unedited version dari artikel yang dimuat di Harian SUARA MERDEKA, 16 Juli 2011


Oleh

Manunggal K. Wardaya, S.H., LL.M

Download PDF

Dalam pernyataan pers yang disampaikan di kediamannya di Puri Cikeas (11/7), Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melontarkan sinyalemen bahwa Pers telah memecah belah partai terkait gencarnya pemberitaan mengenai mantan bendaharawan PD Nazaruddin. SBY merasa gusar dengan pers yang menyoroti konflik partai dengan mendasarkan pada short message service (SMS) dan BlackBerry Messenger (BBM) seraya melontarkan spekulasi adanya intrik politik dibalik pemberitaan media untuk mendiskreditkan PD. Gusar karena media menggunakan pesan pendek yang menurutnya tidak valid sebagai headline, SBY yang pula Presiden RI ini mewanti publik untuk tidak mau dipecah belah oleh pers. Tulisan ini akan mengkaji pernyataan ketua PD tersebut dalam perspektif hukum pers dan filsafat hukum ketatanegaraan. Continue reading