Category: Majalah


Hikmah dari Peradilan Singkong

Artikel dimuat dalam Majalah JONG INDONESIA, No. 6 Mei 2012 Tahun III hal. 21-22. Download Majalah dalam format PDF di sini

Alkisah, tersebutlah seorang nenek yang mencuri singkong di pekarangan milik sebuah perusahaan. Dalam persidangan, nenek renta itu membela diri bahwa perbuatannya tersebut dilakukan karena keterpaksaan. Anaknya tengah sakit keras, dan sang cucu dilanda lapar. Singkat cerita pengadilan menjatuhi pidana denda 1 juta rupiah atau penjara 2,5 tahun karena perbuatannya itu. Menariknya, hakim pada akhirnya mendenda para pengunjung sidang, agar turut menanggung pidana yang dijatuhkan pada nenek. Dalam waktu yang tak terlalu lama terkumpullah uang untuk sang nenek termasuk dari kantung sang hakim, yang digunakan untuk membayar pidana denda.  Sang nenek bebas dari nestapa penjara. Continue reading

Advertisements

Hukum: Penegak Moralitas?

Dimuat dalam majalah LEGAL REVIEW No. 43/Th IV/ 2006, hlm. 72-73

Manunggal K. Wardaya

Sebagian dari perbuatan yang terbilang sebagai kejahatan menurut hukum positif
adalah perbuatan yang oleh agama dinyatakan sebagai dosa. Mencuri, membunuh,
menganiaya, memfitnah, adalah perbuatan yang difahami sebagai perbuatan yang
tercela, sebagaimana dikatakan oleh kitab-kitab dan disabdakan oleh pemimpin
agama. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita mengancamkan
perbuatan-perbuatan seperti itu dengan sanksi berupa pidana (yang tentulah tak
enak) terhadap pelakunya. Di sisi lain, ada pula perbuatan yang meski dipandang
immoral, akan tetapi tidak dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan
boros, kikir, tidak pernah beribadah, hubungan seks muda mudi yang tak terikat
perkawinan, adalah perbuatan yang tercela, dosa menurut agama, namun tidak
dikenakan sanksi pidana. Tidak ada legislasi di negara ini, dan negara lain pada
umumnya yang mengkriminalisasi perbuatan boros, lalai untuk beribadah, hubungan
seks pra nikah sebagai perbuatan yang punishable. Continue reading

UU PKDRT: Melindungi Siapa?

Dimuat dalam majalah LEGAL REVIEW  No. 35/Th III/ Agustus 2005, hlm. 62-63 . Klik  di sini untuk mendapatkannya.

Manunggal K. Wardaya 

Undang-undang No 23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah diberlakukan sejak 22 September 2004. Di tengah isu maraknya kekerasan terhadap kaum hawa akhir-akhir ini, tercetus harapan bahwa UU ini akan efektif melindungi kaum perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian apakah UU PKDRT memang eksklusif dibuat untuk melindungi kaum perempuan sebagaimana dicobakesankan dalam berbagai diskusi dan sosialisasi UU ini? Tulisan ini hendak mempelajari pihak manakah sebenarnya yang hendak dilindungi oleh UU ini. Continue reading