Category: Hukum Hak Asasi Manusia


Wawancara terhadap saya oleh Voice of America, sesaat setelah diskusi mengenai prospek penyelesaian pelanggaran HAM berat 1965-1966 di Universitas Airlangga, Surabaya.

Advertisements
Tulisan dimuat dalam buku PANCASILA SEBAGAI REALITAS, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016

1.     PENDAHULUAN

Bagi bangsa Indonesia, keyakinan akan adanya Tuhan adalah sesuatu yang teramat sentral. Keyakinan ini bersemayam tak saja dalam ruang privat hati sanubari manusia-manusianya sebagai individu namun pula dalam kesadarannya yang kolektif dalam kehidupan berorganisasi negara. Relijiusitas bangsa Indonesia tercermin dalam alinea ke-tiga Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan kemerdekaan Indonesia sebagai “…berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa…”. Tak saja mengakui campurtangan Tuhan dalam pencapaian kemerdekaan, alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 menegaskan kehendak bangsa Indonesia untuk meneguhkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu dari lima sila (prinsip) yang mendasari kehidupan bernegara Indonesia, Pantja-Sila.[1] Betapapun signifikan  eksistensi Tuhan dalam kehidupan bernegara sebagaimana dikemukakan di atas, keberagamaan tak lantas dijadikan sebagai kewajiban warga oleh para founding fathers. Alih-alih demikian, memeluk agama dan kepercayaan sebagai wujud pengakuan adanya Tuhan diakui sebagai kemerdekaan tiap-tiap penduduk, pengakuan mana tertuang dalam Pasal 29 (2) UUD 1945.[2]

Dalam perjalanannya mengarungi kehidupan bernegara, beragama dan berkepercayaan yang merupakan hak konstitusional sebagaimana dikemukakan di atas seakan mengalami pergeseran menjadi kewajiban. Kesan ini dalam praktik di lapangan seakan menemukan kebenarannya antara lain dengan adanya kolom agama pada kartu penduduk yang seolah mesti diisi dengan agama ataupun kepercayaan tertentu. Walau sebenarnya tak ada ketentuan hukum apapun yang mengharuskan hal demikian, praktik yang telah berlangsung lama dalam birokrasi kependudukan tersebut seakan mengkonfirmasi adanya kewajiban ini.[3] Tak saja keberagamaan yang seakan telah berubah menjadi kewajiban, ada kesan bahwa keberagamaan di Indonesia hanya dapat dinikmati terbatas pada agama dan atau keyakinan yang diakui oleh negara. Kesan seperti ini menurut Todung Mulya Lubis bermula buka dari Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Disebutkannya  sejumlah agama yang dipeluk penduduk di Indonesia dalam bagian penjelasan perundangan ini menimbulkan anggapan bahwa memang hanya agama-agama yang disebutkan itulah yang diakui di Indonesia.[4] Walaupun pula telah dibantah kebenarannya, kesan seperti itu semakin sukar dihilangkan dan bahkan semakin dipercaya sebagai ‘hukumnya’ manakala fakta di lapangan justeru mengkonfirmasi hal sebaliknya.[5]   Continue reading

Full version Dari Artikel Yang Dimuat Dalam Kolom WACANA Suara Merdeka, 5 Desember 2014

online version bisa dibaca di sini

Download Versie PDF

Kalangan pemerhati dan pegiat HAM  tanah air dikejutkan dengan berita pembebasan bersyarat yang diterima Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana kasus pembunuhan  aktivis HAM Munir.Sebagaimana diketahui, Pollycarpus dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap pembela HAM Munir Said Thalib yang tengah dalam penerbangan menuju Negeri Belanda pada 2004 silam. Di tengah tuntutan untuk menuntaskan kasus Munir dengan mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa pidana tersebut, pembebasan bersyarat Polly dipandang sebagai sinyal buruk penegakan HAM di Indonesia. Tulisan ini meninjau pembebasan bersyarat Pollycarpus  dari sudut pandang  hukum hak asasi manusia.

Adalah hak setiap orang yang tengah menjalani pidana untuk mendapat pembebasan bersyarat. Dalam konteks negara hukum Indonesia, hal ini bukan sesuatu yang berada di ranah wacana, namun sungguh-sungguh telah menjadi ketentuan peraturan perundangan, telah ketentuan hukum yang berlaku, hukum positif. UU Pemasyarakatan dalam Penjelasan Pasal 12 huruf k menyebutkan pada intinya bahwa pembebasan bersyarat adalah pembebasan narapidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya  dua pertiga masa pidana dengan ketentuan dua pertiga itu tidak boleh kurang dari 9 bulan.  Rumusan yang lebih kurang sama dijumpai dalam Pasal 1 ayat (2) Permenhukham No.1 Tahun 2007  tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.  Dalam Permenhukham inilah dicantumkan berbagai alasan baik substantif maupun administratif. Continue reading

Guna memperdalam pemahaman dan wawasan hak asasi manusia, mahasiswa disarankan untuk mengakses berbagai situs di bawah ini:

  1. Human Rights (Wikipedia)
  2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  3. Human Rights Watch
  4. Human Rights Working Group
  5. Human Rights Library
  6. Human Rights: The United Nations
  7. Human Rights Bodies
  8. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
  9. Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS)
  10. Amnesty International
  11. The United Nations
  12. Witness.org
  13. Sahabat Munir
  14. Hukum dan HAM (Radio Nederland Siaran Indonesia)

Past Exam Hukum HAM

  1. Soal Ujian Hukum HAM Sisipan 2008/2009

Bacaan perkuliahan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari dua Bagian, yakni Bagian I dan Bagian II.

Dalam sejarah hak asasi manusia, dikenal berbagai dokumen berupa piagam (charter) maupun deklarasi yang mempunyai makna penting dalam perkembangan hak asasi manusia.  Adalah penting bagi mahasiswa untuk memiliki dokumen-dokumen tersebut dan dibawa dalam perkuliahan untuk lebih memperdalam pemahaman mengenai perkembangan hak asasi manusia. Beberapa dokumen telah saya post di sini untuk didownload

  1. Magna Carta 
  2. US Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat)
  3. The Declaration of The Rights of Man and of the Citizen (Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negra, Perancis)

Instrumen Hukum

Mahasiswa wajib memiliki berbagai instrumen HAM baik nasional maupun internasional yang akan selalu digunakan dalam perkuliahan seperti di bawah ini

  1. The Universal Declaration on Human Rights (UDHR) (versi Bahasa Indonesia)
  2. The International Covenant on Economic Social And Cultural Rights (ICESCR) (versi Bahasa Indonesia)
  3. The International Covenant on Civil And Political Rights (ICCPR) (versi Bahasa Indonesia)
  4. First Optional Protocol To The International Covenant on Civil and Political Rights (versi Bahasa Indonesia)
  5. Second Optional Protocol To The International Covenant on Civil and Political Rights (Versi Bahasa Indonesia)
  6. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  7. UU.No.26. Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Untuk lebih memahami secara detail norma HAM internasional seperti yang terdapat dalam berbagai Perjanjian/Kovenan Internasional di atas, perlu dibaca berbagai komentar umum/ General Comment dan General Recommendation yang dikeluarkan oleh berbagai Badan HAM dari masing-masing Perjanjian HAM Internasional. Komentar umum ini barangkali akan terlalu banyak memakan kertas untuk dicetak, namun setidaknya mahasiswa bisa membacanya melalui layar komputer masing-masing. Silakan download di bawah:

Compilations of General Comments and General Recommendation Adopted By Human Rights Treaty Bodies

Penting juga untuk mempelajari Prinsip Limburg (Limburg Principles) dan Panduan Maastricht(Mastricht Guidelines) yang memberikan pemahaman mengenai pemenuhan Hak EKOSOB dan pelanggaran atas Hak Ekosob