Category: Majalah


UNDANG-UNDANG TERSENDIRI MENGENAI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT: PERLUKAH?[1]

Oleh: Manunggal K. Wardaya[2]

 

 

Download PDF 

manunggal.wardaya@gmail.com

0857 28 456 999

  1. Pendahuluan

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah badan negara menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sesuai UUD 1945, MPR memilki berbagai kewenangan diantaranya mengubah dan menetapkan UUD (Pasal 3 ayat 1). Kewenangan lainnya adalah untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 3 ayat 2), serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (Pasal 3 ayat 3).

Kewenangan MPR tersebut di atas berbeda dengan kewenangan yang dimiliki sebelum perubahan UUD 1945 yang dilakukan sejak 1999 hingga 2002.  Setelah perubahan, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden kecuali dalam keadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat 2 dan 3. UUD 1945 hasil perubahan menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sebuah perwujudan demokrasi dalam rekrutmen jabatan Presiden dan Wakil Presiden.  MPR pula tidak lagi menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi pedoman Presiden sebagai penerima mandat MPR. Lebih jauh, MPR tak lagi dikatakan sebagai lembaga tertinggi negara. Paham supremasi MPR sebelum perubahan UUD 1945 dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR dirubah menjadi paham supremasi konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Continue reading

Advertisements

Hikmah dari Peradilan Singkong

Artikel dimuat dalam Majalah JONG INDONESIA, No. 6 Mei 2012 Tahun III hal. 21-22. Download Majalah dalam format PDF di sini

Alkisah, tersebutlah seorang nenek yang mencuri singkong di pekarangan milik sebuah perusahaan. Dalam persidangan, nenek renta itu membela diri bahwa perbuatannya tersebut dilakukan karena keterpaksaan. Anaknya tengah sakit keras, dan sang cucu dilanda lapar. Singkat cerita pengadilan menjatuhi pidana denda 1 juta rupiah atau penjara 2,5 tahun karena perbuatannya itu. Menariknya, hakim pada akhirnya mendenda para pengunjung sidang, agar turut menanggung pidana yang dijatuhkan pada nenek. Dalam waktu yang tak terlalu lama terkumpullah uang untuk sang nenek termasuk dari kantung sang hakim, yang digunakan untuk membayar pidana denda.  Sang nenek bebas dari nestapa penjara. Continue reading

Hukum: Penegak Moralitas?

Dimuat dalam majalah LEGAL REVIEW No. 43/Th IV/ 2006, hlm. 72-73

Manunggal K. Wardaya

Download PDF

Sebagian dari perbuatan yang terbilang sebagai kejahatan menurut hukum positif

adalah perbuatan yang oleh agama dinyatakan sebagai dosa. Mencuri, membunuh,

menganiaya, memfitnah, adalah perbuatan yang difahami sebagai perbuatan yang

tercela, sebagaimana dikatakan oleh kitab-kitab dan disabdakan oleh pemimpin

agama. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita mengancamkan

perbuatan-perbuatan seperti itu dengan sanksi berupa pidana (yang tentulah tak

enak) terhadap pelakunya. Di sisi lain, ada pula perbuatan yang meski dipandang

immoral, akan tetapi tidak dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan

boros, kikir, tidak pernah beribadah, hubungan seks muda mudi yang tak terikat

perkawinan, adalah perbuatan yang tercela, dosa menurut agama, namun tidak

dikenakan sanksi pidana. Tidak ada legislasi di negara ini, dan negara lain pada

umumnya yang mengkriminalisasi perbuatan boros, lalai untuk beribadah, hubungan

seks pra nikah sebagai perbuatan yang punishable. Continue reading

UU PKDRT: Melindungi Siapa?

Dimuat dalam majalah LEGAL REVIEW  No. 35/Th III/ Agustus 2005, hlm. 62-63 . Klik  di sini untuk mendapatkannya.

Manunggal K. Wardaya 

Undang-undang No 23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah diberlakukan sejak 22 September 2004. Di tengah isu maraknya kekerasan terhadap kaum hawa akhir-akhir ini, tercetus harapan bahwa UU ini akan efektif melindungi kaum perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian apakah UU PKDRT memang eksklusif dibuat untuk melindungi kaum perempuan sebagaimana dicobakesankan dalam berbagai diskusi dan sosialisasi UU ini? Tulisan ini hendak mempelajari pihak manakah sebenarnya yang hendak dilindungi oleh UU ini. Continue reading