Category: Tulisan


Oleh : Manunggal K. Wardaya[2]

 

  1. Pendahuluan

Publikasi hasil penelitian maupun gasan dalam jurnal ilmiah (academic journal) adalah sesuatu hal yang teramat penting bagi seorang dosen. Publikasi adalah cerminan/refleksi kapasitas ilmu seorang dosen dalam menjalankan kewajiban melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma penelitian. Publikasi pula merupakan hal yang strategis karena memungkinkan  hasil-hasil pemikiran maupun penelitian untuk dijangkau/diketahui oleh komunitas akademik dalam skupnya yang lebih luas. Publikasi memungkinkan suatu hasil penelitian/gagasan menjadi rujukan bagi penelitian lain yang tengah maupun akan dilakukan serta menjadi referensi  dalam proses belajar mengajar dalam perkuliahan. Continue reading

Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema ‘Patriotisme Pemuda Masa Kini’ yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) pada 10 November 2016 di Purwokerto.

Download MS-Word di sini

Pada waktu muda mudi yang lain menemukan kekasihnya satu sama lain, aku mendekam dengan Das Capital (Soekarno, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia Ke-1)

Saya jadi aktivis itu terpaksa. Jika saat itu Indonesia sudah demokratis dan setara, saya lebih memilih jadi dosen menikmati buku-buku di Menara gading. (Budiman Sudjatmiko, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mantan tahanan politik Orde Baru)

 

  1. Pendahuluan

Kaum muda adalah suatu golongan dalam masyarakat yang selalu memainkan peran penting dalam perubahan sosial. Tak terkecuali di Indonesia, berbagai peristiwa politik besar yang terjadi di negeri ini bahkan sebelum kemerdekaan selalu melibatkan peran kaum muda dan pelajar.[1] Para pemuda tampil mempertanyakan kemapanan, mendobrak struktur sosial yang mengekang dan membelenggu diri dan masyarakatnya. Perintis Pers Nasional Tirto Adhi Soerjo (1880-1918), merintis karir di dunia kewartawanan di usia belasan dan mendirikan Medan Prijaji, penerbitan pers pribumi yang kritis terhadap kekuasaan kolonial. Pada tahun 1925, para pemuda pelajar di Negeri Belanda mencetuskan Manifesto Politik yang terang mencitakan terwujudnya suatu republik bernama Indonesia.[2] Seorang guru muda lulusan Haarlem bernama Tan Malaka (1897-1948) bergerak menggalang solidaritas internasional guna membebaskan Hindia dari imperialisme Belanda. Seorang remaja bernama Soekarno bergabung dalam Tri Koro Dharmo di usia belia dan kemudian menuliskan Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme sebuah tulisan yang menjadi salah satu blueprint negara Indonesia. Sumpah Pemuda pada 1928 dicetuskan kaum muda berbagai suku di tanah air, menegaskan tekad para pemuda untuk bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia di saat kekuasaan kolonial begitu hegemonik. Manakala kaum tua dilanda kebimbangan paska menyerahnya Jepang pada sekutu, para pemuda berhasil memaksa elit pergerakan nasional untuk mendeklarasikan kemerdekaan,  suatu epos yang dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok. Reformasi yang memaksa Soeharto berhenti dari kepresidenan (dan membuahkan antaranya perubahan konstitusi) pula merupakan hasil keringat, darah dan air mata kaum muda yang menginginkan kehidupan bernegara yang demokratis. Continue reading

Pidana Untuk Jessica

Unedited version dari artikel yang dimuat di kolom Wacana Suara Merdeka 13 Oktober 2016. Versi online dapat diakses di sini

14627923_10154120312903823_1677009101_nSidang peradilan kasus kematian I Wayan Mirna Salihin yang tewas setelah meminum kopi bercampur sianida semakin mendekati titik akhir. Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan tuntutannya  agar majelis hakim menyatakan terdakwa Jessica Kumala Wongso bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi masa tahanan. Tuntutan pidana yang disampaikan JPU tersebut berbeda dengan keinginan dan aspirasi keluarga Mirna. Dalam jumpa pers yang digelar guna menanggapi tuntutan JPU tersebut, pihak keluarga mengekspresikan ketidakpuasan atas tuntutan JPU. Keluarga meminta agar dijatuhkan pidana seberat-beratnya  pada Jessica yakni pidana mati atau paling tidak seumur hidup. Tulisan ini membahas persoalan rasa keadilan korban versus negara yang menyeruak di ujung sidang peradilan yang begitu menyita perhatian masyarakat tersebut. Continue reading

Teror Paris: Sebuah Renungan

Naskah Asli dari Artikel dimuat dalam kolom WACANA Suara Merdeka, 24 November 2015

20151124035601Berita itu saya ketahui tengah malam waktu Belanda 13 November 2015 melalui internet; penembakan brutal di Paris. Mengejutkan, mengagetkan. Lebih dari seratus manusia terbunuh. Pagi harinya, berita itu menjadi headline berbagai harian di Belanda. Koran Volkskrant misalnya, menulis besar-besar pada headline-nya; Schietpartij Parijs (Penembakan Paris), yang disambung dengan liputan komprehensif mengenai jumlah korban.  Semua media berita besar dunia tak ada yang lewat memberitakannya. Tak heran, serangan ini begitu dramatik, begitu banyak korban jatuh terbunuh, dan itu terjadi di salah satu pusat peradaban terpenting Eropa.

Dalam cuitan akun Twitter @BBCBreaking 14 November disebutkan ada 129 orang tewas, 352 terluka dan 99 lainnya dalam keadaan kritis. Aksi teror terjadi di setidaknya tiga titik berbeda; bom bunuh diri di luar stadion sepakbola Stade de France manakala tengah berlangsung pertandingan sepakbola persahabatan antara Perancis dan Jerman. Dua lainnya di gedung konser Bataclan dan sebuah tempat makan Petit Cambodge, dua tempat dimana korban begitu banyak berjatuhan. Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) mengaku bertanggungjawab atas teror bersenjata ini.  Walau memakan korban terbesar sepanjang sejarah Perancis, serangan terror ini bukan yang pertama terjadi di negeri wine itu.  Sebelumnya Januari lalu, kantor redaksi majalah Charlie Hebdo diserang sekawanan bersenjata dan menghabisi beberapa jurnalis secara sadistik. Situs berita Independent menyebut serangan ini adalah yang kedelapan setelah peristiwa teror di negeri itu Maret 2012 dimana tujuh orang terbunuh akibat penembakan yang dilakukan di Montauban dan Toulouse. Continue reading

Full version Dari Artikel Yang Dimuat Dalam Kolom WACANA Suara Merdeka, 5 Desember 2014

online version bisa dibaca di sini

Download Versie PDF

Kalangan pemerhati dan pegiat HAM  tanah air dikejutkan dengan berita pembebasan bersyarat yang diterima Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana kasus pembunuhan  aktivis HAM Munir.Sebagaimana diketahui, Pollycarpus dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap pembela HAM Munir Said Thalib yang tengah dalam penerbangan menuju Negeri Belanda pada 2004 silam. Di tengah tuntutan untuk menuntaskan kasus Munir dengan mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa pidana tersebut, pembebasan bersyarat Polly dipandang sebagai sinyal buruk penegakan HAM di Indonesia. Tulisan ini meninjau pembebasan bersyarat Pollycarpus  dari sudut pandang  hukum hak asasi manusia.

Adalah hak setiap orang yang tengah menjalani pidana untuk mendapat pembebasan bersyarat. Dalam konteks negara hukum Indonesia, hal ini bukan sesuatu yang berada di ranah wacana, namun sungguh-sungguh telah menjadi ketentuan peraturan perundangan, telah ketentuan hukum yang berlaku, hukum positif. UU Pemasyarakatan dalam Penjelasan Pasal 12 huruf k menyebutkan pada intinya bahwa pembebasan bersyarat adalah pembebasan narapidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya  dua pertiga masa pidana dengan ketentuan dua pertiga itu tidak boleh kurang dari 9 bulan.  Rumusan yang lebih kurang sama dijumpai dalam Pasal 1 ayat (2) Permenhukham No.1 Tahun 2007  tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.  Dalam Permenhukham inilah dicantumkan berbagai alasan baik substantif maupun administratif. Continue reading

Trio Macan dan Kebebasan Berpendapat

Versie original artikel yang dimuat di Suara Merdeka 10 November 2014. Klik di sini untuk membaca versi online

Download PDF

Tiga orang yang diduga admin akun jejaring sosial Twitter Triomacan2000 baru-baru ini ditangkap pihak kepolisian. Ketiganya masing-masing  Raden Nuh, Edy Syahputra, dan Hari Koeshardjono diamankan pihak berwajib terkait dugaan pemerasan terhadap petinggi PT Telkom. Sebelumnya  di kalangan tweople (sebutan untuk pengguna Twitter) akun anonim ini dikenal  lewat aneka cuitannya terkait  isu-isu  politik aktual serta bahkan tak segan mengangkat berbagai isu suku ras dan agama (SARA). Penangkapan yang terjadi tak lama setelah ditangkapnya seseorang bernama Arsyad yang mengungggah gambar-gambar yang diduga mengandung unsur pornografi dan atau penghinaan terhadap figur Joko Widodo (yang kini Presiden RI) menjadi hal menarik perhatian publik. Sejauh manakah hukum mampu menjangkau persoalan ini dan bilamana? Tulisan ini adalah analisa singkat terhadap fenomena ini. Continue reading

Full version dari artikel yang dimuat di Koran SINDO 15 Oktober 2013. Download versi PDF di sini 

Tanggal 10 Dzulhijjah tiap tahunnya umat Islam di seluruh penjuru dunia merayakan Hari Raya Iedul Adha atau yang disebut dengan Hari Raya Kurban. Dimaksudkan untuk mengenang ketaatan, kepasrahan, dan kesabaran Nabi Ibrahim dalam mengurbankan anaknya Ismail demi menjalankan perintah Sang Khalik, penyembelihan hewan ternak seperti kambing dan sapi pula dilaksanakan  oleh umat Islam di tanah air. Mengandung ajaran mulia akan kepatuhan dan ketakwaan terhadap perintah Tuhan sekaligus solidaritas sosial (melalui pendistribusian daging pada mereka yang berhak),  ibadah kurban dalam kehidupan bernegara demokrasi konstitusional tidak lagi hanya berada dalam wilayah keagamaan melainkan pula bagian dari penikmatan hak asasi manusia (HAM) yakni hak untuk memanifestasikan keberagamaan. Tulisan ini merupakan telaah  sinkronitas aturan agama dan pembatasan hak dalam hukum HAM dalam ibadah kurban . Continue reading

Ambang Kiamat Peradilan

Unedited version dari artikel yang dimuat di kolom WACANA Harian Suara Merdeka, 4 Oktober 2013

Versi online dapat dibaca di sini

Diduga menerima suap senilai 3 miliar terkait pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gunung Mas, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muchtar ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Penangkapan Akil terkait dugaan pelanggaran hukum ini bukan skandal pertama yang melibatkan hakim MK. Sebelumnya pada 2011 dugaan pemalsuan surat oleh salah seorang hakim MK juga pernah terjadi dan walaupun telah sampai dalam pengusutan oleh pihak kepolisian, kelanjutan kasus itu terkesan seperti ditelan angin. Tulisan ini merupakan refleksi atas integritas hakim dan ekspektasi yang melingkupi profesi ini di tengah semakin muramnya wajah penegakan hukum, terkhusus lembaga peradilan.

Independensi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar untuk dimiliki dalam setiap figur hakim yang kerap disebut sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Bebasnya lembaga peradilan dari campur tangan kekuasaan lain (eksekutif dan legislatif) adalah suatu keharusan, agar lembaga peradilan dengan para hakim di dalamnya dapat memutus dengan seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan keadilan.

Hakim adalah sebuah profesi yang terhormat lagi mulia. Menjadi hakim, orang haruslah  cakap bidang hukum, kearifan dalam falsafah keadilan, dan ketabahan atas segala godaan dan pressure yang bisa memengaruhi independensi diri maupun institusinya. Sebutan yang ditujukan padanya di berbagai negara menunjukkan betapa luhur dan mulianya profesi ini. Di Malaysia ia disebut sebagai “Tuan”. Di Australia dan banyak negara bagian di Amerika, di depan nama seorang hakim disematkan “Your Honour” dan bahkan “Justice” jika seorang menjadi hakim mahkamah agung (supreme court). Continue reading

Hak Hidup dan Pidana Mati

Versi unedited dari artikel yang dimuat di kolom WACANA Suara Merdeka, 19 September 2013. Versi online dapat dibaca di sini

Di Hari kebebasan Pers Dunia 3 Mei silam, kalangan jurnalis tanah air memeringati banyaknya jurnalis yang terampas hak hidupnya dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) mencatat tak kurang dari 55 jurnalis menjadi korban kekerasan sepanjang 2011-2012. Masih misteriusnya kasus terbunuhnya Munir dan aneka perampasan hak hidup dalam pelanggaran HAM berat masa lalu lainnya menjadi catatan tersendiri yang memprihatinkan jelang akhir pemerintahan Presiden SBY. Tulisan ini oleh karenanya hendak membahas mengenai hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun tersebut dan kontekstualitasnya dalam permasalahan kebangsaan dewasa ini. Tulisan ini dirasa relevan setelah Rakernas Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta  pidana mati bagi koruptor. Continue reading

Catatan: Tulisan ini dibuat untuk diikutsertakan pada lomba karya tulis dalam rangka Hari Bhayangkara yang diselenggarakan oleh Polres Banyumas pada tahun 2008. Tulisan ini mendapat Juara II.

Dimanakah Polisi ketika lampu lalu lintas mati di Purwokerto akhir-akhir ini? 085625786xx

SMS di atas adalah salah satu pesan pendek yang dimuat di kolom Suara Warga Harian Kompas Edisi Jawa Tengah, Sabtu 14 Juni 2008 halaman L. Isinya begitu menggelitik. Sang pengirim seolah gusar dan mempertanyakan polisi yang tak ada di saat ia seharusnya ada. Secara tersirat pengirim SMS menggugat polisi yang selalu ada manakala kehadirannya justeru tidak lebih dibutuhkan (dalam konteks SMS di atas adalah ketika lampu lalulintas berfungsi normal). SMS tersebut terbaca begitu singkat namun begitu kaya makna. Ia merefleksikan citra Polisi sebagaisosok yang kehadirannya begitu dinanti dan ditunggu, namun pada kesempatan yang lain acapkali menjadi sosok yang dibenci. Polisi yang dikenal dengan seragam cokelat dan sepatu hitamnya ternyata mempunyai citra yang beragam dalam benak masyarakat. Justeru karena itulah polisi selalu menarik untuk diperbincangkan. Saya hendak mendiskusikan citra polisi melalui sebuah kisah yang benar-benar pernahterjadi di bawah ini. Continue reading