Dimuat dalam KOMPAS Jawa Tengah, 20 Agustus 2007, hlm. D

Setelah sekian lama dibuat jenuh oleh performa partai politik (parpol) yang selalu diwarnai politik uang dan konflik tak berkesudahan, putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan calon perseorangan dalam bursa pilkada menimbulkan ekspektasi besar munculnya kepala daerah yang memihak pada kepentingan rakyat banyak sebagai antitesis calon berkendaraan partai yang kencang berbau politik uang. Terlepas dari persoalan terkait dengan implementasi teknisnya yang masih membutuhkan dasar hukum, ada pertanyaan sederhana yang layak dikemukakan yakni seberapa jauh seorang perseorangan memberi peluang terpilihnya kepala daerah yang tidak lagi terbelenggu kepentingan sempit golongan, dan lebih berpihak pada rakyat banyak? benarkah calon yang mengambil jalur perseorangan adalah calon yang sepenuhnya bebas dari politik uang, yang oleh karenanya boleh diasumsikan akan lebih murni perolehan suaranya? Tulisan ini menyodorkan tiga (3) hal yang penting untuk dicermati dalam mensikapi perkembangan termutakhir dalam ketatanegaraan Indonesia berkaitan pemilihan kepala daerah yang akhir-akhir ini ramai menjadi diskusi publik. Continue reading

Advertisements