Artikel ini pernah dimuat dalam Jurnal Voice of Constitution and Human Rights Vol.2 No.2 Februari 2009 hal. 199-208, Lembaga Penelitian Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2005

By: Manunggal Kusuma Wardaya

Abstrak

Perkawinan, kendati dianggap sebagai hal yang natural dan diamanatkan oleh kode moral, telah menjadi suatu peristiwa hukum, yang oleh karenanya kini lebih menjadi artifisial sifatnya. Tak seperti di Australia misalnya, sahnya perkawinan di Indonesia  antara lain ditentukan apabila ia telah memuaskan persyaratan yang ditentukan oleh agama. Tulisan ini hendak mebandingkan hukum perkawinan antara dua sistem hukum yang berbeda. Diharapkan dengan analisa perbandingan,  tulisan ini mampu memberi masukan terhadap pembaharuan hukum perkawinan, terkhusus hukum perkawinan Indonesia.

 

  1. A.    Introduction

It is generally said that the main purpose of marriage is the procreation of children and for that reason, sexual relations are permitted only between spouses.[i] The law sees cohabitation and the sharing of lives and a home as the essence of marriage and recognizes rights and duties arising from the cohabitation, for example the right to intercourse and the duty to maintain. None of such rights and responsibilities belong to the unmarried or those who live together outside marriage.[ii] Continue reading