Category: Tulisan


SELAYANG PANDANG MENGENAI NEGARA[1]

Oleh:

Manunggal K. Wardaya, S.H., LL.M[2]

  1. Pendahuluan

Bisa dikatakan, setiap dari kita terlahir dalam keadaan bernegara. Ketika kita lahir, telah ada berbagai jenis aturan yang mengatur kehidupan kita sebagai manusia, hukum mana dibentuk pula oleh organ negara. Kelahiran, perkawinan, dan kematian kita dicatat  dan diatur oleh negara. Nyawa dan segenap kepentingan kita berupa harta, kehormatan, benda dilindungi oleh hukum negara. Kepentingan hukum dalam membuat perjanjian dengan sesama warga lain, dan untuk melindungi kesepakatan kesepakatan yang telah terbikin sesama warga negara dijamin kepastiannya. Begitu kita lahir di dunia telah ada sistem hukum pewarisan yang mengatur relasi kita dengan manusia lain terkait harta warisan, ada aparat negara yang diangkat untuk memberi perlindungan pada kita, sekaligus untuk menindak kita jika kita mengganggu kepentingan orang. Untuk menegakkan aturan itu, ada manusia dan kelompok manusia yang memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan-aturan itu. Continue reading

Advertisements

UNDANG-UNDANG TERSENDIRI MENGENAI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT: PERLUKAH?[1]

Oleh: Manunggal K. Wardaya[2]

 

 

Download PDF 

manunggal.wardaya@gmail.com

0857 28 456 999

  1. Pendahuluan

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah badan negara menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sesuai UUD 1945, MPR memilki berbagai kewenangan diantaranya mengubah dan menetapkan UUD (Pasal 3 ayat 1). Kewenangan lainnya adalah untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 3 ayat 2), serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (Pasal 3 ayat 3).

Kewenangan MPR tersebut di atas berbeda dengan kewenangan yang dimiliki sebelum perubahan UUD 1945 yang dilakukan sejak 1999 hingga 2002.  Setelah perubahan, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden kecuali dalam keadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat 2 dan 3. UUD 1945 hasil perubahan menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sebuah perwujudan demokrasi dalam rekrutmen jabatan Presiden dan Wakil Presiden.  MPR pula tidak lagi menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi pedoman Presiden sebagai penerima mandat MPR. Lebih jauh, MPR tak lagi dikatakan sebagai lembaga tertinggi negara. Paham supremasi MPR sebelum perubahan UUD 1945 dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR dirubah menjadi paham supremasi konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Continue reading

EKONOMI DAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH: PERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA[1]

Oleh :

Manunggal K. Wardaya[2]

manunggal.wardaya@gmail.com

Download PDF 

  1. Pendahuluan

Industri keuangan syariah di tanah air menunjukkan perkembangan yang signifikan.  Secara angka, pada tahun 2017 terdapat 13 bank syariah penuh dan 21 bank syariah unit dan tak kurang dari 167 bank perkreditan syariah dengan total asset yang terkumpul adalah sekira 375 trilyun rupiah.[3]  Di sektor non perbankan, tercapai angka 34 % untuk  pertumbuhan pembiayaan syariah dan 3,68% untuk premi asuransi syariah.[4] Belum lagi sumber pendanaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan dari  dana sosial Islam seperti wakaf dan zakat.   Di pasar global, total aset keuangan syariah Indonesia menduduki peringkat ke-9 dari 10 negara di dunia dengan besar nilai asset sebesar 1,028 triliun.[5]  Diakui, pertumbuhan keuangan syariah baik di tingkat nasional maupun dunia sebagaimana digambarkan  di atas belum bisa dikatakan besar untuk Indonesia dengan populasi Muslim terbesar di dunia.[6] Dalam kesempatan peluncuran Komite Keuangan Syariah Nasional (KKSN) di Jakarta pada bulan Juli 2017, Presiden Joko Widodo bahkan menyatakan bahwa Indonesia seharusnya menjadi pusat keuangan syariah dunia.[7]   Continue reading

PROSPEK PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT PERISTIWA 1965-1966 PASKA PUTUSAN INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL 1965[1]

Oleh : Manunggal K. Wardaya

Download PDF

 

  1. Pendahuluan

Pada akhir Juli 2016, International People’s Tribunal 1965 (selanjutnya IPT 65) yang berkedudukan di Den Haag menyatakan pemerintah Indonesia bersalah atas serangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang terjadi dalam peristiwa 1965-1966.[2] Dinyatakan  oleh IPT 65 bahwa pemerintah Indonesia bertangung jawab atas serangkaian pelanggaran HAM berat yang terjadi antaranya pembunuhan, pemerkosaan, penghilangan paksa, dan perbudakan terhadap mereka yang dianggap anggota maupun simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Untuk itu IPT 65 meminta Pemerintah Indonesia untuk meminta maaf kepada para korban maupun dan keluarganya. Tidak hanya itu, IPT 65 pula meminta Pemerintah Indonesia untuk membawa  mereka yang bertanggung jawab ke Pengadilan. Continue reading

Wawancara terhadap saya oleh Voice of America, sesaat setelah diskusi mengenai prospek penyelesaian pelanggaran HAM berat 1965-1966 di Universitas Airlangga, Surabaya.

Oleh : Manunggal K. Wardaya[2]

 

  1. Pendahuluan

Publikasi hasil penelitian maupun gasan dalam jurnal ilmiah (academic journal) adalah sesuatu hal yang teramat penting bagi seorang dosen. Publikasi adalah cerminan/refleksi kapasitas ilmu seorang dosen dalam menjalankan kewajiban melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma penelitian. Publikasi pula merupakan hal yang strategis karena memungkinkan  hasil-hasil pemikiran maupun penelitian untuk dijangkau/diketahui oleh komunitas akademik dalam skupnya yang lebih luas. Publikasi memungkinkan suatu hasil penelitian/gagasan menjadi rujukan bagi penelitian lain yang tengah maupun akan dilakukan serta menjadi referensi  dalam proses belajar mengajar dalam perkuliahan. Continue reading

Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema ‘Patriotisme Pemuda Masa Kini’ yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) pada 10 November 2016 di Purwokerto.

Download MS-Word di sini

Pada waktu muda mudi yang lain menemukan kekasihnya satu sama lain, aku mendekam dengan Das Capital (Soekarno, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia Ke-1)

Saya jadi aktivis itu terpaksa. Jika saat itu Indonesia sudah demokratis dan setara, saya lebih memilih jadi dosen menikmati buku-buku di Menara gading. (Budiman Sudjatmiko, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mantan tahanan politik Orde Baru)

 

  1. Pendahuluan

Kaum muda adalah suatu golongan dalam masyarakat yang selalu memainkan peran penting dalam perubahan sosial. Tak terkecuali di Indonesia, berbagai peristiwa politik besar yang terjadi di negeri ini bahkan sebelum kemerdekaan selalu melibatkan peran kaum muda dan pelajar.[1] Para pemuda tampil mempertanyakan kemapanan, mendobrak struktur sosial yang mengekang dan membelenggu diri dan masyarakatnya. Perintis Pers Nasional Tirto Adhi Soerjo (1880-1918), merintis karir di dunia kewartawanan di usia belasan dan mendirikan Medan Prijaji, penerbitan pers pribumi yang kritis terhadap kekuasaan kolonial. Pada tahun 1925, para pemuda pelajar di Negeri Belanda mencetuskan Manifesto Politik yang terang mencitakan terwujudnya suatu republik bernama Indonesia.[2] Seorang guru muda lulusan Haarlem bernama Tan Malaka (1897-1948) bergerak menggalang solidaritas internasional guna membebaskan Hindia dari imperialisme Belanda. Seorang remaja bernama Soekarno bergabung dalam Tri Koro Dharmo di usia belia dan kemudian menuliskan Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme sebuah tulisan yang menjadi salah satu blueprint negara Indonesia. Sumpah Pemuda pada 1928 dicetuskan kaum muda berbagai suku di tanah air, menegaskan tekad para pemuda untuk bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia di saat kekuasaan kolonial begitu hegemonik. Manakala kaum tua dilanda kebimbangan paska menyerahnya Jepang pada sekutu, para pemuda berhasil memaksa elit pergerakan nasional untuk mendeklarasikan kemerdekaan,  suatu epos yang dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok. Reformasi yang memaksa Soeharto berhenti dari kepresidenan (dan membuahkan antaranya perubahan konstitusi) pula merupakan hasil keringat, darah dan air mata kaum muda yang menginginkan kehidupan bernegara yang demokratis. Continue reading

Pidana Untuk Jessica

Unedited version dari artikel yang dimuat di kolom Wacana Suara Merdeka 13 Oktober 2016. Versi online dapat diakses di sini

14627923_10154120312903823_1677009101_nSidang peradilan kasus kematian I Wayan Mirna Salihin yang tewas setelah meminum kopi bercampur sianida semakin mendekati titik akhir. Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan tuntutannya  agar majelis hakim menyatakan terdakwa Jessica Kumala Wongso bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi masa tahanan. Tuntutan pidana yang disampaikan JPU tersebut berbeda dengan keinginan dan aspirasi keluarga Mirna. Dalam jumpa pers yang digelar guna menanggapi tuntutan JPU tersebut, pihak keluarga mengekspresikan ketidakpuasan atas tuntutan JPU. Keluarga meminta agar dijatuhkan pidana seberat-beratnya  pada Jessica yakni pidana mati atau paling tidak seumur hidup. Tulisan ini membahas persoalan rasa keadilan korban versus negara yang menyeruak di ujung sidang peradilan yang begitu menyita perhatian masyarakat tersebut. Continue reading

Teror Paris: Sebuah Renungan

Naskah Asli dari Artikel dimuat dalam kolom WACANA Suara Merdeka, 24 November 2015

20151124035601Berita itu saya ketahui tengah malam waktu Belanda 13 November 2015 melalui internet; penembakan brutal di Paris. Mengejutkan, mengagetkan. Lebih dari seratus manusia terbunuh. Pagi harinya, berita itu menjadi headline berbagai harian di Belanda. Koran Volkskrant misalnya, menulis besar-besar pada headline-nya; Schietpartij Parijs (Penembakan Paris), yang disambung dengan liputan komprehensif mengenai jumlah korban.  Semua media berita besar dunia tak ada yang lewat memberitakannya. Tak heran, serangan ini begitu dramatik, begitu banyak korban jatuh terbunuh, dan itu terjadi di salah satu pusat peradaban terpenting Eropa.

Dalam cuitan akun Twitter @BBCBreaking 14 November disebutkan ada 129 orang tewas, 352 terluka dan 99 lainnya dalam keadaan kritis. Aksi teror terjadi di setidaknya tiga titik berbeda; bom bunuh diri di luar stadion sepakbola Stade de France manakala tengah berlangsung pertandingan sepakbola persahabatan antara Perancis dan Jerman. Dua lainnya di gedung konser Bataclan dan sebuah tempat makan Petit Cambodge, dua tempat dimana korban begitu banyak berjatuhan. Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) mengaku bertanggungjawab atas teror bersenjata ini.  Walau memakan korban terbesar sepanjang sejarah Perancis, serangan terror ini bukan yang pertama terjadi di negeri wine itu.  Sebelumnya Januari lalu, kantor redaksi majalah Charlie Hebdo diserang sekawanan bersenjata dan menghabisi beberapa jurnalis secara sadistik. Situs berita Independent menyebut serangan ini adalah yang kedelapan setelah peristiwa teror di negeri itu Maret 2012 dimana tujuh orang terbunuh akibat penembakan yang dilakukan di Montauban dan Toulouse. Continue reading

Full version Dari Artikel Yang Dimuat Dalam Kolom WACANA Suara Merdeka, 5 Desember 2014

online version bisa dibaca di sini

Download Versie PDF

Kalangan pemerhati dan pegiat HAM  tanah air dikejutkan dengan berita pembebasan bersyarat yang diterima Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana kasus pembunuhan  aktivis HAM Munir.Sebagaimana diketahui, Pollycarpus dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap pembela HAM Munir Said Thalib yang tengah dalam penerbangan menuju Negeri Belanda pada 2004 silam. Di tengah tuntutan untuk menuntaskan kasus Munir dengan mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa pidana tersebut, pembebasan bersyarat Polly dipandang sebagai sinyal buruk penegakan HAM di Indonesia. Tulisan ini meninjau pembebasan bersyarat Pollycarpus  dari sudut pandang  hukum hak asasi manusia.

Adalah hak setiap orang yang tengah menjalani pidana untuk mendapat pembebasan bersyarat. Dalam konteks negara hukum Indonesia, hal ini bukan sesuatu yang berada di ranah wacana, namun sungguh-sungguh telah menjadi ketentuan peraturan perundangan, telah ketentuan hukum yang berlaku, hukum positif. UU Pemasyarakatan dalam Penjelasan Pasal 12 huruf k menyebutkan pada intinya bahwa pembebasan bersyarat adalah pembebasan narapidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya  dua pertiga masa pidana dengan ketentuan dua pertiga itu tidak boleh kurang dari 9 bulan.  Rumusan yang lebih kurang sama dijumpai dalam Pasal 1 ayat (2) Permenhukham No.1 Tahun 2007  tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.  Dalam Permenhukham inilah dicantumkan berbagai alasan baik substantif maupun administratif. Continue reading