Dimuat dalam Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, edisi Oktober 2010
Oleh:

Manunggal K. Wardaya, S.H., LL.M.

Judicial Commission is a state-auxiliary agency, established under the 3rd amendment of the 1945 Constitution. Not part of the judicial power, the main aim of this institution is to be functionalized as a watchdog of the judges and not of the judicial branch. This paper believes that judicial commission as well as other state-auxiliary agencies, however important they might be, should not be regulated in the basic law. Not only because it reflects constitutional paranoid of eternal judicial corruption, but also because it will contradict with the ideal form of a written constitution that should only regulate main organs of the state. The inclusion of a supporting or even a temporary organ in a constitution this paper believes, will causes (unnecessary) future difficulties and problems on the amendment of constitution once it is felt unnecessary anymore.

Keywords: Constitution, Judicial Commission.

A. PENDAHULUAN

Salah satu hasil perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah diintroduksinya lembaga baru bernama Komisi Yudisial (selanjutnya disebut KY)[1]. Komisi ini adalah lembaga negara yang merdeka, dalam arti tidak merupakan anak dari kekuasaan negara yang lain, serta memiliki fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim. Sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 24 B UUD 1945, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sebagai undang-undang organik dari Pasal 24 B UUD 1945 tersebut dikeluarkanlah UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Continue reading

Advertisements