Tag Archive: mafia peradilan


Ambang Kiamat Peradilan

Unedited version dari artikel yang dimuat di kolom WACANA Harian Suara Merdeka, 4 Oktober 2013

Versi online dapat dibaca di sini

Diduga menerima suap senilai 3 miliar terkait pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gunung Mas, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Muchtar ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Penangkapan Akil terkait dugaan pelanggaran hukum ini bukan skandal pertama yang melibatkan hakim MK. Sebelumnya pada 2011 dugaan pemalsuan surat oleh salah seorang hakim MK juga pernah terjadi dan walaupun telah sampai dalam pengusutan oleh pihak kepolisian, kelanjutan kasus itu terkesan seperti ditelan angin. Tulisan ini merupakan refleksi atas integritas hakim dan ekspektasi yang melingkupi profesi ini di tengah semakin muramnya wajah penegakan hukum, terkhusus lembaga peradilan.

Independensi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar untuk dimiliki dalam setiap figur hakim yang kerap disebut sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Bebasnya lembaga peradilan dari campur tangan kekuasaan lain (eksekutif dan legislatif) adalah suatu keharusan, agar lembaga peradilan dengan para hakim di dalamnya dapat memutus dengan seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan keadilan.

Hakim adalah sebuah profesi yang terhormat lagi mulia. Menjadi hakim, orang haruslah  cakap bidang hukum, kearifan dalam falsafah keadilan, dan ketabahan atas segala godaan dan pressure yang bisa memengaruhi independensi diri maupun institusinya. Sebutan yang ditujukan padanya di berbagai negara menunjukkan betapa luhur dan mulianya profesi ini. Di Malaysia ia disebut sebagai “Tuan”. Di Australia dan banyak negara bagian di Amerika, di depan nama seorang hakim disematkan “Your Honour” dan bahkan “Justice” jika seorang menjadi hakim mahkamah agung (supreme court). Continue reading

Advertisements

Setelah Denny Meminta Maaf

Unedited version dari artikel yang dimuat di kolom WACANA Suara Merdeka 29 Agustus 2012. Klik di sini untuk membaca versi online.

Kicauan (tweet) Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana di jejaring sosial Twitter menjadi polemik. Dalam kicauannya Denny menyebut advokat koruptor sama dengan koruptor itu sendiri karena menerima bayaran dari hasil korupsi. Masih banyak kata Denny, advokat yang menolak mendampingi koruptor seraya mencontohkan dirinya sendiri  yang menolak mendampingi koruptor manakala menjadi pengacara. Kicauan Denny membuat berang sejumlah advokat yang sontak memperkarakannya secara pidana, menganggap professor hukum tata negara UGM tersebut melecehkan profesi advokat. Tulisan ini hendak menelaah pernyataan Denny tersebut dari sudut pandang hukum. Continue reading