belum lagi sumber pendanaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan dari  dana sosial Islam seperti wakaf dan zakat.   Di pasar global, total aset keuangan syariah Indonesia menduduki peringkat ke-9 dari 10 negara di dunia dengan besar nilai asset sebesar 1,028 triliun.[5]  Diakui, pertumbuhan keuangan syariah baik di tingkat nasional maupun dunia sebagaimana digambarkan  di atas belum bisa dikatakan besar untuk Indonesia dengan populasi Muslim terbesar di dunia.[6] Dalam kesempatan peluncuran Komite Keuangan Syariah Nasional (KKSN) di Jakarta pada bulan Juli 2017, Presiden Joko Widodo bahkan menyatakan bahwa Indonesia seharusnya menjadi pusat keuangan syariah dunia.[7]   Continue reading

PROSPEK PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT PERISTIWA 1965-1966 PASKA PUTUSAN INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL 1965[1]

Oleh : Manunggal K. Wardaya

Download PDF

 

  1. Pendahuluan

Pada akhir Juli 2016, International People’s Tribunal 1965 (selanjutnya IPT 65) yang berkedudukan di Den Haag menyatakan pemerintah Indonesia bersalah atas serangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang terjadi dalam peristiwa 1965-1966.[2] Dinyatakan  oleh IPT 65 bahwa pemerintah Indonesia bertangung jawab atas serangkaian pelanggaran HAM berat yang terjadi antaranya pembunuhan, pemerkosaan, penghilangan paksa, dan perbudakan terhadap mereka yang dianggap anggota maupun simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Untuk itu IPT 65 meminta Pemerintah Indonesia untuk meminta maaf kepada para korban maupun dan keluarganya. Tidak hanya itu, IPT 65 pula meminta Pemerintah Indonesia untuk membawa  mereka yang bertanggung jawab ke Pengadilan. Continue reading

Wawancara terhadap saya oleh Voice of America, sesaat setelah diskusi mengenai prospek penyelesaian pelanggaran HAM berat 1965-1966 di Universitas Airlangga, Surabaya.

Tulisan dimuat dalam buku PANCASILA SEBAGAI REALITAS, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016

Download PDF

1.     PENDAHULUAN

Bagi bangsa Indonesia, keyakinan akan adanya Tuhan adalah sesuatu yang teramat sentral. Keyakinan ini bersemayam tak saja dalam ruang privat hati sanubari manusia-manusianya sebagai individu namun pula dalam kesadarannya yang kolektif dalam kehidupan berorganisasi negara. Relijiusitas bangsa Indonesia tercermin dalam alinea ke-tiga Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan kemerdekaan Indonesia sebagai “…berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa…”. Tak saja mengakui campurtangan Tuhan dalam pencapaian kemerdekaan, alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 menegaskan kehendak bangsa Indonesia untuk meneguhkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu dari lima sila (prinsip) yang mendasari kehidupan bernegara Indonesia, Pantja-Sila.[1] Betapapun signifikan  eksistensi Tuhan dalam kehidupan bernegara sebagaimana dikemukakan di atas, keberagamaan tak lantas dijadikan sebagai kewajiban warga oleh para founding fathers. Alih-alih demikian, memeluk agama dan kepercayaan sebagai wujud pengakuan adanya Tuhan diakui sebagai kemerdekaan tiap-tiap penduduk, pengakuan mana tertuang dalam Pasal 29 (2) UUD 1945.[2]

Dalam perjalanannya mengarungi kehidupan bernegara, beragama dan berkepercayaan yang merupakan hak konstitusional sebagaimana dikemukakan di atas seakan mengalami pergeseran menjadi kewajiban. Kesan ini dalam praktik di lapangan seakan menemukan kebenarannya antara lain dengan adanya kolom agama pada kartu penduduk yang seolah mesti diisi dengan agama ataupun kepercayaan tertentu. Walau sebenarnya tak ada ketentuan hukum apapun yang mengharuskan hal demikian, praktik yang telah berlangsung lama dalam birokrasi kependudukan tersebut seakan mengkonfirmasi adanya kewajiban ini.[3] Tak saja keberagamaan yang seakan telah berubah menjadi kewajiban, ada kesan bahwa keberagamaan di Indonesia hanya dapat dinikmati terbatas pada agama dan atau keyakinan yang diakui oleh negara. Kesan seperti ini menurut Todung Mulya Lubis bermula buka dari Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Disebutkannya  sejumlah agama yang dipeluk penduduk di Indonesia dalam bagian penjelasan perundangan ini menimbulkan anggapan bahwa memang hanya agama-agama yang disebutkan itulah yang diakui di Indonesia.[4] Walaupun pula telah dibantah kebenarannya, kesan seperti itu semakin sukar dihilangkan dan bahkan semakin dipercaya sebagai ‘hukumnya’ manakala fakta di lapangan justeru mengkonfirmasi hal sebaliknya.[5]   Continue reading

Full version Dari Artikel Yang Dimuat Dalam Kolom WACANA Suara Merdeka, 5 Desember 2014

online version bisa dibaca di sini

Download Versie PDF

Kalangan pemerhati dan pegiat HAM  tanah air dikejutkan dengan berita pembebasan bersyarat yang diterima Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana kasus pembunuhan  aktivis HAM Munir.Sebagaimana diketahui, Pollycarpus dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap pembela HAM Munir Said Thalib yang tengah dalam penerbangan menuju Negeri Belanda pada 2004 silam. Di tengah tuntutan untuk menuntaskan kasus Munir dengan mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa pidana tersebut, pembebasan bersyarat Polly dipandang sebagai sinyal buruk penegakan HAM di Indonesia. Tulisan ini meninjau pembebasan bersyarat Pollycarpus  dari sudut pandang  hukum hak asasi manusia.

Adalah hak setiap orang yang tengah menjalani pidana untuk mendapat pembebasan bersyarat. Dalam konteks negara hukum Indonesia, hal ini bukan sesuatu yang berada di ranah wacana, namun sungguh-sungguh telah menjadi ketentuan peraturan perundangan, telah ketentuan hukum yang berlaku, hukum positif. UU Pemasyarakatan dalam Penjelasan Pasal 12 huruf k menyebutkan pada intinya bahwa pembebasan bersyarat adalah pembebasan narapidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya  dua pertiga masa pidana dengan ketentuan dua pertiga itu tidak boleh kurang dari 9 bulan.  Rumusan yang lebih kurang sama dijumpai dalam Pasal 1 ayat (2) Permenhukham No.1 Tahun 2007  tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.  Dalam Permenhukham inilah dicantumkan berbagai alasan baik substantif maupun administratif. Continue reading

File UUD 1945 dalam bahasa Inggris. Silakan di download di sini.

Situs Penunjang Skripsi

Situs yang menunjang skripsi di bidang Hukum Hak Asasi Manusia

Mahasiswa Peserta Kuliah HUKUM TATA NEGARA Kelas D (Paralel) agar membaca artikel berjudul PERUBAHAN KONSTITUSI MELALUI PUTUSAN MK. Selanjutnya agar mahasiswa membuat resume singkat tidak lebih dari satu halaman folio yang berisi intisari dari artikel tersebut. Resume agar menggunakan bahasa sendiri, ditulis tangan dan dibawa pada perkuliahan HTN yang akan datang.

klik di sini untuk mendownload artikel dalam format PDF serta klik di sini untuk mendownload Jurnal Konstitusi yang memuat artikel tersebut.

Please spread the news::::

Mahasiswa peserta kuliah HUKUM HAM  Kelas GABUNGAN agar membaca dua (2) artikel mengenai Kovenan ICCPR dan ICESCR dalam link di bawah ini, kemudian masing-masing dibuat resume-nya dalam kertas sebuah kertas folio. Resume agar diberi nama, NIM, dan dikumpulkan paling lamt 20 Mei 2011

Adapun link artikel adalah sebagai berikut

Artikel mengenai kovenan ICCPR click di sini

Artikel mengenai kovenan ICESCR click di sini

Dengan membaca dan membuat resume ini, maka mahasiswa dianggap memahami kedua bacaan itu, sekaligus sebagai bahan ujian utama nantinya.  Please Spread The NEws

MKW