Category: Makalah Pembicara


STATE OBLIGATION TO RESOLVE PAST HUMAN RIGHTS ABUSES: AN OVERVIEW OF THE CASE OF THE 1965-1966 EVENTS IN INDONESIA[1]

By: Manunggal K. Wardaya[2]

Download PDF

  1. Introduction

Kuman Di Seberang Lautan Tampak, Gajah di Pelupuk Mata Tak Tampak (able to see a germ even across the sea, unable to see an elephant even in the eyelids) is an Indonesian proverb which describes someone who was unaware about things in his or her surroundings, yet very much concerned about other party’s affair however small it was. The aforementioned maxim really fit to describe the nescience of the vast majority of Indonesians over a dark page in the history of their own country. The racial extermination against the Jews in many parts of Europe during World War II might be a knowledge that has been widely known to many Indonesians particularly because the tragedy has long been a subject taught in schools. This, ironically, is not the case with the appalling killings of an estimated five hundred thousand or more suspected-leftists and or leftist sympathizers in Indonesia during the six months of October 1965 to March 1966.[3]

Even up to the writing of this paper,  the killings never became part of the formal history of the nation despite being reported as one of the worst mass murders of the 20th Century.[4] The massacres were known only to limited people of younger generation at least until the screening of The Act of Killing (TAoK) when they began to receive unprecedented massive attention from both the national and international communities.[5]

This paper will be discussing about a humanitarian tragedy that occurred in the Indonesia in the mid-1960’s popularly known as the 1965-1966 Events. The paper will not only be explaining about the events which caused so many casualties among Indonesian people,  but more importantly  things that have been done by the Indonesian government to settle the case.  In addition, the paper will propose strategies that can be done to push and or speed up the settlement of the case which in turn will expectedly bring justice to the victims of the events and or their families.

  1. The 1965-1966 Events: A Brief Description

TAoK, a title of the movie being discussed in the introductory section above, is not a usual film where the actors interactively play their roles as written down in the scenario. Anwar Congo, the central figure of the movie just had to act as himself and do precisely what he did toward anyone deemed  to be member and or sympathizer of the Partai Komunis Indonesia (Indonesian Communist Party, PKI) decades before its premiere at Toronto Film Festival in 2012.[6] Instead of showing remorse for what he did, Anwar proudly demonstrated various methods in executing his victims ranging from stabbing with a knife to strangling with stiff wire. Anwar was only one of thousands of anti-communist people who took part in the violence and his cruelty as depicted in TAoK was just a tiny fragment of an immense tragedy that struck Indonesia back in the mid-1960’s. Just as Anwar in North Sumatera, many people across the country at that time became extremely mad at the PKI after hearing the brutal murder of six top generals and a lieutenant in Jakarta and the rumour that put the party as the main suspect. Accusations held that the assassinations were carried out as part of a coup attempt to change the official State ideology from Pancasila to Communism and that the PKI were preparing to eliminate their political adversaries precisely as they did to the generals.[7] Although affiliation with the PKI was at that time lawful, the allegations that the party had committed inhumane acts against prominent figures in the Army had fuelled the anger of the masses who then vented their hatred toward anyone identified and or perceived to be members of the PKI.  Continue reading

Advertisements

SELAYANG PANDANG MENGENAI NEGARA[1]

Oleh:

Manunggal K. Wardaya, S.H., LL.M[2]

  1. Pendahuluan

Bisa dikatakan, setiap dari kita terlahir dalam keadaan bernegara. Ketika kita lahir, telah ada berbagai jenis aturan yang mengatur kehidupan kita sebagai manusia, hukum mana dibentuk pula oleh organ negara. Kelahiran, perkawinan, dan kematian kita dicatat  dan diatur oleh negara. Nyawa dan segenap kepentingan kita berupa harta, kehormatan, benda dilindungi oleh hukum negara. Kepentingan hukum dalam membuat perjanjian dengan sesama warga lain, dan untuk melindungi kesepakatan kesepakatan yang telah terbikin sesama warga negara dijamin kepastiannya. Begitu kita lahir di dunia telah ada sistem hukum pewarisan yang mengatur relasi kita dengan manusia lain terkait harta warisan, ada aparat negara yang diangkat untuk memberi perlindungan pada kita, sekaligus untuk menindak kita jika kita mengganggu kepentingan orang. Untuk menegakkan aturan itu, ada manusia dan kelompok manusia yang memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan-aturan itu. Continue reading

EKONOMI DAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH: PERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA[1]

Oleh :

Manunggal K. Wardaya[2]

manunggal.wardaya@gmail.com

Download PDF 

  1. Pendahuluan

Industri keuangan syariah di tanah air menunjukkan perkembangan yang signifikan.  Secara angka, pada tahun 2017 terdapat 13 bank syariah penuh dan 21 bank syariah unit dan tak kurang dari 167 bank perkreditan syariah dengan total asset yang terkumpul adalah sekira 375 trilyun rupiah.[3]  Di sektor non perbankan, tercapai angka 34 % untuk  pertumbuhan pembiayaan syariah dan 3,68% untuk premi asuransi syariah.[4] Belum lagi sumber pendanaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan dari  dana sosial Islam seperti wakaf dan zakat.   Di pasar global, total aset keuangan syariah Indonesia menduduki peringkat ke-9 dari 10 negara di dunia dengan besar nilai asset sebesar 1,028 triliun.[5]  Diakui, pertumbuhan keuangan syariah baik di tingkat nasional maupun dunia sebagaimana digambarkan  di atas belum bisa dikatakan besar untuk Indonesia dengan populasi Muslim terbesar di dunia.[6] Dalam kesempatan peluncuran Komite Keuangan Syariah Nasional (KKSN) di Jakarta pada bulan Juli 2017, Presiden Joko Widodo bahkan menyatakan bahwa Indonesia seharusnya menjadi pusat keuangan syariah dunia.[7]   Continue reading

PROSPEK PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT PERISTIWA 1965-1966 PASKA PUTUSAN INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL 1965[1]

Oleh : Manunggal K. Wardaya

Download PDF

 

  1. Pendahuluan

Pada akhir Juli 2016, International People’s Tribunal 1965 (selanjutnya IPT 65) yang berkedudukan di Den Haag menyatakan pemerintah Indonesia bersalah atas serangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang terjadi dalam peristiwa 1965-1966.[2] Dinyatakan  oleh IPT 65 bahwa pemerintah Indonesia bertangung jawab atas serangkaian pelanggaran HAM berat yang terjadi antaranya pembunuhan, pemerkosaan, penghilangan paksa, dan perbudakan terhadap mereka yang dianggap anggota maupun simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Untuk itu IPT 65 meminta Pemerintah Indonesia untuk meminta maaf kepada para korban maupun dan keluarganya. Tidak hanya itu, IPT 65 pula meminta Pemerintah Indonesia untuk membawa  mereka yang bertanggung jawab ke Pengadilan. Continue reading

Oleh : Manunggal K. Wardaya[2]

 

  1. Pendahuluan

Publikasi hasil penelitian maupun gasan dalam jurnal ilmiah (academic journal) adalah sesuatu hal yang teramat penting bagi seorang dosen. Publikasi adalah cerminan/refleksi kapasitas ilmu seorang dosen dalam menjalankan kewajiban melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma penelitian. Publikasi pula merupakan hal yang strategis karena memungkinkan  hasil-hasil pemikiran maupun penelitian untuk dijangkau/diketahui oleh komunitas akademik dalam skupnya yang lebih luas. Publikasi memungkinkan suatu hasil penelitian/gagasan menjadi rujukan bagi penelitian lain yang tengah maupun akan dilakukan serta menjadi referensi  dalam proses belajar mengajar dalam perkuliahan. Continue reading

Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema ‘Patriotisme Pemuda Masa Kini’ yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) pada 10 November 2016 di Purwokerto.

Download MS-Word di sini

Pada waktu muda mudi yang lain menemukan kekasihnya satu sama lain, aku mendekam dengan Das Capital (Soekarno, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia Ke-1)

Saya jadi aktivis itu terpaksa. Jika saat itu Indonesia sudah demokratis dan setara, saya lebih memilih jadi dosen menikmati buku-buku di Menara gading. (Budiman Sudjatmiko, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mantan tahanan politik Orde Baru)

 

  1. Pendahuluan

Kaum muda adalah suatu golongan dalam masyarakat yang selalu memainkan peran penting dalam perubahan sosial. Tak terkecuali di Indonesia, berbagai peristiwa politik besar yang terjadi di negeri ini bahkan sebelum kemerdekaan selalu melibatkan peran kaum muda dan pelajar.[1] Para pemuda tampil mempertanyakan kemapanan, mendobrak struktur sosial yang mengekang dan membelenggu diri dan masyarakatnya. Perintis Pers Nasional Tirto Adhi Soerjo (1880-1918), merintis karir di dunia kewartawanan di usia belasan dan mendirikan Medan Prijaji, penerbitan pers pribumi yang kritis terhadap kekuasaan kolonial. Pada tahun 1925, para pemuda pelajar di Negeri Belanda mencetuskan Manifesto Politik yang terang mencitakan terwujudnya suatu republik bernama Indonesia.[2] Seorang guru muda lulusan Haarlem bernama Tan Malaka (1897-1948) bergerak menggalang solidaritas internasional guna membebaskan Hindia dari imperialisme Belanda. Seorang remaja bernama Soekarno bergabung dalam Tri Koro Dharmo di usia belia dan kemudian menuliskan Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme sebuah tulisan yang menjadi salah satu blueprint negara Indonesia. Sumpah Pemuda pada 1928 dicetuskan kaum muda berbagai suku di tanah air, menegaskan tekad para pemuda untuk bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia di saat kekuasaan kolonial begitu hegemonik. Manakala kaum tua dilanda kebimbangan paska menyerahnya Jepang pada sekutu, para pemuda berhasil memaksa elit pergerakan nasional untuk mendeklarasikan kemerdekaan,  suatu epos yang dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok. Reformasi yang memaksa Soeharto berhenti dari kepresidenan (dan membuahkan antaranya perubahan konstitusi) pula merupakan hasil keringat, darah dan air mata kaum muda yang menginginkan kehidupan bernegara yang demokratis. Continue reading

Paper dipresentasikan pada Seminar Ilmiah Mahasiswa Se-Eropa 2 Juni 2012 di Wageningen Universiteit, Wageningen, The Netherlands

Oleh

Manunggal K Wardaya

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto, PhD Researcher pada Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen, The Netherlands

Email: m.wardaya@jur.ru.nl

Pendahuluan

Salah satu di antara berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara di tahun 2012 adalah kian maraknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Beraroma intoleransi beragama dan berkeyakinan, tindak kekerasan elemen masyarakat sipil yang terorganisir dalam wadah organisasi ini bukanlah hal baru, melainkan repetisi fenomena serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Setara Institute mencatat bahwa sepanjang 2009 hingga 2010 telah terjadi 286 tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama dimana 183 diantaranya adalah kasus dilakukan oleh aktor non-negara termasuk ormas. Lebih jauh, merujuk Kadiv Humas Mabes Polri Saud Usman Nasution sebagaimana dikutip Tempo (17/2/2012), pada tahun 2010 tercatat terjadi 50 kasus kekerasan ormas dengan Front Pembela Islam (FPI) sebagai ormas yang paling banyak melakukan kekerasan (29 kasus). Adapun VOA Indonesia dalam pemberitaannya (8/2/2012) mengutip kepolisian bahwa ormas yang paling banyak melakukan kekerasan adalah FPI, Forum Betawi Rempug, dan Barisan Muda Betawi. Continue reading

  [1]

Oleh: Manunggal K. Wardaya[2]

Download MS-Word

Pendahuluan

Salah satu muatan UUD 1945 hasil perubahan yang membedakannya dengan UUD sebelum perubahan adalah adanya muatan Hak Asasi Manusia. Tercantum dalam Bab tersendiri yakni Bab XA, UUD 1945 terbilang sebagai Konstitusi yang demokratis dan berpaham kedaulatan rakyat. Setelah Konstitusi RIS 1949, Indonesia kembali memiliki suatu hukum dasar yang bermuatan pengakuan HAM dengan cukup komprehensif. Jaminan dan pengakuan HAM ini meneguhkan Indonesia sebagai Negara demokrasi konstitusional, dimana hak dan kebebasan warga Negara dijamin akan dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan dimajukan oleh Negara. Bahwa kewenangan negara atas hak dan kebebasan warga dan setiap orang di dalam jurisdiksinya tidak lantas menjadi pembenar dilanggarnya hak dan kebebasan dasar manusia. Hak dan kebebasan itu dapatlah dibatasi, akan tetapi bukan karena kekuasaan, melainkan dengan hukum. Continue reading

Oleh :

Manunggal K. Wardaya[1] & Dwi Hapsari Retnaningrum[2]

Makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia I Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM), di Universitas Surabaya (UBAYA),  20-22 September 2011

Download MS Word

 

  1. 1.      Pendahuluan

Berbicara tentang kejahatan seakan tidak ada habis-habisnya, setiap hari selalu saja terjadi dan setiap media massa di tanah air bahkan mempunyai ruang khusus untuk melaporkan aneka kriminalitas. Di Jakarta saja sebagai contoh, media melaporkan bahwa angka kriminalitas menurun, akan tetapi secara kualitas justeru mengalami peningkatan[3] yang diindikasikan dengan maraknya kejahatan dengan senjata api dan penyerangan terhadap polisi[4].

Pelaku kejahatan makin beragam tingkat sosial dan usianya. Akan tetapi yang menjadi keprihatinan adalah kenyataan bahwa jumlah pelaku kejahatan anak di berbagai daerah menunjukkan peningkatan[5]. Komisi Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap tahun tak kurang dari 6000 anak berkonflik dengan hukum[6]. Fenomena ini bukan saja terjadi di Indonesia. Pada tahun 1995 bahkan Presiden Amerika Bill Clinton menyatakan bahwa kejahatan kekerasan oleh anak-anak sebagai kejahatan yang paling serius[7].

Kendati melakukan suatu perbuatan pidana yang sama dengan orang dewasa, seorang anak yang melakukan tindak pidana (berhadapan dengan hukum[8]) memerlukan penanganan berbeda. Hal ini  karena pada dasarnya seorang anak amat memerlukan perlindungan dikarenakan kondisi kejiwaan dan fisik mereka yang belum matang[9]. Laporan Commission on Safety and Abuse in America’s Prison menyebutkan bahwa kekerasan (di dalam penjara) tetap menjadi masalah serius dalam pemenjaraan di Amerika[10]. Anak-anak yang ditempatkan di penjara dewasa mendapatkan pukulan dua kali lebih banyak daripada anak-anak yang di penjara anak[11]. Demikian juga anak-anak yang berada di penjara dewasa  50% kemungkinannya diserang dengan senjata[12]. Mengingat di pundak merekalah masa depan bangsa diletakkan, visi untuk memperbaiki mereka agar kembali ke masyarakat haruslah dikedepankan.  Terlebih, perlindungan terhadap anak adalah amanat konstitusi UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi[13].

Di tanah air,  kondisi penanganan anak yang melakukan tindak pidana amat memprihatinkan. Banyak anak yang berhadapan dengan hukum harus ditahan dalam suatu tempat, tidak sebanding dengan jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada, sehingga tidak mengherankan apabila narapidana anak ada yang dititipkan pada LP dewasa[14]. Hal ini tidak sesuai dengan  norma hukum hak asasi manusia yang menghendaki pemisahan, antara narapidana laki-laki, perempuan serta narapidana anak[15]. Tidak dipatuhinya norma hukum ini dengan serius memiliki implikasi yang serius pada anak: apabila setelah keluar nanti, mereka akan bertambah jahat setelah menjalani pidana. Studi kriminologi menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat orang justeru mempelajari kejahatan, sebuah efek negatif dari prisonisasi. Continue reading

[1]

Oleh :

Manunggal K. Wardaya[2]

Download MS-Word 

       I.            PENDAHULUAN

Salah satu kebebasan dasar manusia dalam diskursus hak asasi manusia adalah kebebasan berpendapat  dan berekspresi (freedom of opinion and expression). Setiap manusia berhak atas kebebasan ini termasuk didalamnya kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan pemikiran  apapun bentuknya tanpa memandang batas-batas. Dinyatakan dalam Article 19 The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Article 19 The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), kebebasan ini menjadi syarat yang mutlak ada bagi terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas suatu pemerintahan yang pada gilirannya akan membawa pada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Pada level domestik, jaminan atas kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dijumpai dalam amandemen konstitusi. Pasal 28F UUD 1945 menegaskan  komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan mengakui hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam level undang-undang, kebebasan ini pula dijamin dalam Pasal 14 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.Adalah kewajiban negara menurut Pasal 40 ICCPR untuk melaporkan kebijakan hukum, praktik-praktik administrasi dan berbagai kebijakan sektoralnya kepada Human Rights Committe[3] terkait dengan pemenuhan kebebasan ini maupun pemulihannya jika kebebasan ini terlanggar. Dengan demikian, secara formal, segenap cabang kekuasaan negara baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudisial, serta aktor-aktor non-negara terikat untuk menghormati kebebasan ini pada level apapun.

Kebebasan berekspresi memiliki makna yang penting, karena kebebasan itu memungkinkan orang untuk eksis dan berkembang sebagai manusia yang utuh dan beradab. Informasi memungkinkan orang melakukan pilihan-pilihan dalam hidupnya, mengembangkan diri dengan ilmu pengetahuan, dan bertukar pikiran dengan sesama warga lainnya. Tanpa informasi, orang akan berada dalam kegelapan, mengakibatkan kehidupan yang tak berkwalitas sebagai manusia. Continue reading