INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL 1965  DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT PERISTIWA 1965-1966[1]

                                                                                  Oleh :

Manunggal  K. Wardaya[2]

donwload PDF di sini

  1. Pendahuluan

20 Juli 2016 menjadi tanggal yang teramat berarti bagi keluarga korban para penyintas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Peristiwa 1965-1966.[3] Pada hari itu, hasil putusan  International People’s Tribunal (Pengadilan Rakyat Internasional) 1965 (selanjutnya disebut IPT 65) dibacakan di Cape Town, Afrika Selatan.[4] Hakim Zakeria Mohammed Yakoob menyatakan pemerintah Republik Indonesia bertanggungjawab atas serangkaian pelanggaran HAM berat yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia menyusul pembunuhan enam jenderal dan satu perwira Angkatan Darat di Jakarta pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. 10 pelanggaran HAM yang disebutkan dalam putusan IPT 65 antara lain pembunuhan masal, pemusnahan, pemenjaraan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual,  pengasingan, propaganda palsu, keterlibatan negara lain, hingga genosida.[5] Disebutkan bahwa semua kejahatan di atas dilakukan kepada rakyat Indonesia secara diam-diam, sistematis tapi meluas, elemen kejahatan yang dikenal secara universal sebagai kejahatan HAM paling serius (most serious crimes).[6]  Atas pelanggaran HAM berat tersebut, IPT 65 merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk meminta maaf kepada korban dan penyintas serta mengadili mereka yang bertanggungjawab atas Peristiwa 1965-1966. Continue reading

Advertisements