Category: Hukum Tata Negara


File UUD 1945 dalam bahasa Inggris. Silakan di download di sini.

Advertisements

Link Penting Lainnya

  1. Maleise Kranten

Berikut adalah situs para pemikir dan pakar Hukum Ketatanegaraan baik di Indonesia maupun luar negeri.

  1. Jimly Ashiddiqie (Mantan Ketua MK-RI)
  2. Moh. Mahfud M.D (Ketua MK-RI)
  3. Refly Harun (CETRO)

INFORMASI DAN KAJIAN KENEGARAAN

  1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Situs MKRI, berisi antara lain putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, Perpustakaan On-Line, dan sejarah Mahkamah Konstitusi)
  2. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  4. Dewan Perwakilan Daerah
  5. Komisi Yudisial Republik Indonesia
  6. Mahkamah Agung Republik Indonesia
  7. Badan Pemeriksa Keuangan

Untuk memperdalam pemahaman perkuliahan, mahasiswa disarankan untuk mempelajari lebih lanjut melalui membaca berbagai referensi secara mandiri. Beberapa sudah saya upload sehingga dapat didownload untuk kemudian dipelajari secara mandiri. Beberapa rekomendasi bacaan lain belum/tidak ada versi digital, oleh karenanya mahasiswa harus secara mandiri mencarinya. Silakan didownload beberapa materi yang telah saya upload:

Bahan Bacaan Wajib Perkuliahan Sesi I:

Ananda B. Kusuma, “Teori Konstitusi dan UUD 1945”, Jurnal Konstitusi Vol. 3 No. 2 Mei 2006

——————, “Keabsahan UUD 1945 Pasca Amandemen”, Jurnal Konstitusi Vol. 4 No. 1, Maret 2007

Drooglever, P.J.,The Genesis of The Indonesian Constitution of 1949“, Paper presented at the 13th Conference of The International Association of Historians of Asia, Tokyo, September, 1994

Moh.Mahfud MD, “Menilai Kembali dan Menjajaki Kemungkinan Amandemen Ke-Lima UUD 1945”, Jurnal Konstitusi, Vol.5 No.1, Juni 2008

———————, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, LP3ES, Jakarta, 2007. Baca terutama hlm. 17-36

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, KonPress, Jakarta, 2006  (Materi ini dapat pula diakses melalui situs Jimly.com)

Jimly Asshiddiqie, “Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi”, Bahan disampaikan pada acara Seminar “Membangun Masyarakat Sadar Konstitusi”, Jakarta, 8 Juli 2008

Ni’matul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Rajawali Press, Jakarta, 2008. Baca terutama hlm. 1-58

Sekretariat Jenderal MPR RI, Panduan Pemasyarakatan UUD 1945, 2006

Link Hukum Tata Negara

Guna memperdalam pemahaman dan materi mengenai Hukum Ketatanegaraan, mahasiswa disarankan untuk mengakses situs-situs berikut:
 
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA
  1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Situs MKRI, berisi antara lain putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, Perpustakaan On-Line, dan sejarah Mahkamah Konstitusi)
  2. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  4. Dewan Perwakilan Daerah
  5. Komisi Yudisial Republik Indonesia
  6. Mahkamah Agung Republik Indonesia
  7. Badan Pemeriksa Keuangan

TOKOH-TOKOH DAN PEMIKIR NEGARA

  1. Jimly Ashiddiqie (Mantan Ketua MK-RI)
  2. Moh. Mahfud M.D (Ketua MK-RI)

INFORMASI DAN KAJIAN KENEGARAAN

  1. Constitution (Wikipedia)
  2. Kajian Ketatanegaraan dalam situs MPR

LAIN-LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KENEGARAAN

  1. Sejarah Indonesia

Mata Kuliah HUKUM TATA NEGARA (Constitutional Law)  adalah mata kuliah wajib  dengan bobot 3 SKS. Perkuliahan Hukum Tata Negara dibagi dalam teaching team yang terdiri dari 3 pengajar, dimana satu pengajar akan mengampu satu sesi/tahapan perkuliahan. Pada umumnya satu sesi perkuliahan akan terdiri dari 7-8 kali tatap muka.

Seorang pengajar-termasuk saya- bisa mengampu pada sesi I, II, maupun III, tergantung kesepakatan dalam teaching team.  Oleh karenanya jika mahasiswa hendak mendownload  materi kuliah, terlebih dahulu harus diperhatikan pada Sesi ke berapa saya mengampu perkuliahan. Adapun  Materi kuliah yang diupload di situs ini  terdiri dari perundangan, bahan bacaan, maupun bahan perkuliahan dalam format Powerpoint.

PERKULIAHAN SESI I

Sesi I mengulas ruang lingkup, prinsip, definisi Hukum Tata Negara, Konstitusi dan Konstitusionalisme.  Dibahas pula mengenai sejarah ketatanegaraan Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.  Materi kuliah terdiri dari powerpoint dan berbagai instrumen hukum ketatanegaraan sebagai berikut:

  1. Powerpoint (Student Version) (Materi Tayang yang digunakan dalam perkuliahan di kelas minus gambar/illustrasi)