Makalah disampaikan dalam Sarasehan bertema “Merenungkan Kembali Empat Pilar Kebangsaan” diselenggarakan oleh Adhysatria Centre, Rawalo, Kab. Banyumas, 20 Desember 2010.¬† Download artikel dalam format MS-Word di sini

Oleh:

Manunggal K. Wardaya

  1. I. Pendahuluan

Lebih dari satu dasawarsa reformasi telah dijalani rakyat Indonesia, namun semakin hari wajah bangsa makin terlihat muram dan suram. Bukannya makin terkikis, korupsi justeru semakin merajalela dengan modus operandi yang semakin kreatif dan inovatif. Sumber Daya Alam semakin digunakan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun digunakan dan dimanfaatkan segelintir orang apa yang disebut dengan kaum elite dan pengusaha dan korporasi termasuk pihak asing.

Di bidang penegakan hukum, kita melihat kebobrokan yang sedemikian rupa yang menyentuh rasa keadilan yang paling mendasar. Hukum yang dicitakan berlaku sama (equal) terhadap semua warga negara dan termasuk pejabat negara sebagai esensi paham negara hukum (rule of law) sebagaimana diamanatkan konstitusi terlihat-terbukti diterapkan secara diskriminatif, tebang pilih. Bukannya memberi perlindungan dan pengayoman, hukum lebih terlihat berwajah keras terhadap mereka yang rawan, dan amat ramah terhadap mereka yang  mapan. Terpidana yang menikmati fasilitas penuh kemewahan seperti dinikmati Arthalita Suryani, sementara di tempat lain di Banyumas, seorang narapidana meregang nyawa dihabisi oleh petugas lembaga pemasyarakatan adalah contoh nyata bagaimana implementasi dan perlindungan hukum di lapangan amatlah diskriminatif. Continue reading

Advertisements