Tag Archive: kebebasan beragama


Tulisan dimuat dalam buku PANCASILA SEBAGAI REALITAS, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016

1.     PENDAHULUAN

Bagi bangsa Indonesia, keyakinan akan adanya Tuhan adalah sesuatu yang teramat sentral. Keyakinan ini bersemayam tak saja dalam ruang privat hati sanubari manusia-manusianya sebagai individu namun pula dalam kesadarannya yang kolektif dalam kehidupan berorganisasi negara. Relijiusitas bangsa Indonesia tercermin dalam alinea ke-tiga Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan kemerdekaan Indonesia sebagai “…berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa…”. Tak saja mengakui campurtangan Tuhan dalam pencapaian kemerdekaan, alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 menegaskan kehendak bangsa Indonesia untuk meneguhkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu dari lima sila (prinsip) yang mendasari kehidupan bernegara Indonesia, Pantja-Sila.[1] Betapapun signifikan  eksistensi Tuhan dalam kehidupan bernegara sebagaimana dikemukakan di atas, keberagamaan tak lantas dijadikan sebagai kewajiban warga oleh para founding fathers. Alih-alih demikian, memeluk agama dan kepercayaan sebagai wujud pengakuan adanya Tuhan diakui sebagai kemerdekaan tiap-tiap penduduk, pengakuan mana tertuang dalam Pasal 29 (2) UUD 1945.[2]

Dalam perjalanannya mengarungi kehidupan bernegara, beragama dan berkepercayaan yang merupakan hak konstitusional sebagaimana dikemukakan di atas seakan mengalami pergeseran menjadi kewajiban. Kesan ini dalam praktik di lapangan seakan menemukan kebenarannya antara lain dengan adanya kolom agama pada kartu penduduk yang seolah mesti diisi dengan agama ataupun kepercayaan tertentu. Walau sebenarnya tak ada ketentuan hukum apapun yang mengharuskan hal demikian, praktik yang telah berlangsung lama dalam birokrasi kependudukan tersebut seakan mengkonfirmasi adanya kewajiban ini.[3] Tak saja keberagamaan yang seakan telah berubah menjadi kewajiban, ada kesan bahwa keberagamaan di Indonesia hanya dapat dinikmati terbatas pada agama dan atau keyakinan yang diakui oleh negara. Kesan seperti ini menurut Todung Mulya Lubis bermula buka dari Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Disebutkannya  sejumlah agama yang dipeluk penduduk di Indonesia dalam bagian penjelasan perundangan ini menimbulkan anggapan bahwa memang hanya agama-agama yang disebutkan itulah yang diakui di Indonesia.[4] Walaupun pula telah dibantah kebenarannya, kesan seperti itu semakin sukar dihilangkan dan bahkan semakin dipercaya sebagai ‘hukumnya’ manakala fakta di lapangan justeru mengkonfirmasi hal sebaliknya.[5]   Continue reading

Dimuat dalam Jurnal Voice of Constitution and Human Rights vol. 2 No. 1, Oktober 2008, hlm. 87-102, Lemlit Universitas Sebelas Maret, Surakarta (Download MS-Word)

Suhardjana & Manunggal K. Wardaya

Abstract :

Freedom of Religion and Belief has been one of rights acknowledged by international human rights instruments such as The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). This right should be protected by states not only because contract between parties should be obeyed based on Pacta Sunt Servanda principle but also because of its status as an international customary law. Not only have obligation to ratify, state parties should also take necessary measures to ensure that the enjoyment of this right at domestic level can be guaranteed. This step includes measures to amend legislations which are not in accordance with the enjoyment of this right. Although Indonesia is a state party to the ICCPR and the freedom of religion has been guaranteed by the constitution, the implementation of this rights often is not always an easy task. The state is often been hijacked by certain groups forcing their own belief to abolish another belief and religion. Responding this situation, the state often applying double standard. In one hand the state urges the citizen to stop violence, but in the other hand the state does violence itself by producing legislations to prohibit religion. The research suggests that the prohibition of religion and or belief makes people constrained in adopting their religion, so that they had to adopt religions which are not their choices. The research recommends legislative review and judicial review so that the freedom of religion can be fully enjoyed by the citizens.

 

A. Pendahuluan

Pada awal 2008 tindakan yang kontra terhadap perlindungan agama oleh negara terhadap suatu aliran agama kepercayaan menimpa Jamaah Ahmadiyah. Bermula dari tuntutan sekelompok masyarakat yang menuntut pembubaran kelompok ini karena dinilai sesat, aspirasi ini kemudian diafirmasi oleh negara melalui Menteri Agama Republik Indonesia yang menyatakan bahwa ajaran Ahmadiyah adalah ajaran yang sesat yang menyimpang dari ajaran Islam. Dukungan pelarangan terhadap aliran Ahmadiyah semakin menguat dari sebagian elemen umat Islam bahkan mengarah pada aksi kekerasan di silang Monas Jakarta pada 1 Juni 2008. Tidak lama setelah itu, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yakni Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri[1] . SKB tersebut antaranya memberi peringatan baik terhadap penganut dan pengikut Jamaah Ahmadiyah maupun terhadap masyarakat. Isinya yang pertama adalah memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakatuntuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Continue reading