Latest Entries »

Sampul Depan Buku KONSTITUSIONALISME DALAM DINAMIKA NEGARA HUKUM

Sampul Depan Buku KONSTITUSIONALISME DALAM DINAMIKA NEGARA HUKUM

Buku KONSTITUSIONALISME DALAM DINAMIKA NEGARA HUKUM

Cara pemesanan:

Transfer 120,000 ke rekening  BNI, Mandiri, atau BCA dengan nomor sbb:

BNI a.n Manunggal K Wardaya  0191161366
Mandiri a.n Dwiningsih 136 00 1142100 2
BCA a.n Dwiningsih  154 0416 474
[ bukti transfer kirim  ke manunggal.wardaya@gmail.com, dan sertakan alamat kirim. Jangan lupa cantumkan Kode Pos dan nomor HP]

Harga di atas SUDAH termasuk ongkos kirim ke seluruh P Jawa. Untuk Luar Jawa, tambahkan 10.000. Eropa 15 Euro, Incl. Shipping.

Harap bersabar untuk menunggu sekitar 1 minggu, pengiriman akan di pool-kan per minggu/akhir pekan agar efisien. Hotline pemesanan: 0857 28 456 999

 

Anda bisa pula kontak ke manunggal.wardaya@gmail.com untuk mendapatkan buku ini.

Salam

Full version dari artikel yang dimuat di Koran SINDO 15 Oktober 2013. Download versi PDF di sini 

Tanggal 10 Dzulhijjah tiap tahunnya umat Islam di seluruh penjuru dunia merayakan Hari Raya Iedul Adha atau yang disebut dengan Hari Raya Kurban. Dimaksudkan untuk mengenang ketaatan, kepasrahan, dan kesabaran Nabi Ibrahim dalam mengurbankan anaknya Ismail demi menjalankan perintah Sang Khalik, penyembelihan hewan ternak seperti kambing dan sapi pula dilaksanakan  oleh umat Islam di tanah air. Mengandung ajaran mulia akan kepatuhan dan ketakwaan terhadap perintah Tuhan sekaligus solidaritas sosial (melalui pendistribusian daging pada mereka yang berhak),  ibadah kurban dalam kehidupan bernegara demokrasi konstitusional tidak lagi hanya berada dalam wilayah keagamaan melainkan pula bagian dari penikmatan hak asasi manusia (HAM) yakni hak untuk memanifestasikan keberagamaan. Tulisan ini merupakan telaah  sinkronitas aturan agama dan pembatasan hak dalam hukum HAM dalam ibadah kurban . View full article »

Ambang Kiamat Peradilan

Unedited version dari artikel yang dimuat di kolom WACANA Harian Suara Merdeka, 4 Oktober 2013

Versi online dapat dibaca di sini

Diduga menerima suap senilai 3 miliar terkait pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gunung Mas, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muchtar ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Penangkapan Akil terkait dugaan pelanggaran hukum ini bukan skandal pertama yang melibatkan hakim MK. Sebelumnya pada 2011 dugaan pemalsuan surat oleh salah seorang hakim MK juga pernah terjadi dan walaupun telah sampai dalam pengusutan oleh pihak kepolisian, kelanjutan kasus itu terkesan seperti ditelan angin. Tulisan ini merupakan refleksi atas integritas hakim dan ekspektasi yang melingkupi profesi ini di tengah semakin muramnya wajah penegakan hukum, terkhusus lembaga peradilan.

Independensi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar untuk dimiliki dalam setiap figur hakim yang kerap disebut sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Bebasnya lembaga peradilan dari campur tangan kekuasaan lain (eksekutif dan legislatif) adalah suatu keharusan, agar lembaga peradilan dengan para hakim di dalamnya dapat memutus dengan seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan keadilan.

Hakim adalah sebuah profesi yang terhormat lagi mulia. Menjadi hakim, orang haruslah  cakap bidang hukum, kearifan dalam falsafah keadilan, dan ketabahan atas segala godaan dan pressure yang bisa memengaruhi independensi diri maupun institusinya. Sebutan yang ditujukan padanya di berbagai negara menunjukkan betapa luhur dan mulianya profesi ini. Di Malaysia ia disebut sebagai “Tuan”. Di Australia dan banyak negara bagian di Amerika, di depan nama seorang hakim disematkan “Your Honour” dan bahkan “Justice” jika seorang menjadi hakim mahkamah agung (supreme court). View full article »

Hak Hidup dan Pidana Mati

Versi unedited dari artikel yang dimuat di kolom WACANA Suara Merdeka, 19 September 2013. Versi online dapat dibaca di sini

Di Hari kebebasan Pers Dunia 3 Mei silam, kalangan jurnalis tanah air memeringati banyaknya jurnalis yang terampas hak hidupnya dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) mencatat tak kurang dari 55 jurnalis menjadi korban kekerasan sepanjang 2011-2012. Masih misteriusnya kasus terbunuhnya Munir dan aneka perampasan hak hidup dalam pelanggaran HAM berat masa lalu lainnya menjadi catatan tersendiri yang memprihatinkan jelang akhir pemerintahan Presiden SBY. Tulisan ini oleh karenanya hendak membahas mengenai hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun tersebut dan kontekstualitasnya dalam permasalahan kebangsaan dewasa ini. Tulisan ini dirasa relevan setelah Rakernas Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta  pidana mati bagi koruptor. View full article »

Agama dalam Kartu Identitas

Martin H Len dalam Group Facebook Diskusi Pluralis – Lembaga Bhinneka memposting berita dari portal Republika.co.id mengenai dua tokoh Baduy yang meminta agama Sunda Wiwitan dimasukkan dalam KTP. Sedikit dari berita Republika.co.id yang diposting Martin adalah sebagai berikut:

REPUBLIKA.CO.ID, Tokoh adat masyarakat Baduy yang tinggal di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, meminta Sunda Wiwitan dicantumkan kolom agama pada kartu tanda penduduk.

“Kami terus berjuang agar Sunda Wiwitan tercatat pada identitas KTP sebagai agama masyarakat Baduy,” kata Dainah, seorang tokoh adat Baduy yang juga Kepala Desa Kanekes saat ditemui perayaan Seba di Rangkasbitung, Sabtu.

…. View full article »

Catatan: Tulisan ini dibuat untuk diikutsertakan pada lomba karya tulis dalam rangka Hari Bhayangkara yang diselenggarakan oleh Polres Banyumas pada tahun 2008. Tulisan ini mendapat Juara II.

Dimanakah Polisi ketika lampu lalu lintas mati di Purwokerto akhir-akhir ini? 085625786xx

SMS di atas adalah salah satu pesan pendek yang dimuat di kolom Suara Warga Harian Kompas Edisi Jawa Tengah, Sabtu 14 Juni 2008 halaman L. Isinya begitu menggelitik. Sang pengirim seolah gusar dan mempertanyakan polisi yang tak ada di saat ia seharusnya ada. Secara tersirat pengirim SMS menggugat polisi yang selalu ada manakala kehadirannya justeru tidak lebih dibutuhkan (dalam konteks SMS di atas adalah ketika lampu lalulintas berfungsi normal). SMS tersebut terbaca begitu singkat namun begitu kaya makna. Ia merefleksikan citra Polisi sebagaisosok yang kehadirannya begitu dinanti dan ditunggu, namun pada kesempatan yang lain acapkali menjadi sosok yang dibenci. Polisi yang dikenal dengan seragam cokelat dan sepatu hitamnya ternyata mempunyai citra yang beragam dalam benak masyarakat. Justeru karena itulah polisi selalu menarik untuk diperbincangkan. Saya hendak mendiskusikan citra polisi melalui sebuah kisah yang benar-benar pernahterjadi di bawah ini. View full article »

Tulisan dimuat pada kolom Wacana Harian SUARA MERDEKA, 2 April 2013. Versi Online dapat dibaca di sini

SUDAH beberapa pekan ini media massa Tanah Air mewartakan berbagai temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyitaan sejumlah harta kekayaan mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Djoko Susilo. Publik terperangah, betapa harta polisi berbintang tiga itu begitu berlimpah, terasa di luar kewajaran dan kepatutan.

Menjadi kegeraman publik adalah kuatnya dugaan bahwa berbagai harta itu diperoleh dari hasil korupsi, terutama berkait pengadaan simulator SIM, yang kini tengah ditangani KPK. Belum lagi terungkap bahwa perwira tinggi Polri itu memiliki setidak-tidaknya tiga istri, dan KPK menyinyalir ketiganya dimanfaatkan guna menyembunyikan harta itu, antara lain tanah yang superluas serta rumah dalam jumlah dan nilai nominal mencengangkan. View full article »

Rasyid di Hadapan Hukum

Rasyid Radjasa

RASYID Amrullah, putra bungsu Menko Perekonomian Hatta Rajasa, telah menjalani sidang perdana di PN Jakarta Timur, pada Kamis kemarin, terkait kasus kecelakaan yang menewaskan dua orang, yang melibatkannya. Menjadi keinginan publik kasus itu diproses sesuai dengan hukum. Artinya bila terbukti bersalah, sanksi hukum hendaknya berlaku pula bagi Rasyid. Tulisan ini adalah analisis sosio legal terkait kecelakaan di tol Jagorawi pada awal Januari 2013

Dalam setting negara hukum, kecelakaan yang melibatkan Rasyid sebenarnya perkara pidana biasa. Ada perangkat hukum untuk menyelesaikan, dan publik juga mengetahui aparat kepolisian telah menyelidiki dan menyidik dugaan tindak pidana itu, termasuk menetapkan tersangka dan saksi.

Setelah pemeriksaan selesai, berkas acara pemeriksaan (BAP) dan alat bukti dilimpahkan kepada penuntut umum, yang kemudian menyusun surat dakwaan, meminta lembaga peradilan menjatuhkan pidana. Pengadilan akan memeriksa kasus itu, dan jika terdakwa terbukti bersalah, pidana pun dijatuhkan. Berat ringan pidana itu terpulang pada hikmat kebijaksanaan sang pengadil walau harus tetap berbingkai ketentuan hukum perundangan-undangan. View full article »

Membubarkan KPK?

Tulisan ini pernah dikirimkan ke media massa, namun tidak dimuat

 

Menyikapi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik komisioner  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie baru-baru ini melontarkan usulan yang membuat geger  banyak pihak: pembubaran KPK. Marzuki yang pula petinggi Partai Demokrat ini mempertanyakan perlunya lagi KPK jika para pimpinannya tak memiliki integritas dan bahkan menjadi bagian dari korupsi.  Lontaran Marzuki tersebut dipicu sinyalemen Nazaruddin bahwa Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah pernah menerima uang terkait tidak diadakannya pengusutan pengadaan seragam hansip. Buron kasus korupsi Wisma Atlit yang hingga tulisan ini dibuat tak diketahui keberadaannya itu juga melontarkan pernyataan yang mengindikasikan pernah terjadinya pertemuan komisioner KPK Ade Rahardja dengan pihak-pihak yang berperkara. Tulisan ini menunjukkan bahwa pembubaran KPK walaupun memperoleh pembenaran dalam sudut hukum ketatanegaraan, namun dalam konteks darurat korupsi sebagaimana dialami Indonesia patutlah dicurigai hanya akan menguntungkan para koruptor.

KPK adalah lembaga negara ad hoc, sesuatu yang dalam literatur hukum ketatanegaraan kerap dikenal sebagai auxiliary state agency. Dibandingkan dengan lembaga  negara lainnya yang diberikan kewenangannya oleh konstitusi,  kehadiran lembaga seperti KPK ini dalam keadaan normal sesunguhnya tidak harus dan bahkan tidak perlu ada. Hal ini karena fungsi KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, terhadap dugaan tindak pidana korupsi sebenarnyalah secara tradisional dimiliki oleh institusi kepolisian dan kejaksaan. View full article »

Macan Kertas Instrumen HAM

Unedited version dari Artikel yang dimuat di kolom Wacana SUARA MERDEKA 10 Desember 2012. Versi online dapat diakses di sini

Suara Merdeka 10 Desember 2012Dalam konteks penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM), peran yang sentral lagi vital disandang oleh negara. Dikatakan demikian, karena negaralah yang memiliki aparat penegak hukum serta birokrasi untuk didayagunakan bagi terealisirnya pelbagai jaminan hak dan kebebasan manusia. Adalah kewajiban negara menurut hukum internasional maupun konstitusi untuk memenuhi HAM setiap individu yang ada di dalam jurisdiksinya. Terkait dengan Hari HAM yang diperingati tiap 10 Desember, tulisan ini adalah catatan atas performa pemerintahan SBY dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM. View full article »