Category: Suratkabar


Pidana Untuk Jessica

Unedited version dari artikel yang dimuat di kolom Wacana Suara Merdeka 13 Oktober 2016. Versi online dapat diakses di sini

14627923_10154120312903823_1677009101_nSidang peradilan kasus kematian I Wayan Mirna Salihin yang tewas setelah meminum kopi bercampur sianida semakin mendekati titik akhir. Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah membacakan tuntutannya  agar majelis hakim menyatakan terdakwa Jessica Kumala Wongso bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan menghukum terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi masa tahanan. Tuntutan pidana yang disampaikan JPU tersebut berbeda dengan keinginan dan aspirasi keluarga Mirna. Dalam jumpa pers yang digelar guna menanggapi tuntutan JPU tersebut, pihak keluarga mengekspresikan ketidakpuasan atas tuntutan JPU. Keluarga meminta agar dijatuhkan pidana seberat-beratnya  pada Jessica yakni pidana mati atau paling tidak seumur hidup. Tulisan ini membahas persoalan rasa keadilan korban versus negara yang menyeruak di ujung sidang peradilan yang begitu menyita perhatian masyarakat tersebut. Continue reading

Teror Paris: Sebuah Renungan

Naskah Asli dari Artikel dimuat dalam kolom WACANA Suara Merdeka, 24 November 2015

20151124035601Berita itu saya ketahui tengah malam waktu Belanda 13 November 2015 melalui internet; penembakan brutal di Paris. Mengejutkan, mengagetkan. Lebih dari seratus manusia terbunuh. Pagi harinya, berita itu menjadi headline berbagai harian di Belanda. Koran Volkskrant misalnya, menulis besar-besar pada headline-nya; Schietpartij Parijs (Penembakan Paris), yang disambung dengan liputan komprehensif mengenai jumlah korban.  Semua media berita besar dunia tak ada yang lewat memberitakannya. Tak heran, serangan ini begitu dramatik, begitu banyak korban jatuh terbunuh, dan itu terjadi di salah satu pusat peradaban terpenting Eropa.

Dalam cuitan akun Twitter @BBCBreaking 14 November disebutkan ada 129 orang tewas, 352 terluka dan 99 lainnya dalam keadaan kritis. Aksi teror terjadi di setidaknya tiga titik berbeda; bom bunuh diri di luar stadion sepakbola Stade de France manakala tengah berlangsung pertandingan sepakbola persahabatan antara Perancis dan Jerman. Dua lainnya di gedung konser Bataclan dan sebuah tempat makan Petit Cambodge, dua tempat dimana korban begitu banyak berjatuhan. Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) mengaku bertanggungjawab atas teror bersenjata ini.  Walau memakan korban terbesar sepanjang sejarah Perancis, serangan terror ini bukan yang pertama terjadi di negeri wine itu.  Sebelumnya Januari lalu, kantor redaksi majalah Charlie Hebdo diserang sekawanan bersenjata dan menghabisi beberapa jurnalis secara sadistik. Situs berita Independent menyebut serangan ini adalah yang kedelapan setelah peristiwa teror di negeri itu Maret 2012 dimana tujuh orang terbunuh akibat penembakan yang dilakukan di Montauban dan Toulouse. Continue reading

Full version Dari Artikel Yang Dimuat Dalam Kolom WACANA Suara Merdeka, 5 Desember 2014

online version bisa dibaca di sini

Download Versie PDF

Kalangan pemerhati dan pegiat HAM  tanah air dikejutkan dengan berita pembebasan bersyarat yang diterima Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana kasus pembunuhan  aktivis HAM Munir.Sebagaimana diketahui, Pollycarpus dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap pembela HAM Munir Said Thalib yang tengah dalam penerbangan menuju Negeri Belanda pada 2004 silam. Di tengah tuntutan untuk menuntaskan kasus Munir dengan mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa pidana tersebut, pembebasan bersyarat Polly dipandang sebagai sinyal buruk penegakan HAM di Indonesia. Tulisan ini meninjau pembebasan bersyarat Pollycarpus  dari sudut pandang  hukum hak asasi manusia.

Adalah hak setiap orang yang tengah menjalani pidana untuk mendapat pembebasan bersyarat. Dalam konteks negara hukum Indonesia, hal ini bukan sesuatu yang berada di ranah wacana, namun sungguh-sungguh telah menjadi ketentuan peraturan perundangan, telah ketentuan hukum yang berlaku, hukum positif. UU Pemasyarakatan dalam Penjelasan Pasal 12 huruf k menyebutkan pada intinya bahwa pembebasan bersyarat adalah pembebasan narapidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya  dua pertiga masa pidana dengan ketentuan dua pertiga itu tidak boleh kurang dari 9 bulan.  Rumusan yang lebih kurang sama dijumpai dalam Pasal 1 ayat (2) Permenhukham No.1 Tahun 2007  tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.  Dalam Permenhukham inilah dicantumkan berbagai alasan baik substantif maupun administratif. Continue reading

Trio Macan dan Kebebasan Berpendapat

Versie original artikel yang dimuat di Suara Merdeka 10 November 2014. Klik di sini untuk membaca versi online

Download PDF

Tiga orang yang diduga admin akun jejaring sosial Twitter Triomacan2000 baru-baru ini ditangkap pihak kepolisian. Ketiganya masing-masing  Raden Nuh, Edy Syahputra, dan Hari Koeshardjono diamankan pihak berwajib terkait dugaan pemerasan terhadap petinggi PT Telkom. Sebelumnya  di kalangan tweople (sebutan untuk pengguna Twitter) akun anonim ini dikenal  lewat aneka cuitannya terkait  isu-isu  politik aktual serta bahkan tak segan mengangkat berbagai isu suku ras dan agama (SARA). Penangkapan yang terjadi tak lama setelah ditangkapnya seseorang bernama Arsyad yang mengungggah gambar-gambar yang diduga mengandung unsur pornografi dan atau penghinaan terhadap figur Joko Widodo (yang kini Presiden RI) menjadi hal menarik perhatian publik. Sejauh manakah hukum mampu menjangkau persoalan ini dan bilamana? Tulisan ini adalah analisa singkat terhadap fenomena ini. Continue reading

Full version dari artikel yang dimuat di Koran SINDO 15 Oktober 2013. Download versi PDF di sini 

Tanggal 10 Dzulhijjah tiap tahunnya umat Islam di seluruh penjuru dunia merayakan Hari Raya Iedul Adha atau yang disebut dengan Hari Raya Kurban. Dimaksudkan untuk mengenang ketaatan, kepasrahan, dan kesabaran Nabi Ibrahim dalam mengurbankan anaknya Ismail demi menjalankan perintah Sang Khalik, penyembelihan hewan ternak seperti kambing dan sapi pula dilaksanakan  oleh umat Islam di tanah air. Mengandung ajaran mulia akan kepatuhan dan ketakwaan terhadap perintah Tuhan sekaligus solidaritas sosial (melalui pendistribusian daging pada mereka yang berhak),  ibadah kurban dalam kehidupan bernegara demokrasi konstitusional tidak lagi hanya berada dalam wilayah keagamaan melainkan pula bagian dari penikmatan hak asasi manusia (HAM) yakni hak untuk memanifestasikan keberagamaan. Tulisan ini merupakan telaah  sinkronitas aturan agama dan pembatasan hak dalam hukum HAM dalam ibadah kurban . Continue reading

Ambang Kiamat Peradilan

Unedited version dari artikel yang dimuat di kolom WACANA Harian Suara Merdeka, 4 Oktober 2013

Versi online dapat dibaca di sini

Diduga menerima suap senilai 3 miliar terkait pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gunung Mas, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muchtar ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Penangkapan Akil terkait dugaan pelanggaran hukum ini bukan skandal pertama yang melibatkan hakim MK. Sebelumnya pada 2011 dugaan pemalsuan surat oleh salah seorang hakim MK juga pernah terjadi dan walaupun telah sampai dalam pengusutan oleh pihak kepolisian, kelanjutan kasus itu terkesan seperti ditelan angin. Tulisan ini merupakan refleksi atas integritas hakim dan ekspektasi yang melingkupi profesi ini di tengah semakin muramnya wajah penegakan hukum, terkhusus lembaga peradilan.

Independensi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar untuk dimiliki dalam setiap figur hakim yang kerap disebut sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Bebasnya lembaga peradilan dari campur tangan kekuasaan lain (eksekutif dan legislatif) adalah suatu keharusan, agar lembaga peradilan dengan para hakim di dalamnya dapat memutus dengan seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan keadilan.

Hakim adalah sebuah profesi yang terhormat lagi mulia. Menjadi hakim, orang haruslah  cakap bidang hukum, kearifan dalam falsafah keadilan, dan ketabahan atas segala godaan dan pressure yang bisa memengaruhi independensi diri maupun institusinya. Sebutan yang ditujukan padanya di berbagai negara menunjukkan betapa luhur dan mulianya profesi ini. Di Malaysia ia disebut sebagai “Tuan”. Di Australia dan banyak negara bagian di Amerika, di depan nama seorang hakim disematkan “Your Honour” dan bahkan “Justice” jika seorang menjadi hakim mahkamah agung (supreme court). Continue reading

Hak Hidup dan Pidana Mati

Versi unedited dari artikel yang dimuat di kolom WACANA Suara Merdeka, 19 September 2013. Versi online dapat dibaca di sini

Di Hari kebebasan Pers Dunia 3 Mei silam, kalangan jurnalis tanah air memeringati banyaknya jurnalis yang terampas hak hidupnya dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) mencatat tak kurang dari 55 jurnalis menjadi korban kekerasan sepanjang 2011-2012. Masih misteriusnya kasus terbunuhnya Munir dan aneka perampasan hak hidup dalam pelanggaran HAM berat masa lalu lainnya menjadi catatan tersendiri yang memprihatinkan jelang akhir pemerintahan Presiden SBY. Tulisan ini oleh karenanya hendak membahas mengenai hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun tersebut dan kontekstualitasnya dalam permasalahan kebangsaan dewasa ini. Tulisan ini dirasa relevan setelah Rakernas Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta  pidana mati bagi koruptor. Continue reading

Tulisan dimuat pada kolom Wacana Harian SUARA MERDEKA, 2 April 2013. Versi Online dapat dibaca di sini

SUDAH beberapa pekan ini media massa Tanah Air mewartakan berbagai temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyitaan sejumlah harta kekayaan mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Djoko Susilo. Publik terperangah, betapa harta polisi berbintang tiga itu begitu berlimpah, terasa di luar kewajaran dan kepatutan.

Menjadi kegeraman publik adalah kuatnya dugaan bahwa berbagai harta itu diperoleh dari hasil korupsi, terutama berkait pengadaan simulator SIM, yang kini tengah ditangani KPK. Belum lagi terungkap bahwa perwira tinggi Polri itu memiliki setidak-tidaknya tiga istri, dan KPK menyinyalir ketiganya dimanfaatkan guna menyembunyikan harta itu, antara lain tanah yang superluas serta rumah dalam jumlah dan nilai nominal mencengangkan. Continue reading

Rasyid di Hadapan Hukum

Rasyid Radjasa

RASYID Amrullah, putra bungsu Menko Perekonomian Hatta Rajasa, telah menjalani sidang perdana di PN Jakarta Timur, pada Kamis kemarin, terkait kasus kecelakaan yang menewaskan dua orang, yang melibatkannya. Menjadi keinginan publik kasus itu diproses sesuai dengan hukum. Artinya bila terbukti bersalah, sanksi hukum hendaknya berlaku pula bagi Rasyid. Tulisan ini adalah analisis sosio legal terkait kecelakaan di tol Jagorawi pada awal Januari 2013

Dalam setting negara hukum, kecelakaan yang melibatkan Rasyid sebenarnya perkara pidana biasa. Ada perangkat hukum untuk menyelesaikan, dan publik juga mengetahui aparat kepolisian telah menyelidiki dan menyidik dugaan tindak pidana itu, termasuk menetapkan tersangka dan saksi.

Setelah pemeriksaan selesai, berkas acara pemeriksaan (BAP) dan alat bukti dilimpahkan kepada penuntut umum, yang kemudian menyusun surat dakwaan, meminta lembaga peradilan menjatuhkan pidana. Pengadilan akan memeriksa kasus itu, dan jika terdakwa terbukti bersalah, pidana pun dijatuhkan. Berat ringan pidana itu terpulang pada hikmat kebijaksanaan sang pengadil walau harus tetap berbingkai ketentuan hukum perundangan-undangan. Continue reading

Macan Kertas Instrumen HAM

Unedited version dari Artikel yang dimuat di kolom Wacana SUARA MERDEKA 10 Desember 2012. Versi online dapat diakses di sini

Suara Merdeka 10 Desember 2012Dalam konteks penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM), peran yang sentral lagi vital disandang oleh negara. Dikatakan demikian, karena negaralah yang memiliki aparat penegak hukum serta birokrasi untuk didayagunakan bagi terealisirnya pelbagai jaminan hak dan kebebasan manusia. Adalah kewajiban negara menurut hukum internasional maupun konstitusi untuk memenuhi HAM setiap individu yang ada di dalam jurisdiksinya. Terkait dengan Hari HAM yang diperingati tiap 10 Desember, tulisan ini adalah catatan atas performa pemerintahan SBY dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM. Continue reading