Category: Uncategorized


Oleh :

Manunggal K. Wardaya

Download PDF 

 

1.     Pendahuluan

Kekuasaan cenderung menyimpang, dan kekuasaan yang bulat mutlak, yang tak terbatasi, pasti menyimpang.  Demikianlah kredo yang dicetuskan oleh Lord Acton yang begitu dikenal dalam ilmu politik dan kenegaraan. Secara konvensional, penyimpangan kuasa  dilakukan oleh mereka yang berada memegang kekuasaan politik dan tindakan tersebut insidental sifatnya. Tindakan berupa pembengkakan nilai proyek (mark up), penggusuran paksa, pungutan liar, penggelapan uang dan atau barang, maupun tindakan penyalahgunaan wewenang adalah sekedar beberapa contoh dari tindakan penyimpangan kuasa yang terbilang konvensional itu. Dalam hal ini, ide arbitrer pemegang kuasa akan sangat berperan dalam menentukan corak penyimpangan kuasa yang dilakukannya, dan tindakan tersebut bukanlah sesuatu permanen walau bisa saja dilakukan terus menerus.

Di samping formatnya yang konvensional sebagaimana disinggung di atas,  penyimpangan kuasa dalam relasinya dengan kekuasaan politik pula dapat terjadi secara sistematik dan lebih permanen sifatnya melalui hukum perundangan (laws). Penyimpangan model begini lebih halus sifatnya, dan oleh karena selubung legal yang menaunginya, korupsi kuasa seperti ini dirasakan sebagai suatu kebenaran/kewajaran alih-aliih sebagai suatu kesalahan atau bahkan ketidakadilan.  Dari sudut pandang ilmu politik, penyimpangan kuasa bersaranakan hukum sebenarnyalah bukanlah sesuatu yang aneh mengingat apapun format kekuasaan berpotensi untuk menyimpang, dan dengan demikian oleh karenanya tak terkecuali oleh karenanya kekuasaan dalam membentuk undang-undang (lawmaking power) sekalipun. Penyimpangan kuasa ini mereduksi tercapainya cita negara hukum yakni rule of law menjadi sekedar rule by law.  Hukum menjadi alat untuk mencapai kekuasaan, sebagai semata pembenar,  dan bukan didayagunakan untuk mencapai keadilan.

Dalam hukum ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden adalah dua lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat Undang-Undang (UU). Dikaitkan dengan  persoalan penyimpangan kuasa bersaranakan perundangan sebagaimana diuraikan di atas, dapat diasumsikan bahwa titik rawan untuk melakukan penyimpangan ada terdapat pada dua badan negara tersebut.  Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amandemen Undang-Undang Dasar (UUD 1945) yang dilaksanakan pada 1999 hingga 2002 adalah upaya untuk mereduksi korupsi kuasa melalui perundangan. Dengan kewenangan konstitusionalnya untuk menguji formil maupun materiil suatu UU terhadap UUD 1945, MK merupakan salah satu perwujudan prinsip pembatasan kekuasaam, suatu paham yang dikenal sebagai prinsip konstitusionalisme.[2] UU bentukan DPR setelah melalui pembahasan bersama dengan Presiden bukanlah sesuatu yang berlaku selamanya melainkan dapat diujikan baik formal maupun material jika dianggap bertentangan dengan UUD 1945.[3] Hingga kini, begitu banyak UU maupun bagian dari UU yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya kehilangan kekuatan hukum mengikat. Continue reading

Advertisements

Wawancara terhadap saya oleh Voice of America, sesaat setelah diskusi mengenai prospek penyelesaian pelanggaran HAM berat 1965-1966 di Universitas Airlangga, Surabaya.

Wawancara Radio SBS Australia terhadap saya menyoal perintah tembak di tempat. suatu diskusi yang membahas persoalan hak hidup (right to life) dalam kehidupan bernegara. Apakah bandar narkotika dan obat terlarang dapat begitu saja dihabisi nyawanya oleh negara? Bagaimana hukum hak asasi manusia mengaturnya?

Oleh : Manunggal K. Wardaya[2]

 

  1. Pendahuluan

Publikasi hasil penelitian maupun gasan dalam jurnal ilmiah (academic journal) adalah sesuatu hal yang teramat penting bagi seorang dosen. Publikasi adalah cerminan/refleksi kapasitas ilmu seorang dosen dalam menjalankan kewajiban melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma penelitian. Publikasi pula merupakan hal yang strategis karena memungkinkan  hasil-hasil pemikiran maupun penelitian untuk dijangkau/diketahui oleh komunitas akademik dalam skupnya yang lebih luas. Publikasi memungkinkan suatu hasil penelitian/gagasan menjadi rujukan bagi penelitian lain yang tengah maupun akan dilakukan serta menjadi referensi  dalam proses belajar mengajar dalam perkuliahan. Continue reading

INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL 1965  DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT PERISTIWA 1965-1966[1]

                                                                                  Oleh :

Manunggal  K. Wardaya[2]

donwload PDF di sini

  1. Pendahuluan

20 Juli 2016 menjadi tanggal yang teramat berarti bagi keluarga korban para penyintas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Peristiwa 1965-1966.[3] Pada hari itu, hasil putusan  International People’s Tribunal (Pengadilan Rakyat Internasional) 1965 (selanjutnya disebut IPT 65) dibacakan di Cape Town, Afrika Selatan.[4] Hakim Zakeria Mohammed Yakoob menyatakan pemerintah Republik Indonesia bertanggungjawab atas serangkaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia menyusul pembunuhan enam jenderal dan satu perwira Angkatan Darat di Jakarta pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. 10 pelanggaran HAM yang disebutkan dalam putusan IPT 65 antara lain pembunuhan masal, pemusnahan, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual,  pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain, hingga genosida.[5] Disebutkan bahwa semua kejahatan di atas dilakukan kepada rakyat Indonesia secara diam-diam, sistematis tapi meluas, elemen kejahatan yang dikenal secara universal sebagai kejahatan HAM paling serius (most serious crimes).[6]  Atas pelanggaran HAM berat tersebut, IPT 65 merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk meminta maaf kepada korban dan penyintas serta mengadili mereka yang bertanggungjawab atas Peristiwa 1965-1966. Continue reading

Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema ‘Patriotisme Pemuda Masa Kini’ yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) pada 10 November 2016 di Purwokerto.

Download MS-Word di sini

Pada waktu muda mudi yang lain menemukan kekasihnya satu sama lain, aku mendekam dengan Das Capital (Soekarno, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia Ke-1)

Saya jadi aktivis itu terpaksa. Jika saat itu Indonesia sudah demokratis dan setara, saya lebih memilih jadi dosen menikmati buku-buku di Menara gading. (Budiman Sudjatmiko, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mantan tahanan politik Orde Baru)

 

  1. Pendahuluan

Kaum muda adalah suatu golongan dalam masyarakat yang selalu memainkan peran penting dalam perubahan sosial. Tak terkecuali di Indonesia, berbagai peristiwa politik besar yang terjadi di negeri ini bahkan sebelum kemerdekaan selalu melibatkan peran kaum muda dan pelajar.[1] Para pemuda tampil mempertanyakan kemapanan, mendobrak struktur sosial yang mengekang dan membelenggu diri dan masyarakatnya. Perintis Pers Nasional Tirto Adhi Soerjo (1880-1918), merintis karir di dunia kewartawanan di usia belasan dan mendirikan Medan Prijaji, penerbitan pers pribumi yang kritis terhadap kekuasaan kolonial. Pada tahun 1925, para pemuda pelajar di Negeri Belanda mencetuskan Manifesto Politik yang terang mencitakan terwujudnya suatu republik bernama Indonesia.[2] Seorang guru muda lulusan Haarlem bernama Tan Malaka (1897-1948) bergerak menggalang solidaritas internasional guna membebaskan Hindia dari imperialisme Belanda. Seorang remaja bernama Soekarno bergabung dalam Tri Koro Dharmo di usia belia dan kemudian menuliskan Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme sebuah tulisan yang menjadi salah satu blueprint negara Indonesia. Sumpah Pemuda pada 1928 dicetuskan kaum muda berbagai suku di tanah air, menegaskan tekad para pemuda untuk bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia di saat kekuasaan kolonial begitu hegemonik. Manakala kaum tua dilanda kebimbangan paska menyerahnya Jepang pada sekutu, para pemuda berhasil memaksa elit pergerakan nasional untuk mendeklarasikan kemerdekaan,  suatu epos yang dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok. Reformasi yang memaksa Soeharto berhenti dari kepresidenan (dan membuahkan antaranya perubahan konstitusi) pula merupakan hasil keringat, darah dan air mata kaum muda yang menginginkan kehidupan bernegara yang demokratis. Continue reading

Tulisan dimuat dalam buku PANCASILA SEBAGAI REALITAS, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016

Download PDF

1.     PENDAHULUAN

Bagi bangsa Indonesia, keyakinan akan adanya Tuhan adalah sesuatu yang teramat sentral. Keyakinan ini bersemayam tak saja dalam ruang privat hati sanubari manusia-manusianya sebagai individu namun pula dalam kesadarannya yang kolektif dalam kehidupan berorganisasi negara. Relijiusitas bangsa Indonesia tercermin dalam alinea ke-tiga Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan kemerdekaan Indonesia sebagai “…berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa…”. Tak saja mengakui campurtangan Tuhan dalam pencapaian kemerdekaan, alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 menegaskan kehendak bangsa Indonesia untuk meneguhkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu dari lima sila (prinsip) yang mendasari kehidupan bernegara Indonesia, Pantja-Sila.[1] Betapapun signifikan  eksistensi Tuhan dalam kehidupan bernegara sebagaimana dikemukakan di atas, keberagamaan tak lantas dijadikan sebagai kewajiban warga oleh para founding fathers. Alih-alih demikian, memeluk agama dan kepercayaan sebagai wujud pengakuan adanya Tuhan diakui sebagai kemerdekaan tiap-tiap penduduk, pengakuan mana tertuang dalam Pasal 29 (2) UUD 1945.[2]

Dalam perjalanannya mengarungi kehidupan bernegara, beragama dan berkepercayaan yang merupakan hak konstitusional sebagaimana dikemukakan di atas seakan mengalami pergeseran menjadi kewajiban. Kesan ini dalam praktik di lapangan seakan menemukan kebenarannya antara lain dengan adanya kolom agama pada kartu penduduk yang seolah mesti diisi dengan agama ataupun kepercayaan tertentu. Walau sebenarnya tak ada ketentuan hukum apapun yang mengharuskan hal demikian, praktik yang telah berlangsung lama dalam birokrasi kependudukan tersebut seakan mengkonfirmasi adanya kewajiban ini.[3] Tak saja keberagamaan yang seakan telah berubah menjadi kewajiban, ada kesan bahwa keberagamaan di Indonesia hanya dapat dinikmati terbatas pada agama dan atau keyakinan yang diakui oleh negara. Kesan seperti ini menurut Todung Mulya Lubis bermula buka dari Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Disebutkannya  sejumlah agama yang dipeluk penduduk di Indonesia dalam bagian penjelasan perundangan ini menimbulkan anggapan bahwa memang hanya agama-agama yang disebutkan itulah yang diakui di Indonesia.[4] Walaupun pula telah dibantah kebenarannya, kesan seperti itu semakin sukar dihilangkan dan bahkan semakin dipercaya sebagai ‘hukumnya’ manakala fakta di lapangan justeru mengkonfirmasi hal sebaliknya.[5]   Continue reading

Sampul Depan Buku KONSTITUSIONALISME DALAM DINAMIKA NEGARA HUKUM

Sampul Depan Buku KONSTITUSIONALISME DALAM DINAMIKA NEGARA HUKUM

Buku KONSTITUSIONALISME DALAM DINAMIKA NEGARA HUKUM

Pemesanan:

Transfer 100,000 ke rekening  BNI, Mandiri, atau BCA dengan nomor sbb:

BNI a.n Manunggal K Wardaya  0191161366
Mandiri a.n Dwiningsih 136 00 1142100 2
BCA a.n Dwiningsih  154 0416 474
[ bukti transfer kirim  ke manunggal.wardaya@gmail.com, dan sertakan alamat kirim. Jangan lupa cantumkan Kode Pos dan nomor HP]

Harga di atas SUDAH termasuk ongkos kirim ke seluruh P Jawa. Untuk Luar Jawa, tambahkan 10.000.

Harap bersabar untuk menunggu sekitar 1 minggu, pengiriman akan di pool-kan per minggu/akhir pekan agar efisien. Hotline pemesanan: 0857 28 456 999

Anda bisa pula kontak ke manunggal.wardaya@gmail.com untuk mendapatkan buku ini.

Salam

Klik di sini untuk membaca versi online

Pemahaman soal peran dan fungsi kebebasan pers masih minim. Kriminalisasi terhadap wartawan cenderung semakin meningkat.

VHRmedia, Banyumas – Paguyuban Wartawan Purwokerto menilai pemerintah lemah melindungi jurnalis. Jumlah kasus sengketa pers maupun kriminalisasi terhadap jurnalis cenderung meningkat.

”Pemahaman penegak hukum dan masyarakat soal peran dan fungsi kebebasan pers masih minim. Penguasa alergi dan anti kirtik terhadap pers. Disisi lain, kesejahteraan wartawan dan banyaknya aturan yang represif dari perusahaan media, memicu sengketa pers,” kata Direktur Eksekutif LBH Pers, Hendrayana, pada diskusi yang digelar Paguyuban Wartawan Purwokerto (Pawarto), Jumat (20/5).

Menurut Hendrayana, selama tahun 2010 terjadi 66 kasus kriminalisasi terhadap jurnalis. Sedangkan sejak Januari hingga Mei 2011 tercatat 33 kasus.

”Polisi menolak menggunakan UU 40 tahun 1999 tentang Pers, padahal jelas ada upaya menghalang-halangi peliputan. Kacamata hukum selalu berpegang pada KUHP dan KUHAP dengan mengesampingkan Undang-undang Pers,” katanya.

Manunggal K Wardaya, dosen Hukum Tata Negara dan Hukum Pers, Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto mengatakan, media seharusnya dihargai sebagai representasi rakyat. “Saya melihat ada kelemahan regulasi dalam UU Pers Pasal 8, kurang tegas. Kalau kita melihat Peraturan Dewan Pers Nomor 5 tahun 2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan, isinya sangat bagus,” ujar Manunggal. (E1)

Perkuliahan Hukum Tata Negara Kelas D 18 Mei 2011 Pukul 18:30 DITIADAKAN. Sebagai gantinya, mahasiswa agar membaca artikel dari Yusril Ihza Mahendra dalam link di bawah ini

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=210&Itemid=76

Mahasiswa agar membuat resume secara tertulis dalam kertas folio. Resume dikumpulkan pada perkuliahan 25 Mei 2011 dan menjadi bahan diskusi/presentasi perkuliahan sekaligus akan menjadi bahan yang diujikan dalam ujian utama.

Please Spread The News:::