UNDANG-UNDANG TERSENDIRI MENGENAI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT: PERLUKAH?[1]

Oleh: Manunggal K. Wardaya[2]

 

 

Download PDF 

manunggal.wardaya@gmail.com

0857 28 456 999

  1. Pendahuluan

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah badan negara menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sesuai UUD 1945, MPR memilki berbagai kewenangan diantaranya mengubah dan menetapkan UUD (Pasal 3 ayat 1). Kewenangan lainnya adalah untuk melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 3 ayat 2), serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (Pasal 3 ayat 3).

Kewenangan MPR tersebut di atas berbeda dengan kewenangan yang dimiliki sebelum perubahan UUD 1945 yang dilakukan sejak 1999 hingga 2002.  Setelah perubahan, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden kecuali dalam keadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat 2 dan 3. UUD 1945 hasil perubahan menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sebuah perwujudan demokrasi dalam rekrutmen jabatan Presiden dan Wakil Presiden.  MPR pula tidak lagi menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi pedoman Presiden sebagai penerima mandat MPR. Lebih jauh, MPR tak lagi dikatakan sebagai lembaga tertinggi negara. Paham supremasi MPR sebelum perubahan UUD 1945 dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR dirubah menjadi paham supremasi konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Continue reading

Advertisements