unedited version dari artikel yang dimuat di kolom WACANA Harian SUARA MERDEKA, 30 Juli 2010. Download PDF edisi cetak di sini

Manunggal K. Wardaya

Majelis Ulama Indonesia dalam Sidang Pleno Munas MUI VII mengeluarkan fatwa bahwa menceritakan aib, kejelekan, gosip dan lain-lain terkait pribadi kepada orang lain atau khalayak seperti yang biasanya dilakukan infotainment adalah haram. Adalah haram pula menurut MUI untuk membuat berita yang mengorek dan membeberkan aib, kejelekan, dan gosip. Menayangkan dan menonton acara semacam itu juga terbilang haram. Adapun infotainment yang kegiatannya ditujukan untuk membongkar kemungkaran dan untuk kepentingan penegakan hukum MUI menyatakan bahwa hal itu dapatlah dibenarkan. Pada akhirnya, MUI merekomendasikan agar KPI meregulasi tayangan infotainment guna menjamin hak masyarakat memperoleh tayangan bermutu. Di tengah maraknya pemberitaan video asusila artis dan pro kontra infotainment sebagai bukan karya jurnalistik, fatwa ini tentu menarik diperbincangkan dan dikaji. Tulisan ini secara ringkas hendak membicangkan fatwa haram halal infotainment dari perspektif konstitusi dan hukum, terutama hukum media. Continue reading

Advertisements