Category: Makalah Pembicara


Oleh : Manunggal K. Wardaya[2]

 

  1. Pendahuluan

Publikasi hasil penelitian maupun gasan dalam jurnal ilmiah (academic journal) adalah sesuatu hal yang teramat penting bagi seorang dosen. Publikasi adalah cerminan/refleksi kapasitas ilmu seorang dosen dalam menjalankan kewajiban melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma penelitian. Publikasi pula merupakan hal yang strategis karena memungkinkan  hasil-hasil pemikiran maupun penelitian untuk dijangkau/diketahui oleh komunitas akademik dalam skupnya yang lebih luas. Publikasi memungkinkan suatu hasil penelitian/gagasan menjadi rujukan bagi penelitian lain yang tengah maupun akan dilakukan serta menjadi referensi  dalam proses belajar mengajar dalam perkuliahan. Continue reading

Advertisements

Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema ‘Patriotisme Pemuda Masa Kini’ yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) pada 10 November 2016 di Purwokerto.

Download MS-Word di sini

Pada waktu muda mudi yang lain menemukan kekasihnya satu sama lain, aku mendekam dengan Das Capital (Soekarno, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia Ke-1)

Saya jadi aktivis itu terpaksa. Jika saat itu Indonesia sudah demokratis dan setara, saya lebih memilih jadi dosen menikmati buku-buku di Menara gading. (Budiman Sudjatmiko, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mantan tahanan politik Orde Baru)

 

  1. Pendahuluan

Kaum muda adalah suatu golongan dalam masyarakat yang selalu memainkan peran penting dalam perubahan sosial. Tak terkecuali di Indonesia, berbagai peristiwa politik besar yang terjadi di negeri ini bahkan sebelum kemerdekaan selalu melibatkan peran kaum muda dan pelajar.[1] Para pemuda tampil mempertanyakan kemapanan, mendobrak struktur sosial yang mengekang dan membelenggu diri dan masyarakatnya. Perintis Pers Nasional Tirto Adhi Soerjo (1880-1918), merintis karir di dunia kewartawanan di usia belasan dan mendirikan Medan Prijaji, penerbitan pers pribumi yang kritis terhadap kekuasaan kolonial. Pada tahun 1925, para pemuda pelajar di Negeri Belanda mencetuskan Manifesto Politik yang terang mencitakan terwujudnya suatu republik bernama Indonesia.[2] Seorang guru muda lulusan Haarlem bernama Tan Malaka (1897-1948) bergerak menggalang solidaritas internasional guna membebaskan Hindia dari imperialisme Belanda. Seorang remaja bernama Soekarno bergabung dalam Tri Koro Dharmo di usia belia dan kemudian menuliskan Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme sebuah tulisan yang menjadi salah satu blueprint negara Indonesia. Sumpah Pemuda pada 1928 dicetuskan kaum muda berbagai suku di tanah air, menegaskan tekad para pemuda untuk bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia di saat kekuasaan kolonial begitu hegemonik. Manakala kaum tua dilanda kebimbangan paska menyerahnya Jepang pada sekutu, para pemuda berhasil memaksa elit pergerakan nasional untuk mendeklarasikan kemerdekaan,  suatu epos yang dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok. Reformasi yang memaksa Soeharto berhenti dari kepresidenan (dan membuahkan antaranya perubahan konstitusi) pula merupakan hasil keringat, darah dan air mata kaum muda yang menginginkan kehidupan bernegara yang demokratis. Continue reading

Paper dipresentasikan pada Seminar Ilmiah Mahasiswa Se-Eropa 2 Juni 2012 di Wageningen Universiteit, Wageningen, The Netherlands

Oleh

Manunggal K Wardaya

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto, PhD Researcher pada Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen, The Netherlands

Email: m.wardaya@jur.ru.nl

Pendahuluan

Salah satu di antara berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara di tahun 2012 adalah kian maraknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas). Beraroma intoleransi beragama dan berkeyakinan, tindak kekerasan elemen masyarakat sipil yang terorganisir dalam wadah organisasi ini bukanlah hal baru, melainkan repetisi fenomena serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Setara Institute mencatat bahwa sepanjang 2009 hingga 2010 telah terjadi 286 tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama dimana 183 diantaranya adalah kasus dilakukan oleh aktor non-negara termasuk ormas. Lebih jauh, merujuk Kadiv Humas Mabes Polri Saud Usman Nasution sebagaimana dikutip Tempo (17/2/2012), pada tahun 2010 tercatat terjadi 50 kasus kekerasan ormas dengan Front Pembela Islam (FPI) sebagai ormas yang paling banyak melakukan kekerasan (29 kasus). Adapun VOA Indonesia dalam pemberitaannya (8/2/2012) mengutip kepolisian bahwa ormas yang paling banyak melakukan kekerasan adalah FPI, Forum Betawi Rempug, dan Barisan Muda Betawi. Continue reading

  [1]

Oleh: Manunggal K. Wardaya[2]

Download MS-Word

Pendahuluan

Salah satu muatan UUD 1945 hasil perubahan yang membedakannya dengan UUD sebelum perubahan adalah adanya muatan Hak Asasi Manusia. Tercantum dalam Bab tersendiri yakni Bab XA, UUD 1945 terbilang sebagai Konstitusi yang demokratis dan berpaham kedaulatan rakyat. Setelah Konstitusi RIS 1949, Indonesia kembali memiliki suatu hukum dasar yang bermuatan pengakuan HAM dengan cukup komprehensif. Jaminan dan pengakuan HAM ini meneguhkan Indonesia sebagai Negara demokrasi konstitusional, dimana hak dan kebebasan warga Negara dijamin akan dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan dimajukan oleh Negara. Bahwa kewenangan negara atas hak dan kebebasan warga dan setiap orang di dalam jurisdiksinya tidak lantas menjadi pembenar dilanggarnya hak dan kebebasan dasar manusia. Hak dan kebebasan itu dapatlah dibatasi, akan tetapi bukan karena kekuasaan, melainkan dengan hukum. Continue reading

Oleh :

Manunggal K. Wardaya[1] & Dwi Hapsari Retnaningrum[2]

Makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia I Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM), di Universitas Surabaya (UBAYA),  20-22 September 2011

Download MS Word

 

  1. 1.      Pendahuluan

Berbicara tentang kejahatan seakan tidak ada habis-habisnya, setiap hari selalu saja terjadi dan setiap media massa di tanah air bahkan mempunyai ruang khusus untuk melaporkan aneka kriminalitas. Di Jakarta saja sebagai contoh, media melaporkan bahwa angka kriminalitas menurun, akan tetapi secara kualitas justeru mengalami peningkatan[3] yang diindikasikan dengan maraknya kejahatan dengan senjata api dan penyerangan terhadap polisi[4].

Pelaku kejahatan makin beragam tingkat sosial dan usianya. Akan tetapi yang menjadi keprihatinan adalah kenyataan bahwa jumlah pelaku kejahatan anak di berbagai daerah menunjukkan peningkatan[5]. Komisi Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap tahun tak kurang dari 6000 anak berkonflik dengan hukum[6]. Fenomena ini bukan saja terjadi di Indonesia. Pada tahun 1995 bahkan Presiden Amerika Bill Clinton menyatakan bahwa kejahatan kekerasan oleh anak-anak sebagai kejahatan yang paling serius[7].

Kendati melakukan suatu perbuatan pidana yang sama dengan orang dewasa, seorang anak yang melakukan tindak pidana (berhadapan dengan hukum[8]) memerlukan penanganan berbeda. Hal ini  karena pada dasarnya seorang anak amat memerlukan perlindungan dikarenakan kondisi kejiwaan dan fisik mereka yang belum matang[9]. Laporan Commission on Safety and Abuse in America’s Prison menyebutkan bahwa kekerasan (di dalam penjara) tetap menjadi masalah serius dalam pemenjaraan di Amerika[10]. Anak-anak yang ditempatkan di penjara dewasa mendapatkan pukulan dua kali lebih banyak daripada anak-anak yang di penjara anak[11]. Demikian juga anak-anak yang berada di penjara dewasa  50% kemungkinannya diserang dengan senjata[12]. Mengingat di pundak merekalah masa depan bangsa diletakkan, visi untuk memperbaiki mereka agar kembali ke masyarakat haruslah dikedepankan.  Terlebih, perlindungan terhadap anak adalah amanat konstitusi UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi[13].

Di tanah air,  kondisi penanganan anak yang melakukan tindak pidana amat memprihatinkan. Banyak anak yang berhadapan dengan hukum harus ditahan dalam suatu tempat, tidak sebanding dengan jumlah kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada, sehingga tidak mengherankan apabila narapidana anak ada yang dititipkan pada LP dewasa[14]. Hal ini tidak sesuai dengan  norma hukum hak asasi manusia yang menghendaki pemisahan, antara narapidana laki-laki, perempuan serta narapidana anak[15]. Tidak dipatuhinya norma hukum ini dengan serius memiliki implikasi yang serius pada anak: apabila setelah keluar nanti, mereka akan bertambah jahat setelah menjalani pidana. Studi kriminologi menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat orang justeru mempelajari kejahatan, sebuah efek negatif dari prisonisasi. Continue reading

[1]

Oleh :

Manunggal K. Wardaya[2]

Download MS-Word 

       I.            PENDAHULUAN

Salah satu kebebasan dasar manusia dalam diskursus hak asasi manusia adalah kebebasan berpendapat  dan berekspresi (freedom of opinion and expression). Setiap manusia berhak atas kebebasan ini termasuk didalamnya kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan pemikiran  apapun bentuknya tanpa memandang batas-batas. Dinyatakan dalam Article 19 The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Article 19 The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), kebebasan ini menjadi syarat yang mutlak ada bagi terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas suatu pemerintahan yang pada gilirannya akan membawa pada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Pada level domestik, jaminan atas kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dijumpai dalam amandemen konstitusi. Pasal 28F UUD 1945 menegaskan  komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan mengakui hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam level undang-undang, kebebasan ini pula dijamin dalam Pasal 14 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.Adalah kewajiban negara menurut Pasal 40 ICCPR untuk melaporkan kebijakan hukum, praktik-praktik administrasi dan berbagai kebijakan sektoralnya kepada Human Rights Committe[3] terkait dengan pemenuhan kebebasan ini maupun pemulihannya jika kebebasan ini terlanggar. Dengan demikian, secara formal, segenap cabang kekuasaan negara baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudisial, serta aktor-aktor non-negara terikat untuk menghormati kebebasan ini pada level apapun.

Kebebasan berekspresi memiliki makna yang penting, karena kebebasan itu memungkinkan orang untuk eksis dan berkembang sebagai manusia yang utuh dan beradab. Informasi memungkinkan orang melakukan pilihan-pilihan dalam hidupnya, mengembangkan diri dengan ilmu pengetahuan, dan bertukar pikiran dengan sesama warga lainnya. Tanpa informasi, orang akan berada dalam kegelapan, mengakibatkan kehidupan yang tak berkwalitas sebagai manusia. Continue reading

[1]

Oleh:

Manunggal K. Wardaya, S.H., LL.M[2]

  1. Pendahuluan

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sejak 1999 hingga 2002 menghasilkan perubahan yang signififikan terhadap hukum dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Perubahan konstitusi sebagai tuntutan gerakan reformasi menyempurnakan  aturan dasar kehidupan bernegara agar lebih demokratis, transparan, berkeadilan, dan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan jaman. Disadari oleh segenap elemen pro reformasi bahwa segala penyimpangan kuasa di masa lalu terutama dalam kekuasaan rejim Orde Baru Soeharto dan Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah disebabkan karena UUD yang menjadi pegangan penguasa memang memiliiki berbagai kelemahan mendasar. Continue reading

Makalah disampaikan dalam Academic Forum Radio Republik Indonesia Purwokerto Programa 2, Kamis 18 Agustus 2011.

Download MS Word

Pendahuluan

Proklamasi 17 Tahun 1945 menandai  titik awal berakhirnya kekuasaan penjajah di bumi nusantara. Sejak tanggal itu, Indonesia menegaskan diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, sejajar dengan bangsa lain dalam pergaulan hidup di dunia internasional. UUD 1945 yang disahkan sehari kemudian pada 18 Agustus 1945 dalam pembukaannya menegaskan cita bangsa ini untuk menjalani kehidupan bernegara yang bersatu berdaulat adil dan makmur. Upaya pihak asing untuk kembali bercokol di bumi pertiwi baik melalui jalur diplomasi maupun peperangan mendapat perlawanan dari segenap rakyat Indonesia yang pada akhirnya Indonesia diakui sebagai bangsa yang berdaulat. Continue reading

Oleh:

Manunggal K. Wardaya, S.H., LL.M[2]

        I.            PENDAHULUAN

Bisa dikatakan, salah satu fitur utama Indonesia pasca reformasi adalah meruaknya berbagai aksi kekerasan di tengah masyarakat. Pemberitaan media mengenai kekerasan hampir mewarnai berbagai saluran komunikasi massa, menjadikannya seolah hal yang lumrah lagi tak mengherankan. Jika di masa Orde Baru kekerasan lebih bernuansa isu-isu nasional dalam kerangka besar mendobrak tirani dan penindasan hak sipil dan politik warga, kini lokus kekerasan lebih kepada arasnya yang lokal dengan isu yang sifatnya setempat pula. Tidak saja yang horizontal berupa kekerasan antar etnis, suku, maupun kelompok masyarakat lainnya seperti kelompok agama, kekerasan juga terjadi dalam coraknya yang vertikal dimana masyarakat terlibat bentrok dengan aparatur pemerintah lokal. Continue reading

Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Demokrasi dan Masyarakat Madani, diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Terbuka (UT), 7 Juli 2011, Universitas Terbuka Convention Centre, Tangerang Selatan, Jawa Barat. Download PDF

Oleh :

Manunggal K. Wardaya, S.H., LL.M.[2]

manunggal.wardaya@gmail.com

 

PENDAHULUAN

Konstitusionalisme, demikian Dictionary of American Politics, adalah “the doctrine that the power to govern should be limited by definite ad enforceable principles of political organization and procedural regularity embodied in the fundamental law, so that basic constitutional rights of individuals ad groups will not be infringed[3]. Sementara itu, Carl J. Friedrich sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa “constitutionalism is an institutionalised system of effective, regularized restraints upon governmental action[4]. Adapun Ni’matul Huda menyatakan bahwa gagasan konstitusionalisme adalah terbatasinya kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan negara tidak bersifat sewenang-wenang[5].Dari ketiga definisi yang diberikan itu, kiranya dapat diterima bahwa konstitusionalisme adalah suatu isme, suatu paham pembatasan kekuasaan negara dan terlindunginya hak dan kebebasan warga negara.

Istilah “konstitusionalisme”, demikian Soetandyo Wignjosoebroto, sebenarnya tercipta akhir abad 18 yang menegaskan doktrin Amerika tentang Supremasi Undang-undang Dasar (konstitusi tertulis) di atas undang-undang yang diundangkan sebagai produk badan legislatif[6]. Mengutip Harold Berman, Soetandyo mengatakan bahwa sebenarnyalah paham mengenai kekuasan negara ini telah berawal dari masa yang sangat lebih dini, yang telah dijumpai semasa berkembangnya negara-negara teritorial di bawah kekuasaan raja-raja dan dalam kehidupan polis-polis di Eropa Barat pada abad XI dan XII.[7]Dalam konstitusi-konstitusi negara kota itu diakui kekuasaan pemerintah (misalnya untuk menarik pajak, membuat uang, membentuk balatentara, membuat perjanjian damai dengan atau menyatakan perang terhadap polis lain); namun juga di lain pihak kekuasaan dibatasi oleh hak konstitusional warga kota (misalnya untuk memilih pejabat kota, mempersenjatai diri, membuat kebebasan sipil, dan dilindungi oleh proses peradilan yang jujur dan adil).[8] Continue reading